Beranda Suara Rakyat Rilis Pers DANA HIBAH: DANA SEGAR BAGI KORUPTOR KABUPATEN MALANG

DANA HIBAH: DANA SEGAR BAGI KORUPTOR KABUPATEN MALANG

237
0
BERBAGI

Malang, 08/04/2015_Belanja hibah kepada masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Belanja hibah berupa uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Malang sejatinya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Kab. Malang.
Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No 32 Tahun 2011, pemberian bantuan hibah tersebut diperbolehkan. Namun, secara spesifik baru diatur dengan Permedagri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Hibah yang bersumber dari APBD.
Melihat dari tujuan belanja hibah maka sudah sangat jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun hal itu hanyalah mimpi yang sulit untuk dicapai. Malang Corruption Watch (MCW) menduga ada indikasi ketidak wajaran dalam peruntukan dana hibah Kab. Malang, ketika dilihat dari bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kesehatan, serta masyarakat/kelompok masyarakat.

Sumber APBD Kab. Malang Tahun Anggaran 2011-2015
Sumber APBD Kab. Malang Tahun Anggaran 2011-2015

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa peruntukan belanja hibah dari tiga bidang/kelompok tersebut terjadi ketidak wajaran antara belanja hibah kepemudaan dan olahraga, bidang kesehatan, dan kelompok/anggota masyarakat. Pemerintah Kab. Malang di dalam peruntukan belanjah hibah pada tahun anggaran 2011-2015, ketika ditotalkan maka pemerintah lebih cederung mengalokasikan belanja hibah kepada bidang/kelompok kepemudaan dan olahraga, ketimbang bidang kesehatan serta kelompok/anggota masyarakat. Hal tersebut dilihat dari total belanja hibah dari tahun 2011-2015, maka belanja hibah kepemudaan dan olahraga mendapatkan peruntukan anggaran sebesar Rp. 43,2 miliar, bidang kesehatan Rp. 5,9 miliar, sedangkan kelompk/anggota masyarakat Rp.5,7 miliar. Dari jumlah total belanja hibah dari tahun 2011-2015 terdapat keganjalan ketika melihat tingginya belanja hibah pada bidang/kelompok kepemudaan dan olahraga, hal ini muncul karena terdapat beberapa dugaan atau indikasi bahwa:
Pertama, apakah kegiatan atau program yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terdapat pada bidang/kelompok kepemudaan dan olahraga telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Kab. Malang. Kalau dilihat dari program unggul KNPI yaitu: sekolah inpirasi pemuda dan kirab drum band, MCW melihat dengan dua program unggul tersebut sangat tidak rasional karena anggaran untuk kepmudaan dan olahraga 43,2 miliar KPNI mendapatkan 500.000.000 setiap tahun akan tetapi program masi sebatas event-event yang isinya sebatas serimonial dan belum terlihat prestasi konkret untuk pemuda Kab. Malang.
Kedua, MCW menduga bahwa belanja hibah yang terdapat pada bidang/kelompok kepemudaan dan olahraga dari tahun anggaran 2011-2015 sebesar 43,2 miliar ini, dikuncurkan karena adanya keterlibatan pejabat publik, hal tersebut dapat dilihat pada kelompok koni dan olahraga, ada beberapa oknum pejabat publik yang terlibat aktif sebagai pengurus koni dan olahraga. Dengan keterlibatan oknum pejabat publik sebagai pengurus koni dan olahraga maka sangat jelas keterlibatab pejabat publik tersebut telah melanggar UU No 3 Tahun 2005 tentang system keolahragaan Nasional pasal 40 yang tidak membolehkan pejabat publik terlibat sebagai pengurus koni dan olahraga, PP No 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahragaan. Dan surat edaran permendagri yang menegaskan UU dan PP diatas. No 800/2398/sj tanggal 26 juni 2011.
Ketiga, belanja hibah yang terdapat pada bidang/kelompok kepemuda dan olahraga sangat rawan untuk dipolitisasi, karena melihat bahwa tahun 2015 adalah tahun politik dan jumlah pemilih pemula (Pemuda) Kab. Malang mencapai 1,993 jiwa.
Keempat, MCW menduga bahwa belanja hibah yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang terdapat pada bidang kepemuda dan olahraga hanya dijadikan sebagai alat atau sumber untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif.
Kelima, Tingginya belanja hibah yang terdapat pada bidang/kelompok kepemudaan dan olahraga semestinya dapat dialokasikan kepada belanja-belanja yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yakni pendidikan anak usia dini dan perbaikan gizi masyarakat Kab. Malang, akan tetapi hal tersebut hanya sebatas angan-angan belakang ketika dilihat pada trend belanja tahun anggaran 2011-2015.

Sumber: APBD Kab. Malang Tahun Anggaran 2011-2015
Sumber: APBD Kab. Malang Tahun Anggaran 2011-2015

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa belanja hibah tahun anggaran 2011-2015 yang diperuntukan oleh Pemerintah Kab. Malang kepada koni dan olarahga 39,8 miliar, KNPI 2 miliar. Sedangkan ketika kita lihat pada perbaikan gizi masyarakat 1,7 miliar ironisnya lagi untuk pedidikan usia dini hanya 920,4 juta. dari perbandingan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Kab. Malang tidak niat untuk memprotection kebutuhan masyarakat serta tidak memberikan security social kepa masyarakat Kab. Malang.
Rekomendasi
1. DPRD Kab. Malang segera melakukan verifikasi terhadap kelompok-kelompok penerima maupun pengguna dana hibah dengan menegedepankan asas transparansi dan akuntabilitas (dipertegas agar dprd menggunakan fungsi politik anggaran)
2. BPK untuk melakukan audit ivestigatif terhadap kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan dana hibah khusunya pada kelompok yang ada pada bidang/kelompok Kepemudaan dan Olahraga (Koni dan Cabang Olahraga, Organisasi Kepemudaan/KNPI)
3. Permendagri segera memberhentikan pejabat publik yang merangkap jabata sebagai pengurus Koni Kab. Malang.
4. Kemendagri segera membuat regulasi untuk memoratorium penggunaan dana hibah pada tahun anggaran yang bertepatan pada pemilihan kepala daerah.
5. MCW akan mengirimkan surat kepada KPK untuk memonitor implementasi dana hibah dan bansos menjelang Pilkada di Kabupaten Malang.

M. Taher Bugis (Kepala Divisi Korupsi Politik MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.