Beranda Informasi Corona dan Berburu Keuntungan

Corona dan Berburu Keuntungan

79
0
BERBAGI
sumber gambar : majalah.tempo.co

“Virus tak pilih-pilih tubuh, tak peduli warna kulit, identitas etnik, orientasi politik, kepercayaan, bahasa, atau kategori sosial berdasarkan kedudukan dalam struktur ekonomi-politik yang melekat secara sosial pada tubuh inangnya. Selagi syarat-syarat biofisik infeksi terpenuhi, menginfeksi dan mewabahlah mereka di populasi manusia”. Begitu sepenggal kalimat dari Dede Mulyanto dalam prolognya pada buku “Corona, Oligarki, dan Orang Miskin” karya Eko Prasetyo yang diterbitkan pada November, 2020 lalu.

Seperti halnya virus yang tak memperdulikan bentuk atribut sosial macam yang membentengi tubuh manusia, para pejabat di berbagai daerah pun mempraktikkan hal serupa dengan mengabaikan tanggungjawab melayani, melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar warga selama pandemi. sebaliknya, mereka tampak memiliki kecenderungan memanfaatkan situasi pagebluk ini untuk mencari keuntungan sebesar mungkin. Kebijakan dan program seperti memberi isyarat kepada mereka untuk melancarkan aksi memperbanyak pendapatan.

Bupati Jember pada beberapa waktu lalu secara terbuka mengatakan bahwa dirinya beserta beberapa pejabat birokrasi menerima honorer seniali Rp 100.000 untuk setiap pemakaman covid-19 adalah legal. Sementara di Kota Malang, publik dihebohkan dengan pemberitaan adanya dugaan pungli insentif para penggali kubur, menunjukan pemerintah semakin mengalami krisis keberpihakan. Meskipun kedua kasus ini berbeda, akan tetapi memiliki kesamaan pola dan orientasi, yakni mencari keuntungan,

Berburu Keuntungan

Perilaku para pejabat negara dalam mencari keuntungan dari setiap program penanganan pandemi tidak hanya terjadi pada satu sektor, akan tetapi diberbagai sektor krusial seperti bantuan sosial (bansos), pemakaman, pengadaan alat kesehatan, politik desa, dst. Soal politik Desa, anda dapat membaca kasus korupsi baru-baru ini tentang seorang Bupati di Probolinggo yang di OTT oleh KPK pada saat hendak melakukan transaksi jual beli jabatan dengan sejumlah calon kepala desa.

Polemik Bupati Jember yang menerima honor dari pemakaman covid-19 hanyalah satu dari sekian banyak kepala daerah di Indonesia yang dapat terkuak. Artinya besar kemungkinan praktik serupa juga terjadi di daerah lainnya. Terlebih intensitas kontrol publik begitu terbatas dan berbagai alasan pemerintah daerah untuk menutup akses dokumen dan informasi publik serta kinerja pemerintah yang sulit diawasi akibat pembatasan sosial memungkinkan terjadinya penyelewengan secara masif.

Selain beberpara kasus korupsi seperti korupsi bansos Juliari, Jual beli jabatan Bupati Probolinggo, dugaan Korupsi bansos BPNT di Desa Selolejo Kabupaten Malang menjadi bukti penyelewengannya, juga Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negar (LHKPN) sebagaimana disebutkan oleh KPK bahwa, kekayaan para pejabat negara ditengah pandemi meningkat sekitar 70,3%. Dari jumlah itu, Pejabat kementerian dan DPR memperoleh penambahan terbanyak rata-rata di atas 1 Milliyar, menjadi bukti pemburu rente itu sulit dinafikkan. Mirisnya, lembaga antirasuah itu justru mewajarkan penambahan tersebut karena nilainya hanya 1%.  Kewajaran KPK atas hal ini juga adalah wajar sebab KPK tak lagi indepen, sebalikan KPK adalah bagian dari ASN itu sendiri.

“Memaling” di Atas Derita Penggali Kubur.

