Demokratisasi Pendidikan

BERBAGI
Sumber gambar: UNICEF

Pendidikan merupakan tanggung jawab semua orang. Baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai pihak-pihak  yang berkepentingan. Namun, argumentasi tersebut tidak lantas memberikan legitimasi kepada salah satu pihak untuk cuci tangan, apalagi pemerintah. Pemerintah tetap mempunyai tanggungjawab terhadap terselenggaranya pendidikan, baik negeri atau pun swasta. Sedangkan masyarakat, meskipun dapat berperan aktif menyelenggarakan pendidikan bukan berarti kemudian langsung terlepas dari keterlibatan pemerintah. Kesemuaanya dapat berkolaborasi secara harmonis tanpa meminggirkan salah satu pihak. Pemerintah mempunyai seperangkat kewenangan dan fungsi yang luar biasa untuk mendorong dan memfokuskan program-program yang telah dirancang. Dalam sektor pendidikan, alokasi anggaran minimal 20 % seharusnya bisa menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Fakta di Lapangan

Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini nampaknya belum mengalami kemajuan yang signifikan. Masih banyak ditemukan pungutan liar, jual beli kursi ketika momen penerimaan peserta didik baru, minimnya gaji guru tidak tetap, korupsi dana biaya operasional sekolah, alokasi rencana anggaran yang tidak seimbang, ketimpangan akses teknologi, problem cara mengajar guru, pembelajaran online di masa pandemi yang tidak efektif, dan lain sebagainya. Sebagian orang mungkin menganggap permasalahan tersebut klasik, bahkan sebagian lagi menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Salah kaprah ini yang mengharuskan kita untuk mencari akar masalahnya. Kenapa problem klasik ini terus saja bermunculan? Dan apa yang harus kita lakukan?

Menurut penulis problem dibidang pendidikan tidak boleh berhenti pada masalah kultural dan moral. Bukan soal murid semangat sekolah atau tidak, termasuk bodoh atau pintar. Atau guru yang berprestasi atau tidak. Analisis kita harus melampaui itu semua. Pernah atau tidak kita coba memahami problem pendidikan sebagai persoalan struktural. Misalnya mengenai manajemen pendidikan yang tertuang dalam undang-undang dan kebijakan publik. Dimana tanggungjawab dominannya terletak pada negara melalui aparaturnya yang berhak membuat suatu produk kebijakan. Kebijakan tersebut yang akhirnya membentuk realitas pendidikan seperti yang kita rasakan sekarang.  

Ibaratkan kita sepakat dengan asumsi awal diatas. Jika negara sendiri belum secara maksimal mengakomodir kepentingan pendidikan. Apakah sebagai masyarakat akhirnya menyerah begitu saja? tentunya tidak. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa langkah alternatif yang bisa ditempuh masyarakat, diantarnya, pertama, masyarakat perlu terus menerus mengawal impelementasi pendidikan bahkan terlibat secara langsung, kedua, keterlibatan saja tidak cukup, diperlukan adanya pengetahuan yang mumpuni agar suara dari masyarakat bisa didengar. Agenda penguatan kapasitas masyarakat terhadap isu pendidikan ini selain sebagai upaya menumbuhkan posisi tawar, juga menjadi langkah preventif agar permasalahan seputar pendidikan dapat diminimalisir.

 Memperkuat Posisi Tawar

Seringkali masyarakat acuh untuk terlibat dalam isu pendidikan, misalnya untuk terlibat langsung melakukan advokasi kasus pendidikan. Kalaupun masyarakat punya semangat, tidak sedikit dari mereka yang terhalang karena permasalahan kapasitas pengetahuan. Ini banyak dialami tidak hanya oleh masyarakat secara umum atau wali siswa saja, namun juga komite sekolah sebagai keterwakilan wali siswa. Mereka adalah bagian dari masyarakat, terlibat dalam urusan pendidikan. Namun seolah kehilangan perannya karena hanya sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan guru di sekolah. Mereka tidak mengetahui peraturan yang benar atau salah sehingga kehilangan orientasi untuk bergerak.

Dengan memperkuat posisi tawar masyarakat, entah itu wali murid, komite sekolah, dewan pendidikan, atau pemerhati pendidikan lainnya. Maka masyarakat akan lebih berdaya, mempunyai kekuatan. Dalam konsep implementasi kebijakan tentunya sangat diperlukan adanya mekanisme pengawasan, baik internal atau eksternal. Sudah saatnya bagi masyarakat untuk berani mengambil peran itu. Implementasi pendidikan pun juga harus punya mekanisme kontrol dari masyarakat sebagai pengawasnya. Namun jangan dimaknai melakukan pengawasan justru malah mempersulit berjalannya implementasi pendidikan. Logikanya, jika implementasi kebijakan berjalan dengan benar, kenapa kemudian harus takut diawasi?

