Beranda Suara Rakyat Opini Demokrasi; Dari oleh dan Untuk Kelas Satu Persen

Demokrasi; Dari oleh dan Untuk Kelas Satu Persen

61
0
BERBAGI

Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demikian mantra yang selalu dibacakan ketika menyinggung demokrasi. Mantra ini tampak berlaku umum, bagi siapa saja, tak peduli kelas sosial dan bentuk gendernya. Sepanjang anda dapat memantiknya, ia akan menyambar dengan cepat layaknya si jago merah yang melahap cepat hutan di Kalimantan dan Sumatera. Lebih-lebih bagi politisi, sekelompok manusia yang mengklaim dirinya sebagai perwakilan sekian juta rakyat tanah air, yang merasa paling mengerti demokrasi, membela mati-matian rezim ekstraktif nan korup, suka kebakaran jenggot ketika pembicaraannya di interupsi, sudah tentu menjadi sebuah amalan dalam setiap ibadah politiknya.

Kendati demikian, pengamalan mantra demokrasi oleh sebagian besar politisi tanah air mesti di pertanyakan kekhususannya. Bisa jadi mereka hanya berpura-pura dalam melaksanakan setiap ibadah politiknya agar dipandang sebagai politikus yang taat, atau melantunkan teks-teks moralis di berbagai forum publik untuk sekedar meyakinkan rakyatnya sekalipun tak semua hadirin menghiraukan pidatonya, terlebih mereka yang telah sadar kalau itu hanyalah bualan belaka. Namun, itulah cara terbaik bagi mereka, untuk tetap bertahan meski berbohong sekalipun. Dengan begitu, mereka dapat membangun kepercayaan dan investasi politik untuk kepentingan pencalonan selanjutnya.

Sebab ini bukan soal benar dan salah, atau baik dan buruk, melainkan soal seberapa besar keuntungan yang diterima atas setiap pernyataan dan tindakannya. Karena mereka selalu mengkalkulasikan setiap pernyataan dan tindakannya di hadapan rakyat. Jika “berbohong” untuk menutup kesalahan jauh lebih menguntung, maka sudah pasti kejujuran hanyalah penghambat dalam sirkulasi kekuasaan kedepan. Karena itu, kejujuran seperti barang antik yang sulit ditemukan dalam diri para politikus. Terlebih, demokrasi bagi mereka hanyalah sebuah cara mentransformasikan status sosial dari biasa saja menjadi sedikit luar biasa, dan bahkan jauh lebih luar biasa. KPK telah merilis LHKPN beberapa bulan lalu yang setidaknya dapat mengkonfirmasi situasi ini. Dalam laporan itu, KPK menyebutkan kekayaan 70% pejabat negara melambung di masa pandemi. Secara dominan kenaikan terjadi pada pejabat negara di kementerian. Pada laporan yang sama, KPK juga menyebut 22,9% pejabat negara kekayaannya menurun dan 6,8% lainnya tetap.

Dari, Oleh dan Untuk Kelas Satu Persen.

Demokrasi selalu menjadi tema ghibah yang menarik dan unik. Karena itu, ia selalu ada dan menjamur meski praktiknya cenderung menyebalkan. Bagaimana tidak, slogan demokrasi “dari, oleh, dan untuk rakyat” tak lebih dari sekedar lafalan wajib bagi politisi dimusim pemilu dan berbagai forum publik lainnya. Dari, oleh, dan untuk, tidak lagi ditujukan kepada rakyat melainkan kelas satu persen. Jika dirangkai dalam bentuk kalimat, begini bunyinya: “dari politikus, oleh oligarki dan untuk kelas satu persen”. Transformasi demokrasi semacam ini hanya akan memindahkan kedaulatan dari tangan rakyat ke kantong kelompok oligarki. Hal ini membuat demokrasi menjadi semakin menarik dalam setiap kajian dan diskursus tentangnya. Lebih-lebih, mengulitinya sambil menyeruput segelas arabika, atau sejenis hidangan lezat lainnya, di berbagai tongkrongan, atau warung kopi, mungkin adalah alternatif terbaik ketika kelas dan ruang belajar formal tak lagi relevan untuk sebuah diskursus yang setara.