Praktik pemburu rente juga terjadi di kota malang. Baru-baru ini, Malang Corruption Watch (MCW), sebuah organisasi masyarakat sipil yang concern dalam gerakan social antikorupsi di Jawa Timur, Khususnya di Malang Rya, merilis dugaan pungli insentif para penggali kubur di Kota Malang. Temuan ini mendapat respon dari banyak kalangan, bahkan Walikota Malang sendiri, melalui beberapa media menyatakan adanya dugaan penggelapan dana insentif penggali kubur.

Data MCW menyebut jumlah potongan itu berkisar 100.000 s.d 200.000 per/setiap penggalian. Bahkan, nilai yang dibayarkan pun tidak sesuai dengan jumlah penggalian yang dilakukan oleh petugas penggali kubur. Modusnya adalah biaya administrasi. Temuan lainnya, MCW juga menemukan adanya dugaan pungutan terhadap pihak keluarga yang dimakamkan pada TPU tertentu. Pungutuan itu dilakukan oleh para pejabat dengan dalih biaya administrasi. Pertanyaanya, mengapa hal itu bisa terjadi sementara pemerintah pusat telah menyediakan mekanisme untuk mengaturnya?

Hemat penulis, paling tidak terdapat beberapa faktor yang melatarinya. Pertama, Pemerintah Kota Malang abai terhadap kebijakan pusat dengan tidak membuat peraturan pelaksana yang lebih protektif untuk mengatur pelaksanaanya di Kota Malang. Hal ini tampak dari tidak adanya Perwali atau mekanisme pemulasaran yang terintegrasi dan transparan sehingga dapat menjadi acuan bagi para petugas serta memudahkan kontrol dan memperkecil kemungkian terjadinya penyelewengan. Kedua, mekanisme pembayaran insentif penggali kubur tidak konsisten dan tumpang tindih. Sebelumnya, insentif diberikan langsung oleh satgas Covid-19, selanjutnya pembayaran dilakukan oleh lurah. Ketidakpastian ini mengakibatkan pihak tertentu memanfaatkan kuasanya untuk mengambil keuntungan dengan memotong jumlah insentif penggali kubur.

Ketiga, Pemerintah Kota Malang tidak melaksanakan fungsi monitoring secara berjenjang sebagaimana di atur dalam Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019, bagian Monitoring dan Evaluasi, pada poin F disebutkan bahwa, “ 1). Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan monitoring secara berjenjang terhadap pelaksaan protokol penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 pada wilayah keerjanya sesuai kewenangan masing-masing; 2). Monitoring dan evalusi dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor terkait”. sehingga membuka peluang yang lebar bagi para Anggota Satgas dan pihak kelurahan melakukan praktik penyelewengan.

Sebagai penutup tulisan ini, penulis hendak mengatakan bahwa, kendatipun pemerintah sering mengklaim keberhasilan menangani dalam pandemi, menekan angka kematian, penyaluran bansos sudah merata tanpa masalah, sudah transparan dan akuntabel, jika rakyat masih kesusahan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemerintah sibuk menimbunan data pasien covid-19 dan data pemakaman yang tak pernah dibuka hingga pungli insentif penggali kubur menjadi kenyataan ril, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, Virus tidak saja mengancam dan mematikan, terutama bagi masyarakat kelas bawah, melainkan ia menjadi peluang emas bagi para pejabat dan politisi tanah air untuk mengakumulasi keuntungan sebanyak mungkin.

Oleh karena itu, upaya melawan dan mencegah virus tidak sekedar mencegah penyebaran, program vaksinasi, dst. Jauh dari pada itu adalah memberi efek jera kepada para pejabat dan politisi yang memanfaatkan situasi ini guna mencari untung. Menekan pemerintah untuk membukan dokumen dan informasi penangan covid-19, anggaran publik, serta mendorong para penegak hukum untuk proaktif terhadap sitiuasi hari ini adalah cara-cara yang mungkin dilakukan dalam situasi keterbatasan ini. Dengan begitu, parktik pemburu rente dapat ditekan dan anggaran dapat dialokasikan untuk penangan pandemi dan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara memadai.

Atha Nursasi Pegiat Gerakan Sosial Anti Korupsi MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.