Beranda Suara Rakyat Demoralisasi Kampus

Demoralisasi Kampus

211
0
BERBAGI

Sudah selayaknya ditengah duka komunal korupsi, universitas mampu memainkan peran strategis dalam masifitas agenda pemberantasan korupsi. Universitas harus bisa tampil sebagai laboratorium agung yang tidak hanya mampu memproduksi gagasan, diktat, postulat, hipotesa, dan teori-teori terkait pemberantasan korupsi. Lebih dari itu, universitas ataupun dunia kampus dengan bobot keintelektualannya mampu memberi contoh bagaimana seharusnya pemberantasan korupsi itu dipraktikkan. Namun, ekspektasi luhur terhadap dunia kampus itu masih jauh panggang dari api.

Malahan, dunia kampus acap kali menjadi semacam kesatuan kosmik dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari terseretnya beberapa kampus ternama (baca; Universitas Negeri Jakarta, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Jawa Tengah, Universitas Negeri Malang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, serta Universitas Sriwijaya, Palembang) dalam kasus korupsi pengadaan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh Nazaruddin. Selain itu, mozaik keterlibatan kampus dalam praktik-praktik korupsi juga sangat nampak dari beberapa rektor dan pejabat kampus yang ditetapkan menjadi tersangka dalam suatu kasus korupsi.

Potret dunia kampus yang terperosok dosa korupsi juga semakin banal. Jum’at (09/05/2014), beberapa media lokal di Kota Malang memberitakan secara headline, bahwa eks Rektor Universitas Islam Negeri Malang, Prof. Dr.H.Imam Suprayogo menjadi tersangka korupsi di lembaga yang pernah ia nahkodai. Ia diduga kuat turut “bermain” dalam penyalahgunaan anggaran pembebasan lahan untuk Kampus UIN yang merugikan negara sebesar Rp 6,86 miliar. Mantan Rektor UIN ini telah ikut menambah panjang daftar koruptor yang terpajang dalam etalase sejarah korupsi di Indonesia. Ia juga turut menodai kanvas suci dunia akademik.

Runtuhnya Mimbar Akadmik

Terungkapnya berbagai kasus korupsi yang melibatkan dunia kampus akhir-akhir ini menunjukkan bahwa intelektual kampus bukanlah dewa-dewi yang imun terhadap kemungkinan-kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, dan jabatan. Mereka juga bisa tergoda untuk mempertukarkan misi suci keintelektualannya dengan keuntungan-keuntungan kalkulatif kekuasaan, materialistik, dan konsumeristik. Mimbar akademik yang mengajarkan salah adalah salah, dan benar adalah benar, mulai kehilangan kekokohannya. Lambat laun, bukan tidak mungkin runtuhnya mimbar akademik akan mewarnai wacana ke-Indonesiaan kita.

Potret praktik koruptif yang menjangkiti dunia akademik (baca; kampus) akan turut mengonstruksi publik untuk ragu terhadap misi profetik yang diemban oleh universitas. Terutama terkait keterlibatan universitas dalam menyukseskan agenda nasional pemberatasan korupsi. Pada gilirannya, Universitas akan kehilangan afirmasi sosial sebagai institusi yang mereproduksi budaya sosial-ekonomi-politik adiluhung (kejujuran, rasionalitas, keberpihakan, keadilan, kebijaksanaan, kebenaran etis, dan tanggung jawab). Singkatnya, keterlibatan beberapa elit universitas dalam beberapa kasus korupsi telah mendistorsi moralitas-etis yang secara general ada di dunia akademik.

Selain itu, semakin banyaknya elit kampus yang terbelit kasus korupsi, maka bisa menjadi pertanda tidak adanya diferensiasi antara kadar intelektualitas dan praktik korupsi. Siapapun berpotensi melakukan praktik korupsi. Bahkan, tingkat intelektualitas yang ditopang oleh kekuasaan struktural akan lebih berbahaya dan “cerdik” dalam melakukan aksi perampokan terhadap kekayaan negara. Misalnya, jika pemuda pengangguran lulusan sekolah menengah hanya mencuri ayam. Maka, intelektual kampus sangat berpotensi untuk merampok uang negara milyaran rupiah.

Seharusnya ini menjadi alarm yang menggugah duni kampus (universitas) untuk berkaca. Kemewahan intelektual yang seringkali disikapi dengan ekslusivitas epistemologis, harus mulai dirubah. Kampus sudah sepatutnya menyelaraskan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang membuka pintu terhadap kontrol publik. Lebih jauh, para intelektual kampus juga harus mencerminkan peran seorang intelektual dalam pahatan-pahatan sejarah berbangsa-bernegara.

Peran Intelektual

Melihat dunia kampus yang mengalami demoralisasi akibat syahwat korupsi yang ditampilkan oleh para elit kampus, patut kiranya kita tengok ulang sebuah rumusan peran seorang intelektual. Siapa dan apa fungsi mereka sebenarnya dalam masyarakat. Sehingga kita perlu untuk “galau” tatkala sebagian mereka mulai menampakkan semangat “Machiavelisme”. Intelektual yang lebih menampakkan arogansi kekuasaan dan keserakahan, tinimbang keutamaan-keutamaan moralitas seorang intelektual.

Pertama, dalam perumusan yang supra-ideal seorang intelektual menurut Julian Benda adalah semacam resi dengan kapabilitas filsuf –raja. Ia berbeda dengan liyan dalam hal merepresentasikan dan mengartikulasikan ide, gagasan, sikap, dan filosofi. Sedang gambaran yang agak ideal, dirumuskan oleh Edward Said dalam bukunya The Representation of Intellectuals yang mana seorang intelektual merupakan individu yang mempunyai bakat lebih untuk mencerahkan publik. Mereka dikarunia kemampuan untuk membahasakan kebenaran agar diterima publik.

Kedua, Mengenai tanggung jawab seorang intelektual, maka seorang intelektual adalah mereka yang menciptakan dan membahasakan kebenaran dihadapan kekuasaan. Hal ini menurut Edward Said, merupakan sikap oposisional intelektual yang memiliki kebebasan dalam meluruskan kekuasaan yang melenceng. Bahkan, secara lebih gamblang, Noam Chomsky dalam The Responsibility of Intellectuals, menyatakan; Íntelektual sudah selayaknya berada dalam posisi sebagai pengungkap kebohongan-kebohongan kekuasaan. Meluruskan manipulasi-manipulasi politik untuk mengarah pada kebenaran. Mencipta gagasan-gagasan untuk operasionalisasi politik keseharian. Termasuk juga, memproduksi dan mempraksiskan penawar atas virus korupsi yang mewabah.

Dalam konteks sekarang, mengharap intelektual berada di garda depan dalam membahasakan kebenaran dihadapan kekuasaan masih butuh waktu lama. Apalagi jika kita melihat potret yang tergambar diatas, telah memperlihatkan bagaimana intelektual dan para akademisi kampus turut ambil bagian dalam kebohongan-kebohongan kekuasaan seperti korupsi. Namun bukan tidak mungkin ketika kondisi krisis umum telah mengaliri hampir seluruh sendi berbangsa-bernegara, mereka kaum Intelektual akan terbangun. Ekspektasi publik yang menunggu di persimapangan jalan panjang demokratisasi ini akan terjawab dengan spirit para intelektual yang saling berkonsolidasi menjadi poros kekuatan baru.

Oleh Hayyik Ali MM. (Wakil Koordinator MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.