“Siapapun yang terpilih, Oligarki tetap menang”, begitu sepenggal kalimat yang menggambarkan situasi umum praktik demokrasi elektoral. “Kok bisa, bukankan pemilu mensyaratkan adanya kompetisi fair, adil dan setara?”, “Bagaimana ceritanya yang keluar sebagai pemenang adalah oligarki sementara hasil perhitungan suara menunjukan sejumlah kompetitor dengan jumlah suara melebih target yang berarti mereka berhak menjadi pemenang?”, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu pergi ke sebuah ruang, tempat dimana mereka membentuk jejaring politik-bisnisnya. Sebelum sampai pada pembasahan mengenai ruang, perlu kiranya kita mengenali dan mengantongi syarat-syarat pembentukannya. Dengan begitu, kita dapat memperoleh hasil yang relevan dan memadai dari penjelajahan kita terhadap jaringan oligarki.

Kita mulai dengan hasil kajian kementerian dalam negeri pada 2015 lalu. Kajian ini berkaitan dengan sejumlah uang yang mesti disiapkan oleh setiap politisi yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Menurut lembaga negara itu, rata-rata ongkos politik yang harus disiapkan oleh setiap calon kepala daerah untuk dapat berkompetisi di pasar pemilu adalah antara 20-30 Milyar. Pertanyaannya, dengan jumlah ongkos sebesar itu, apakah semua calon dapat memenuhinya? Atau jika pun dapat memenuhi standar ongkos tersebut, apa yang harus dilakukan dan dari mana mereka memperoleh dana sebanyak itu? Anda sudah bisa menebak, atau dapat memprediksinya. Tempat inilah syarat-sayat pembentukan jaringan itu dimulai. Para politisi akan menjaring sejumlah pengusaha dengan maksud memperoleh dukungan modal dan para pengusaha akan menyajikan beragam menu yang akan dipilih dan disanggupi oleh sang politikus.

Menindaklanjuti penawaran itu, mereka mesti membangun kesepakatan pertukaran saling menguntungkan. Sebab, seorang pebisnis yang taat tidak mungkin mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain secara gratis atau serta merta, setiap pengeluaran, apapun bentuknya selalu berangkat dari logika pasar, “menekan ongkos produksi seminimal mungkin dan meraup untung secara maksimal” adalah keharusan jika tidak ingin rugi. Rasanya belum cukup jika hanya menyantap sajian data dari Kemendagri saja, karena itu, untuk meneruskan perjalan kita menuju jaringan oligarki tersebut maka sebaiknya kita membuka peta jalan berikut sebagai petunjuk, yakni survey KPK tentang keterlibatan pengusaha dalam kontestasi demokrasi. Lembaga antirasuah itu menyebut bahwa, pada tahun 2017 sebanyak 82.3% calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengaku dibantu oleh pemodal. Tahun berikutnya (2018), sebanyak 70,3%  para calon kepala daerah di berbagai daerah mengaku dibantu oleh pemodal.

Untuk memperkuat keyakinan kita tentang “siapapun yang terpilih, oligarki tetap menang”, dan sebagai ikhtiar dari penjelajahan kita terhadap kelas satu persen maka kali ini penulis akan mengajak para pembaca untuk tiba di lokasi, tempat para politikus-pebisnis membangun jaringan oligarkinya. Pertama, kita akan bicara tentang komposisi kabinet di ruang kekuasaan eksekutif, dan kedua, tentang sebaran kelompok pebisnis diberbagai pos kekuasaan pada lembaga parlemen. Dengan begitu, kita dapat memahami lebih jelas bagaimana cara kerja demokrasi memfasilitasi dan mengakomodir kelas satu persen. Perihal pertama, komposisi kekuasaan di kabinet Jokowi dapat dilacak melalui berbagai pemberitaan media. Misalnya, Danu Damarjati dalam reportasenya pada DetikNews menyebut, Kabinet Jokowi didominasi oleh kalangan profesional non partai sebanyak 53% orang dan 47% lainnya dari kalangan partai politik.

