Beranda Suara Rakyat Rilis Pers DANA KAMPANYE TIDAK TRANPARAN DAN AKUNTABEL PERTANDA KORUPSI TERJADI

DANA KAMPANYE TIDAK TRANPARAN DAN AKUNTABEL PERTANDA KORUPSI TERJADI

67
0
BERBAGI

Malang, 30 Januari 2019. Pasca penetapan 41 tersangka yang melibatkan DPRD Kota Malang cukup memberikan peringatan tersendiri kepada masyarakat agar lebih pandai dan selektif dalam memilih calon perwakilannya. Dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif membutuhkan pengaturan berkaitan dengan pengelolaan dana kampanye, hal ini didasarkan dari persoalan buruknya transparansi dan akuntabilitas pendanaan kampanye baik oleh partai politik maupun oleh calon. Peraturan KPU No. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pasal 1 menyebutkan bahwa dana kampanye sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye. Berdasarkan peraturan KPU ditetapkan bahwa dana kampanye bersumber dari partai politik, calon legisatif, perseorang, badan usaha non pemerintah dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Sesusi dengan PKPU No 28 tahun 2018 disebutkan bahwa, proses pelaporan dana kampanye memiliki 3 tahapan, dimulai dari LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye), dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye). Proses pelaporan LADK dilaksanakan terakhir tanggal 23 September 2018, dan LPSDK dilaporkan pada tanggal 1 Januari 2019 kepada KPU Kota Malang. Pada pemilihan calon legislatif Kota Malang tahun 2019 tercatat ada 14 partai politik dan 529 calon legislatif. Berdasarkan kajian LADK dan LPSDK Calon Legislatif 2019 yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch, didapatkan hasil sebagai berikut:

  1. Dari 14 partai politik yang melakukan pelaporan awal dana kampanye (LADK) hanya dilakukan oleh PDI-P, namun identitas lengkap penyumbang tidak disertakan secara detail oleh partai dalam pelaporan. Sedangkan partai politik lainnya tidak melaporkan LADK (sumber: dokumen website KPU Kota Malang). Berdasarkan PKPU No 24 tahun 2018 pasal 64 dinyatakan bahwa Partai politik yang tidak menyampaikan LADK sampai waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah yang bersangkutan
  2. Pelaporan LPSDK telah dilakukan oleh 13 partai politik. Akan tetapi terdapat 1 partai politik (Nasdem) tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota Malang
  3. Total sumbangan dana paling banyak didalam LPSDK ialah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp 306.329.227 sumbernya berasal dari partai politik maupun calon legislatif, sumbangan ini berbentuk uang, barang, dan jasa. Sedangkan LPSDK paling sedikit yang disampaikan ke KPU Kota Malang berasal dari Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar Rp 250.000 dengan demikian juga didapatkan rata-rata penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima oleh partai politik sebesar Rp 85.320.889. Berikut tabel perbandingan untuk mengetahui total sumbangan dana kampanye:
Dana kampanye minimal Partai Bulan Bintang (PBB) Rp 3.2050.000
Dana kampanye maksimal Partai Kebangkitan Bangsa Rp 306.329.227
(PKB)
Rata-rata penerimaan dana kampanye Rata-rata partai 14 partai Rp 85.320.889
politik

Dengan demikian pembiayaan yang digunakan untuk pencalonan legislatif masih cukup besar, dan sumber penyumbang yang tidak jelas menjadikan kecurigaan di masyarakat.

  1. Berdasarkan PKPU No 28 Tahun 2018 pasal 13 dinyatakan bahwa pemilu DPR dan DPRD bersumber dari partai politik, calon anggota DPRD dan DPRD dari partai politik yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Pada LPSDK dana kampanye berasal dari partai politik dan calon DPRD mendapatkan perbandingan 30%:70%, sedangkan untuk jenis sumbangan terbagi menjadi 3 bentuk: uang, barang, dan jasa. MCW menemukan perbandingan sebagai berikut:

Dari data tersebut dapat dijabarkan bahwa sumber pendanaan dari partai politik lebih kecil daripada pendanaan pribadi calon DPRD. Hal ini juga patut diwaspadai karena didalam PKPU tidak diatur adanya batas maksimal sumbangan dari partai politik dan calon DPRD. Jenis sumbangan jasa paling banyak, yaitu 67% tercatat dalam LPSDK. Namun, di dalam pencatatan tidak dijelasakan secara detail bentuk sumbangan jasa yang diberikan. Sedangkan sumbangan lainnya yang diterima oleh partai politik juga tidak menyertakan identitas penyumbang secara jelas dan detail.

  1. MCW menilai format form untuk pelaporan LADK dan LPSDK kurang detail dan rinci. Sehingga partai politik hanya melaporkan dana kampanye kepada KPU seadanya. Sehingga masyarakat tidak dapat mendeteksi penyumbang sementara kepada calon legislatif ataupun partai politik. Sehingga KPU harus mendesak kebijakan nasional untuk dapat menyediakan format laporan yang lebih detail dan rinci, agar terjadi transparansi dan akuntabilitas kepada publik secara maksimal.

Berdaskan hasil analisis dan kajian diatas, maka Malang Corruption Watch (MCW) mendesak:

  1. KPU harus bertindak tegas terhadap partai politik dan caleg yang tidak menyerahkan LADK sesuai PKPU No 24 Tahun 2018.
  2. KPU dan bawaslu Kota Malang penting untuk menelusuri kebenaran dari laporan LPSDK yang telah disampaikan.
  3. KPU dan bawaslu harus membuka form penerimaan dana kampanye yang berasal dari kelompok, badan usaha non pemerintah, parpol, dan perseorangan secara detail dan jelas.
  4. Bawaslu Kota Malang dan masyarakat harus mulai mengawasi secara jeli setiap kampanye yang dilakukan oleh calon, sebagai pembanding data pelaporan LPPDK
  5. Masyarakat mendesak partai politik dan caleg untuk mencantumkan penggunaan dana kampanye didalam LPPDK secara jujur, detail, dan tidak ada manipulasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.