Beranda Suara Rakyat Opini Degradasi Mata Air dan Penyusutan Lahan; Refleksi 20 Tahun Kota Batu

Degradasi Mata Air dan Penyusutan Lahan; Refleksi 20 Tahun Kota Batu

52
0
BERBAGI
Sumber foto: KompasTV

Pembangunanisme seperti mantra bagi pemerintah. Bagi mereka, pembangunanisme adalah jawaban atas ketimpangan dan kemiskinan dengan dasar asumsi bahwa pembangunan dengan sendirinya akan membuka lapangan pekerjaan, dan dengan begitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ambisi pertumbuhan ekonomi, mewujudkan diri melalui pembangunan di segala sektor, dan sumberdaya alam merupakan sektor dominan dari eksploitasi atas nama pembangunan. Di tingkat pusat, sederet proyek infrastruktur skala besar digencarkan tanpa henti. Jalan tol, bandara, perhotelan, pariwisata hingga berbagai infrastruktur penunjang yang dibangun di sekitarnya adalah proyek nasional yang terintegrasi dengan daerah-daerah di tanah air. Jawa timur merupakan satu diantaranya yang cukup massif digempur oleh proyek pembangunanisme. 

Belakangan, desentralisasi menjadi skema ekspansif atas proyek pembangunan melalui pengintergrasian kebijakan pembangunan pusat dan daerah. Daerah-daerah yang terhubung dengan skema tersebut tidak punya pilihan kecuali mengafiramsi melalui penyeralasan program dan skema pembangunan jangka panjang dan menengah. Belum lagi daerah-daerah tertentu dengan kekayaan alam melimpah ruah menjadi objek eksplotasi atas nama pembangunan. Soal ini, sederet konflik seperti perampasan lahan, pengerukan dan penggalian tambang, pembabatan hutan, alih fungsi dst, sebagaimana disuguhkan setiap harinya melalui kanal pemberitaan menjadi fakta yang sulit dinafikan. Kompleksitas permasalahan ini tidak tidak hanya terjadi pada sektor tunggal, melainkan berbagai sektor. Pariwisata menjadi salah satu proyek strategis nasional yang terhubung dalam skema pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Kota Batu merupakan salah satu pusat pariwisata di Jawa Timur yang banyak dikunjungi, tidak hanya oleh warga lokal dan nasional, bahkan menjadi salah satu tujuan destinasi bagi wisatawan macanegara. Perkembangan ini mengaharuskan perubahan tata ruang dan kawasan secara berkelanjutan guna memenuhi berbagai komponen pendukungnya, dan dengan begitu, memberi konsekuensi perampasan, peralihan dan bentuk-bentuk destruktif lainnya.

Meski begitu, kehadiran dan perkembengan pariwisata di Kota Batu bukan tanpa masalah. Salah satu problem pokok yang hingga kini tak pernah berbenah adalah perizinan. Perizinan merupakan syarat dari segala macam pembangunan tanpa mengenal siapa pemohonnya. Karena itu, izin selalu mempersyaratkan adanya sejumlah komponen prasyarat atas dirinya. Sebagai contoh, pembangunan wisata hiburan seperti Predator Fun Park sebelum mengurus izin, ia harus menyiapkan kajian lingkungan, peruntukan kawasan, AMDAL, prosedur dan pertimbanga-pertimbangan sosial ekologis lainnya sebagai prasyarat pengajuan izin. Oleh karenanya, perizinan selalu melibatkan sejumlah kelompok dengan para pemangku kebijakan. Dalam konteks ini, Walikota dan Dinas terkait yang memiliki kewenangan, tidak hanya berfungsi secara sederhana untuk memberi izin atau tidak, akan tetapi perizinan yang dilakukan juga memberi konsekuensi terhadap penerimaan daerah dalam wujud retribusi. Pada titik inilah petakan itu terjadi.

Bangun dulu Izin Belakangan.

Pedoman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemerintah Kota Batu diataur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Dalam perda Nomor 4 Tahun 2011, menyebutkan bahwa izin mendirikan bangunan (selanjutnya disebut IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Meskipun peraturan di atas memberi kewenangan terhadap pemerintah Kota Batu untuk mengelola dan memutuskan suatu pengurusan izin dapat diterima atau ditolak, namun praktik perizinan di Kota batu dalam beberapa tahun belakangan tampak menafikkan rumusan pasal di atas. Jika pun dilaksanakan, itu belum sepenuhnya maksimal. Sebagai contoh, kasus pembangunan wisata hiburan Predator Fun Park yang ditengarai tidak mengantongi izin sejak awal hingga telah beroperasi selama satu tahun, bahkan termuat dalam temuan BPK 2020 belum juga mengantongi IMB.