Kalangan profesional ini termasuk di dalamnya pengusaha, akademisi, militer, polisi dan purnawirawan. Untuk pengusaha, sebagaimana umumnya dipahami bahwa mereka adalah sekelompok orang yang memiliki bisnis di berbagai sektor sumberdaya alam, atau paling tidak memiliki privilege tertentu. Sebagai contoh, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan sejumlah menteri lainnya yang berlatar belakang serupa, demikian halnya dari kalangan parpol, beberapa diantaranya juga merupakan pengusaha sekaligus pengurus partai. Airlangga Hartarto adalah contohnya.

Hal serupa juga terjadi pada lembaga parlemen, Tempo.co bersama Auriga mewartakan bahwa sebanyak 262 anggota DPR RI berlatar belakang pengusaha. Rata-rata dari mereka tercatat memiliki saham, menjabat komisaris hingga menduduki kursi direksi di lebih dari seribu perusahaan. Bisnis mereka mencakup sektor penyiaran, perdagangan umum, hingga industri ekstraktif. Lantas, dimana letak kekuasaan kelas satu persen? Lembaga keuangan swiss, Credit Suisse, dalam rilisnya sebagaimana dilansir oleh Katadata.co.id pada 2017 lalu, menyebut ketimpangan kekayaan di berbagai negara. Indonesia masuk dalam 9 besar Negara kekayaan tidak merata. Kelas satu persen terkaya menguasai 49,3% kekayaan di Indonesia. Kondisi ini membuat Indonesia masuk dalam kategori terburuk keempat di dunia setelah Rusia (74,5%), India (58,4%) dan Thailand (58%). Sejumlah persoalan di atas tampak seperti keniscayaan bagi demokrasi pasar. Sebuah Demokrasi yang hanya menekankan kebebasan politik pada satu sisi dan secara bersamaan mengabaikan keadilan sosial. Dengan kata lain, jika kebebasan politik menjadi yang utama daripada keadilan sosial maka sudah tentu hanya sekecil kelompok berduit saja yang dapat mengakses dan mengontrol kebebasan politik, semenatara rakyat kebanyakan  terpaksa memilih soal-soal kebutuhan dasar (keadilan ekonomi dan sosial) ketimbang kebebasan. Padahal demokrasi menuntut perjuangan terhadap kehendak umum dan bukan kehendak orang per orang.  (baca demokrasi modern Volpe dan kritik terhadap lembaga kepemilikan Pribadi, Jacques Rousseau dan Marx 1976).

Jejak Pengingkaran.

Salah satu ciri dari demokrasi oligarki (kelas satu persen) adalah adanya peminggiran kelompok masyarakat sipil. Kelompok masyarakat sipil disini merujuk pada seluruh elemen masyarakat yang secara sadar hendak melakukan perlawanan atau memperjuangkan hak-hak keadilan sosial ekonominya yang terampas oleh negara beserta rezim satu persen pendukungnya. Karena itu, mereka menjadi kelas paling rentan dari segala aneka pembangunan yang syarat perampasan dan kerusakan. Melalui rezim ekstraktif, baik di sektor lingkungan, batubara, minyak dan gas serta proyek infrastruktur skala besar lainnya, negara beserta kelas satu persen mengupayakan berbagai cara untuk “menghantam” siapa saja yang menginterupsi atau memprotesnya. Akibatnya, hampir dari segala urusan pembangunan sepanjang demokrasi satu persen dioperasikan oleh rezim hari ini, nyaris tak terhindar dari praktik kekerasan dan penangkapan terhadap kelas 99%. Baik langsung maupun tidak, kelas ini seperti ditakdirkan menjadi objek yang sewaktu-waktu dapat dikorbankan oleh kelas satu persen. mereka (rakyat 99%), hidup dalam situasi ketergantungan, bahkan sebagiannya semakin terpisahkan dari kedaulatan atas diri dan lingkungannya. Soal ini, barangkali kita perlu menyelami alam pikiran lebih luas untuk memeriksa lebih lanjut memori tentang segala pernyataan janji kampanye sepanjang Festival demokrasi digelar. Hal ini penting untuk merawat ingatan agar tidak kembali terjebak oleh bualan sang politikus beserta pendukung fanatiknya.