Upaya memperkuat posisi tawar masyarakat juga patut menjadi agenda prioritas pemerintah. Sudah terlalu sering kita mengalami perubahan kurikulum pendidikan setiap dilakukan pergantian menteri atau presiden. Disaat yang bersamaan problematika seputar pendidikan ditataran bawah selalu saja terjadi. Ibarat peribahasa, gali lubang tutup lubang, menyelesaikan satu masalah justru memunculkan masalah yang baru, begitu pun seterusnya.

Secara pemaknaan, posisi tawar yang kuat ini bukan hanya soal memaksimalkan pengawasan terhadap institusi pendidikan. Namun merupakan upaya demokratisasi di dunia pendidikan. Melibatkan peran serta masyarakat bukan hanya sebagai obyek penerima layanan, namun juga keterlibatan secara aktif. Demokratisasi mensyaratkan adanya dialog yang setara untuk mengantisipasi adanya pihak yang dominan. Hal ini juga berlaku di dunia pendidikan. Selama ini intervensi pemerintah terlalu besar perihal pendidikan. Disaat yang bersamaan masyarakat tidak berdaya, baik secara keterlibatan maupun kapasitas.

Revitalisasi Keterlibatan

Revitalisasi keterlibatan masyarakat berarti proses atau cara untuk memupuk peran vital masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Agenda ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ( UU Sisdiknas) , bahkan mengenai Komite Sekolah secara rinci diatur dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Dalam aturan tersebut secara jelas memberikan atasan-batasan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pendidikan.

Mengenai revitalisasi, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah restrukturisasi.  Realitanya, masih sering komite sekolah selama bertahun-tahun dijabat oleh orang yang sama. Artinya, tidak ada batasan waktu jabatan komite sekolah. Padahal seharusnya jabatan komite sekolah paling lama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Selain itu masih banyak kabupaten/ kota yang belum mempunyai keanggotaan dewan pendidikan. Kemudian memastikan bahwa pemilihan komite sekolah atau dewan pendidikan dilakukan secara demokratis dan tidak boleh berasal dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan undang-undang. Dampak yang sering terjadi adalah potensi konflik kepentingan diantara penyelenggara pendidikan. Seringkali problem ini menghasilkan kebijakan yang mengesampingkan nilai musyawarah sehingga justru memperburuk keadaan.

Kedua, melakukan agenda peningkatan kapasitas secara rutin dan terukur. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat benar-benar memahami peran dan fungsinya terhadap dunia pendidikan. Kita harus paham bahwa cara untuk memajukan pendidikan ini bukan hanya untuk siswa saja sebagai obyek yang perlu dicerdaskan, melainkan juga orang-orang yang berkecimpung sebagai pelayan atau terlibat dalam setiap proses kebijakan pendidikan itu sendiri. Jika upaya semacam ini terlaksana, dapat dipastikan akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang terlibat.

Ketiga, membentuk komunitas peduli pendidikan. Komunitas sendiri adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values (Kertajaya, 2008). Arti penting terbentuknya suatu komunitas berarti mereka yang tergabung didalamnya mempunyai cita-cita yang sama untuk sebuah kemajuan. Membentuk suatu komunitas yang fokus terhadap isu-isu pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai pengawas atau partner institusi pendidikan, melainkan juga akan semakin memperkuat nilai tawar posisi masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara. Jika selama ini masyarakat hanya pasif sebagai obyek layanan, maka dengan adanya komunitas ini akan terdapat jalan bagi masyarakat untuk bertransformasi menjadi subyek layanan. Selain dapat mendukung kinerja pelayanan pendidikan, membentuk komunitas juga membuat anggotanya saling bersosialisasi, sehingga menghasilkan keterikatan batin yang erat.

Beberapa upaya diatas juga harus dibarengi dengan adanya monitoring dan evaluasi terhadap seluruh agenda revitalisasi keterlibatan masyarakat. Dengan demikian cita-cita luhur pendiri bangsa tentang pendidikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berangsur bisa terlaksana. Lebih  dari itu, cita-cita demokratisasi pendidikan dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa, yang dari rakyat oleh rakyat untuk pendidikan bisa terwujud.

Penulis: Ahmad Adi (Pegiat isu pendidikan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.