Beranda Suara Rakyat Opini Dana Hibah dan Bansos Rawan Diselewengkan (Kabupaten Malang)

Dana Hibah dan Bansos Rawan Diselewengkan (Kabupaten Malang)

302
0
BERBAGI
Sumber: www.gagasanriau.com
Sumber: www.gagasanriau.com

Menjelang Pemilu kepala daerah Kabupaten Malang pada Desember 2015 mendatang—para Politisi dan Partai Politik tentunya membutuhkan modal besar untuk berkompetisi untuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Malang. sudah tentunya kontestasi antara para Politisi dan Partai Politik semakin meningkat dalam rangka menarik simpati dan perhatian publik. Agenda tersebut tentu membutuhkan persiapan materi yang tidak sedikit .

Berbagai macam cara dilakukan oleh para Politisi dan Partai Politik untuk mendongkrak perolehan suara di Pemilu 2015. Kampanye terbuka diberbagai tempat sudah tentunya akan dilakukan dan sudah pasti akan menghabiskan modal besar  untuk mendapatkan dukungan publik, sehinggga dana hibah dan bansos sangat rawan untuk dijadikan sebagai lahan subur para Politisi dan Partai Politik.

Padahal sejatinya dana hibah dan bansos adalah dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat—bukan dijadikan sebagai lahan subur para Politisi dan Partai Politik. Untuk itu penggunaan dana hibah harus mengacu pada peraturan sebagai berikut:

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, pemberian bantuan hibah dan bansos tersebut diperbolehkan. Namun secara spesifik baru diatur dengan Permedagri No. 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

Belanja hibah berupa uang atau barang—diberikan pemerintah kepada masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah diperuntukkan oleh Pemerintah Kab. Malang, untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (Pemda), atau menunjang sasaran program dan kegiatan pemda dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Malang.

Belanja bansos adalah belanja yang bersifat bantuan sosial kemasyarakatan dari risiko sosial. Risiko sosial dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 didefinisikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu keluarga, kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis Politik, bencana, atau fenomena alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Kebijakan dan Trend belanja dana hibah dan basos Kab. Malang menjelang Pemilukada yang diselenggarakan pada desember 2015 mendatang, mengelami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, trend tersebut dapat dilihat dari diagram berikut ini:

diagram bansos

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan dalam belanja hibah dan bansos dan ketika dijumlah—total antara dana hibah dan bansos, maka pada tahun 2015 terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana kenaikan tersebut menjelang pelaksanaan Pemilihan kepala daerah pada Desember 2015. Bahkan ada indikasi belanja hibah dan bansos sengaja di naikan pada tahun 2015—dan di jumlah totalkan antara dana hibah dan bansos maka di tahun angaran 2015 ada kenaikan dibandingkan tahun anggaran 2014.

Belanja hibah dan bansos patut diawasi dan diduga menguntungkan pihak-pihak yang hari ini memegang kendali kekuasaan. Sehingga sangat berpotensi penggunaannya untuk kepentingan non publik (kebijakan populis) menjelang pemilihan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan pada Desember 2015 mendatang—akan sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu (melalui klaim). Malang Corruption Wacth (MCW) menduga ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan dana hibah dan bansos dengan menggunakan beberapa modus.

Pertama, Program atau kegiatan yang tidak jelas dan berkelanjutan. Padahal penggunaan dana hibah dan bansos seharusnya didasarkan pada asas efektif dan efisen. Lebih dari itu, untuk menekan dan tidak mengulang kegiatan dan sasaran yang sama, belanja hibah dan bansos seharunya didesain untuk mendanai program yang berkelanjutan. Nyatanya, bentuk program belanaja hibah dan bansos tidak didesain efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kedua, Belanja hibah dan bansos diberikan kepada individu atau kelompok yang merupakan basis pendukung para Politisi atau Partai Politik, dengan tujuan untuk merwat basis mereka agar tidak dapat di intervensi oleh lawan Politik lainnya.

Ketiga, Belanja hibah dan bansos digunakan untuk membangun popularitas pribadi dan kampanye terselubung. Modus ini secara administrasi bisa saja tidak menyalahi aturan. Namun, akan menimbulkan suatu kebiasaan dimata penerima dan masyarakat umum lainnya. Biasanya modus ini akan disertai dengan penggunaan atribut simbol-simbol yang dapat meningkatkan popularitas para Politisi maupaun Partai Politik.

Ke-empat, tingginya anggaran dana bansos  dan hibah Kabupaten Malang tahun anggaran 2015 tersebut, menjadi tidak rasional dengan sekelumit permasalahan social yang muncul di Kabupaten Malang beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain, seharusnya anggaran dana bansos dan hibah yang teralu tinggi tersebut, diprioritaskan untuk sektor-sektor belanja wajib. Prioritas anggaran pada belanja-belanja wajib tersebut, sebagai wujud efektivitas anggaran untuk menjawab deretan permasalahan publik yang masih banyak terjadi di Kabupaten Malang.

Rekomendasi

  1. BPK harus melakukan audit ivestigatif terhadap penggunaan dana hibah dan bansos, sehingga potensi penyelewengan penggunaan dana tersebut tidak  tidak terjadi.
  2. Kepala daerah harus memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah dan bansos kepada masyarakat, sehingga tidak ada prasangka yang kurang baik menjelang pemilihan kepala daerah 2015.
  3. Masyarakat harus berhati-hati dalam menerima dan tersebut, jika terbukti dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu masyarakat bisa mengkritisi dan mengadukan kepada pihak-pihak yang berwenang.
  4. Dana hibah dan bansos ditahun 2015 dimorateriumkan dan digunakan pada tahun 2016. MCW melihat ketika dana tersebut digunakan 2015 maka sangat rawan diselewengkan untuk kepentingan para Politisi dan Partai Politik 2015 tertentu.
  5. Pos anggaran untuk bansos dan hibah seharusnya diprioritaskan untuk belanja-belanja wajib, seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.