Hasil pengujian terhadap penerbitan IMB, sebagaimana disajikan dalam LHP BPK Kota Batu tahun 2020, menunjukan 76 bangunan yang belum didukung IMB dan membayar retrubusi IMB sebesar Rp99.606.000,00. IMB atas 17 bangunan tidak dapat diproses dan belum ada pengenaan sanksi terhadap pemilik bangunan. Dalam dokumen yang sama, dilaporkan bahwa dari 76 bangunan tesebut, sebanyak 18 bangunan sudah dalam proses perolehan IMB dan sebanyak 58 lainnya belum proses pendaftaran di DPMTSP dan Disnaker.

Kendati 18 diantaranya telah memproses perolehan IMB, namun hal tesebut tidak serta merta mengurai sengkarut perizinan yang sejauh ini berlaku di Kota Batu. Dengan kata lain, IMB atas 18 objek bangunan yang baru diproses setelah bangunan tersebut berdiri, beroperasi dan dimanfaatkan terlebih dahulu barulah pengurusan izin di lakukan, adalah sebuah fakta yang justru mengafirmasi fenomena “bangun dulu izin kemudian” sebagai suatu modus penyelewengan—terutama bagi kelompok usaha yang beroperasi wilayah teritoral pemerintahan Kota Batu. Hilangnya kontrol terhadap kesewenang-wenangan dalam mendirikan bangunan sebagaimana temua BPK di atas, justru mengafirmasi ketidakberdayaan DPMPTSP dan Disnaker menghadapi pemilik bangunan. Alih-alih melakukan berbagai upaya proteksi terhadap pembangunan yang berdiri tanpa izin, DPMPTSP dan Disnaker justru memberi tanggapan bahwa mereka kesulitan menegur karena kekuarang SDM dan Pemkot Batu belum memiliki peraturan tentang tata cara pemberian sanksi. Sebuah pernyataan mengelak dan cenderung naïf terhadap pengaturan sanksi, baik administratif maupun denda sebagaimana diatur dalam pasal 190 Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Menindak Secara Dikstiminatif.

Penegakan izin oleh Pemkot Batu sangat diperlukan dan menjadi keharusan bagi penyelenggara izin. Namun, dalam kenyataannya, Pemkot Batu masih mengabaikan prinsip keadilan dalam penegakannya, dan justru berakibat fatal karena menguntungkan satu pihak yang secara bersamaan merugikan pihak lainnya. Praktik diskriminatif seperti ini terjadi bukan tanpa dasar, sebaliknya diskriminasi penegakan IMB adalah konsekuensi logis dari digunakannya logika pertumbuhan ekonomi dan orientasi pembangunan yang merujuk pada logika modal. Dengan kata lain, siapa yang paling banyak memberi keuntungan maka selamat dari operasi penyegelan dan pembongkaran. Sebaliknya, suatu bangunan berdiri tanpa berkontribusi terhadap keuntungan, baik daerah maupun oknum tertentu sudah pasti menjadi target operasi.

Pemerintah Kota Batu beberapa tahun lalau secara heroik melakukan operasi penegakan aturan IMB terhadap beberapa tempat yang ditengarai tak mengantongi izin. Operasi tersebut berhasil menghentikan atau menyegel objek-objek dalam target operasi, diantaranya: Homestay di Jalan Sudiro, SPBU di Jalan Diponegor, Hotel Shakila di Desa Songgokerto, dan Warung Pecel di Jalan Sultan Agung. Pada tahun 2020, terdapat empat objek bangunan dengan fungsi rumah tinggal yang tidak memiliki IMB dengan alasan tidak sesuai peruntukan Tata ruang dan wilayah. Di pihak yang berbebeda, para pengusaha, baik di sektor pariwisata seperti wisata hiburan, maupun akomodasi dan jasa seperti restoran dan hotel, dapat lepas dari alasan tata ruang dan peruntukan wilayah sebagaimana diguanakan untuk menjegal beberapa objek bangunan di atas. Beberapa warga yang mendirikan bangunan rumah tinggal untuk keberlangsungan hidupnya, ditolak proses pengusan izinnya. Padahal, peruntukan bangungan tersebut berbeda, antara objek bangunan rumah tinggal dengan objek peruntukan usaha. Dari data 76 bangunan berdiri tanpa IMB, hanya dua diantaranya yang objek peruntukannya rumah tinggal. Selebihnya di dominasi oleh bangunan yang secara fungsi peruntukannya adalah usaha dan jasa—baik berupa wisata dan hiburan, properti, akomodasi, dan lembaga pendidikan. Sebagai contoh, kita dapat melihat data yang menunjukkan objek bangunan tanpa IMB yang berbentuk 6 buah bangunan penginapan; 15 rumah; 10 resto dan coffe, dan 5 buah objek wisata; untuk secara singkat membandingkan tingkatan diskriminasi yang terjadi. Soal wisata hiburan, Predator fun Park adalah objek wisata hiburan yang membangkang, dan Pemkot dengan jelas tidak berdaya untuk melakukan tindakan meski telah beroperasi selama 6 tahun tanpa izin dan bertentangan dengan perda RTRW.

