Beranda Suara Rakyat Opini Dagang PAW; Modus Baru Korupsi Politik

Dagang PAW; Modus Baru Korupsi Politik

146
0
BERBAGI
Sumber : tirto.id

Ditetapkannya delapan tersangka baru termasuk Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan terkait proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) mengundang sejumlah kontroversi. Meskipun Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pengganti calon legislator meninggal adalah calon legislator peraih suara terbanyak berikutnya, PDIP tetap meminta KPU menggantinya dengan calon pilihan partai.  Dengan begitu, PDIP bisa mengganti Nazarudin Kiemas, calon legislator peraih suara terbanyak di daerah pemilihan Sumatera Selatan I yang meninggal dua pekan sebelum pencoblosan pada 2019, dengan Harun Masiku, peraih suara urutan kelima. Untuk memuluskan rencana ini dilakukan berbagai macam cara termasuk melobi dan menyuap Komisoner KPU beserta beberapa orang lainnya. Penetapan beberapa orang tersangka ini menyeret sejumlah nama-nama besar kader partai yang diduga juga ikut terlibat.

Sebelumnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam Pasal 426 ayat (1) dan (3), disebutkan bahwa:

Pasal 426 ayat (1).”Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/ Kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 426 ayat (3).”Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.”       

Hal ini juga sejalan dengan PKPU No. 6 Tahun 2017 Tentang  Penggantian Antar Waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah dalam PKPU No. 6 Tahun 2019 Pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa:

Pasal 9 ayat (1).Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.”

Penegakan terhadap hukum positif diatas seharusnya dihormati dan diterapkan oleh para kader partai politik termasuk institusi penegak hukum sendiri. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis PAW legislatif digantikan oleh calon yang memperoleh suara sah terbanyak urutan kedua dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama dan Dapil yang sama. Namun, PDIP tetap saja  mencoba mencari ruang hukum dengan uji materi Peraturan KPU (PKPU) ke MA. Sehingga secara legal PDIP mencoba menggeser pemenang kedua versi penetapan hasil rekapitulasi suara KPU menjadi pemenang kelima. Faktanya, meskipun PDIP merasa hak-haknya dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal itu, surat Permohonan PAW Harun Masiku tetap saja ditolak KPU.

Fatwa MA justru terkesan aktif dalam kasus yang berujung pada tersangka suap Wahyu Setiawan ini. Pada halaman 66-67, fatwa Putusan MA No. 57 P/HUM/2019 menyetujui bahwa perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia. Meskipun dalam fatwa tersebut mengamanatkan bahwa diskresi harus diterapkan secara ketat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, penilaian kebanyakan masyarakat justru sebaliknya. Putusan ini hanya akan memperkuat intervensi partai politik dalam mempengaruhi kadernya di legislatif, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pada akhirnya, legislator belum bisa secara optimal membawa kepentingan konstituen di daerah pilihannya.

Putusan MA yang memutuskan bahwa suara untuk caleg yang meninggal sebelum pemungutan suara tetap sah untuk partai politik dan suara untuk caleg yang tidak memenuhi syarat tetap dihitung untuk caleg ini justru menimbulkan masalah baru. Disini terjadi missing link karena proses perselisihan hasil pemilu seharusnya sudah selesai di MK sebagai lembaga yang memutuskan sengketa hasil pemilu. Sebab menjadi unik ketika MA sampai perlu harus menjelaskan putusannya dan menekankan bahwa suara itu bisa dialihkan kepada calon yang merupakan kader terbaik. Hal ini membuat masyarakat semakin berspekulasi negatif pada MA. Ditambah lagi, faktanya pengiriman surat hingga tiga kali dari PDIP ditambah fatwa yang dikeluarkan MA yang seolah hanya demi kasus ini semakin membuat masyarakat curiga. Fakta ini semestinya tidak diabaikan oleh penegak hukum. Sistem proporsional terbuka mengamanatkan bahwa calon anggota legislatif yang dipilih adalah calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak sehingga keterwakilan partai politik benar-benar mewakili pemilihnya, bukan malah mewakili partai.

Kedudukan Fatwa MA sebagai pendapat hukum yang sifatnya tidak mengikat tidak bisa dijadikan alat untuk mengintervensi lembaga negara lain. Apalagi menjadi sarana untuk menegasikan peraturan undang-undang yang secara sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap.  Sebab Fatwa MA bukanlah putusan pengadilan sebab itu kekuatan hukumnya semata-mata bersifat etik. MA juga tidak memiliki kewenangan untuk menjadi penengah dalam perdebatan siapa caleg PDIP yang berhak menggantikan caleg dengan perolehan suara tertinggi karena itu menjadi kewenangan MK. Sehingga keinginan partai untuk menempatkan caleg tertentu itu justru semakin menjauhkan relasi masyarakat dengan wakilnya karena terkait dengan pertanggungjawaban perolehan suara yang diberikan dalam pemilu.

Belajar dari peristiwa ini, MA sebagai court of justice dalam memberikan pendapat hukumnya tidak boleh menempatkan diri dengan duduk di kursi pemerintahan kecuali hanya memutus dari segi hukumnya. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini harus tetap dijaga sebagai lembaga peradilan yang merdeka dan tidak memihak. Jangan sampai lembaga ini jutru dijadikan sarana lobi, apalagi sekedar atas dasar kedekatan pribadi. MA harus jauh dari intervensi politik termasuk dari mereka yang dekat dengan kekuasaan sekalipun. KPU sebagai lembaga negara yang juga terlibat dalam peristiwa ini segera membangun konsolidasi dan koordinasi internal dengan seluruh struktur dibawahnya, sebagai upaya penguatan dalam meningkatkan kepercayaan diri. Terlebih KPU di tingkat provinsi, kabupaten/ kota yang sedang melaksanakan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 karena harus terus diupayakan menjadi pilkada yang berintegritas. Kasus ini menjadi warning  dan pelajaran berharga bagi seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia.

Partai politik harus memahami apa yang menjadi program prioritas mereka sebab menurut penulis saat ini partai tidak lebih dari sekelompok kepentingan yang hanya berebut kekuasaan. Partai jangan hanya mengedepankan ego sektoral segelintir orang saja lalu melupakan apa yang sebenarnya menjadi kewajiban mereka. Watak yang egosentris seperti ini yang justru menuai benih-benih korupsi semakin menjadi-jadi. Selain itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus senantiasa menjunjung tinggi hukum demi mencapai nilai kebermanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Mengikuti prosedur hukum yang berlaku sebagai penghormatan terhadap penegakan hukum. Memonitoring penegakan hukum agar tetap pada jalannya sehingga tidak melenceng dari amanat konstitusi. Masyarakat saat ini nampaknya sudah terlalu pandai menilai, karena informasi yang beredar semakin cepat tersampaikan melalui media dan teknologi yang ada.

Oleh : Ahmad Adi, Badan Pekerja Malang Corruption Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.