Perihal janji politik, dua tahun kepemimpinan Jokowi pada periode keduanya menjadi penting direfleksikan. Sekiranya membaca ulang “Kitab Suci” Nawa Cita Jokowi-Ma’ruf atau dokumen lainnya tentang janji pengabdian mereka, adalah keharusan agar kita dapat menyajikan fakta secara jujur tentang pengingkaran-pengingkaran sebagaimana kita jumpai. Paling tidak, mengembalikan beberapa hal berikut ke permukaan setelah sekian lama tertimbun di alam pikiran. Seperti: Polemik Capim KPK, Revisi UU KPK beserta sejumlah UU lainnya yang mewujud dalam skema Omnibus Law. Dari korupsi lobster dan bansos di masa pagebluk, jual beli jabatan hingga pungli penggali kubur. Dari proyek jalan tol, rel kereta hingga proyek penggusuran lainnya. Dari batubara, pasir besi, minyak bumi, sawit hingga proyek food estate dengan daya rusaknya yang membentang dari lingkungan hidup, agraria, kehutanan, dan kelautan.

Hal penting lain yang mesti di daftar seturut kita menjejaki pengingkaran rezim, adalah kekerasan demi kekerasan oleh aparat negara terhadap rakyat sipil. Pemukulan, penangkapan, intimidasi, kriminalisasi, teror serta penyebutan lainnya yang merujuk pada pelanggaran HAM, pembungkaman demokrasi dan kebebasan berekspresi, adalah sisi gelap dari sekian banyak janji manis sang pimpinan di masa-masa kampanye. Naasnya, kondisi demikian bukan menjadi pertimbangan untuk memperbaiki, rezim ini justru menggelontorkan sejumlah uang rakyat untuk promosi pariwisata atau membayar buzzeRp guna menyikapi kritik, bahkan banyak “bohongnya”. Sebagai penutup, penulis memandang bahwa hidup di alam demokrasi pasar memang serba dilematis. Pada satu sisi tuntutan kekebalan politik berlaku umum, namun praktiknya hanya dapat dinikmati dan dikontrol oleh segelintir orang (politisi-pebisnis) secara bersamaan ketika rakyat menggunakan hak kebebasan politik untuk menyatakan pendapat di muka umum secara damai sekalipun dapat dengan mudah dituduh subversif dan mengganggu ketertiban. Atau umumnya ditangkap, somasi atau terror. Dari pihak yang berbeda, sekelompok kecil orang dengan kekuasaan politik-ekonomi dominan dapat secara sewenang-wenang merampas, mengeruk dan merusak sumberdaya alam, yang secara nyata telah merusak tatanan sosial dan alam, seperti dilegalkan. Bahkan jika pun mereka bersalah, itu bukan merupakan perbuatan kriminal. Demikian situasi yang kita hadapi sepanjang hidup di alam demokrasi yang sembilan puluh sembilan persen rakyat pemilik daulat, dikuasai dan dikontrol hanya oleh kelas satu persen orang.

Atha Nursasi (Pegiat Gerakan Anti Korupsi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.