Kasus ini hanyalah sebagian kecil dari modus politik perizinan yang kontradiktif di Kota Batu. Paling tidak, kasus di atas memberi gambaran betapa roda pemerintahan yang berlangsung begitu pincang dan diskriminatif. Menarget satu kelompok tertentu sembari membiarkan kelompok lainnya terus mengoperasikan objek usahanya dengan dalih yang sama, adalah sebuah ketidakadilan. Alih-alih adil, praktik diskriminatif dalam penegakan Perda justru melahirkan berbagai pertanyaan yang merujuk pada hubungan-hubungan favoritisme diantara segelintir pihak dalam mengoperasikan kepentingan pragmatisnya secara kontingen pada tubuh birokrasi politik perizinan di kota batu.

Degradasi Mata Air dan Penyusutan Lahan.

Implikasi praktis dari gencarnya pembangunan di Kota Batu adalah menyusutnya lahan pertanian dan degradasi sumber mata air dalam kurun 15 tahun belakangan. Hasil kajian Walhi Jawa Timur menyebutkan, pada tahun 2005 ditemukan sebanyak 215 sumber mata air, sedangkan 2010 turun menjadi 111 sumber mata air. Sumber lain menyebutkan jika sebelum 2005 sumber mata air di hulu sungai Brantas berjumlah 421, dan turun menjadi 221 sumber mata air di tahun 2005, hingga pada tahun 2009 hanya tersisa 57 sumber mata air, Artinya, terdapat pengurangan jumlah sumber mata air sebesar hampir lebih dari 50%.Penelitian yang sama juga menyebutkan jika hal tersebut terjadi akibat turut berkurangnya hutan konservasi sebesar 1.316,43 ha pada tahun 2013 dari luas sebelumnya pada tahun 2006 seluas 4.120,37 ha. Persoalan berkurangnya mata air di Kota Batu sangat berkaitan dengan transformasi wilayah menjadi kawasan wisata berbasis massal dan sangat ekonomistis, selain itu juga didorong oleh perluasan kawasan pemukiman baru, wisata buatan baru, hingga rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor jasa akomodasi dan kontruksi memberi konsekuensi terhadap alih fungsi lahan pertanian serta berkurangnya jumlah petani di Kota Batu. Data sensus pertanian pada 2013 sebagaimana dikutip dari Koran tempo (13/04/2015), bahwa “pada tahun 2003, jumlah petani di Batu masih sebanyak 19.326 rumah tangga, sedangkan pada tahun 2013 berkurang menjadi 17.358. tidak hanya petani, luas lahan pertanian juga turut menciut 11.5 persen. Pada tahun 2003 luas lahan mencapai 2.681 hektar, sepuluh tahun kemudian menyusut dan tersisa 2.373 hektar. Lahan pertanian berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman, hotel, restoran dan sektor bisnis lainnya”. Jika demikian maka, dapat diproyeksikan bahwa, sepuluh tahun kedepan lahan pertanian akan semakin terkikis dan jumlah petani akan semakin berkurang. Hubungan paralel seperti ini tak lepas dari kerangka pembangunan ala kapitalisme-neoliberal. Dimana, sumberdaya alam hanya dipandang sebagai komoditas dan objek eksploitasi guna meraup untung tanpa batas. Akibatnya, pembangunan tidak lagi mempertimbangkan daya tahan lingkungan dan hak ekologis generasi mendatang.

Kondisi ini, akan diperparah dengan ancaman kerusakan lingkungan yang cukup serius melalui revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang tidak sejalan dengan kondisi rill. Beberapa aspek dalam RTRW bertentangan dengan kondisi ekosistem, seperti memaksakan pembangunan beberapa wisata di situs penting, seperti di wilayah Sumber Umbul Gemulo  Desa Bulukerto, dan wacana wisata buatan di wilayah hutan Kasinan Desa Pesanggrahan, menjadi faktor yang akan memperentan keberlanjutan jasa lingkungan berupa air. Belum lagi, massifnya alih fungsi hutan untuk pertanian sebagai implikasi alih fungsi lahan pertanian.

Pada akhirnya, di momentum hari jadi Kota batu yang Ke 20 ini, pemerintah selaku penyelenggara yang mengurus hajad hidup rakyat mesti merefleksikan sedalam-dalamnya terhadap ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekologis akibat massifnya pembangunan, demi menyelamatkan manusia, lingkungan, dan alam yang semakin terancam. Kendati pembangunan infrastruktur dan pariwisata secara berkelanjutan digencarkan demi peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan berarti harus menerabas batasan-batasan ruang dan peruntukannya, bukan pula membiarkan satu kelompok mendominasi kelompok lainnya, dan bukan pula menindak yang satu dan melindungi yang lain meski sama-sama melakukan perbuatan yang melanggar dan membiarkan mereka membangun tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban izinnya yang akhirnya sama halnya dengan menormalisasikan pelanggaran yang memiliki dampak merusak. Inilah beberapa catatan penting sebagai kado Istimewah bagi pemerintah di hari jadi Kota batu yang ke 20 Tahun.

Penulis Atha Nursasi (Pegiat Gerakan Sosial Anti Korupsi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.