Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Diam-Diam DPRD menetapkan Ranperda Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

Diam-Diam DPRD menetapkan Ranperda Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

89
0
BERBAGI

Batu, 1 januari 2020, DPRD Kota Batu kembali menetapkan ranperda penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum. kehadiran perda ini pada satu sisi menjadi penanda adanya upaya perbaikan tata kelola parkir oleh pemkot Batu, dilain sisi berpotensi memunculkan sejumlah problem yang justru memperparah kondisi tata kelola parkir Kota Batu. Hal itu diduga, karena sejauh ini pemkot Batu belum memiliki kajian yang komprehensif terhadap sejumlah problem yang ada. Seperti halnya; rendahnya pendapatan disektor retribusi parkir, realisasi pendatapan retribusi tidak mencapai target, maraknya parkir liar. baik layanan parkir tanpa karcis, maupun sejumlah tempat yang tidak semestinya dijadikan lahan parkir.

Sebelumnya, penyelenggaraan parkir di Kota Batu yang berlangsung, juga tidak berdasarkan aturan yang berlaku yakni perda nomor 10 tahun 2010. Utamanya berkaitan dengan pemberlakuan tarif parkir di Kota Batu. Bahwa tarif parkir untuk kedaraan roda dua sebesar Rp. 1000, mobil pribadi/pick up Rp. 2000, serta mini bus Rp. 5000. Yang berlaku justru Rp. 2000 untuk motor dan kurang-lebih Rp. 3000 untuk mobil (bisa juga lebih). Sekalipun begitu, pemberlakuan tarif parkir, dalam praktiknya melampaui strandar sebagaimana diatur dalam perda nomor 10 tahun 2010 sekalipun, sama sekali tidak berdampak signifikan terhadap PAD Kota Batu.

TABEL trend pendapatan dari tahun 2014-2018 Kota Batu

NOTAHUNANGGARANREALISASI
12014RP 620.000.000RP 334.354.000
22015RP 669.000.000RP 349.763.000
32016RP 992.000.000RP 365.140.000
42017RP 992.000.000RP 347.883.000
52018RP 1.500.000.000RP 317.913.000

Sumber: LHP BPK 2014-2018

Tabel ini justru memperlihatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor parkir mengalamai stagnasi, bahkan secara berturut mengalami penurunan pendapatan antara tahun 2016 sebesar Rp 365 Juta, 2017 347 Juta dan 2018 hanya Rp 317 Juta.

Penetapan perda secara diam-diam adalah problem klasik yang masih akut terjadi di Kota Batu. Sebelumnya, Perda RTRW juga demikian, kali ini publik dikagetkan dengan Penetapan Ranperda tentang penyelenggaraan parkir di tepi Jalan Umum oleh DPRD kota Batu, yang sebelumnya tidak diketahui latar belakangnya. baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. termasuk bagaimana proses dalam setiap tahapannya, serta keberadaan Naskah akademik sebagai syarat formil, belum diketahui keberadaannya.

Beriku adalah beberapa catatan atas Ranperda tentang penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum Kota Batu.

a. Bahwa sepatutnya, pembentukan dan pengesahan ranperda penyelenggaran parkir di tepi jalan umum, harus menunggu pengesahan perda RTRW yang baru sebagai acuan. Meskipun, kami sesungguhnya tidak sepakat dengan pergantian perda RTRW. Namun, Perda RTRW menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam menentukan wilayah dan sejumlah titik parkir maka, Pemkot Batu harus menunggu pengesahan Perda RTRW terlebih dahulu,

b. Salah satu pasal dalam ranperda ini mengatur tentang pengadaan seragam juru parkir oleh Dinas Perhubungan. Pasal ini rentan terhadap praktik koruptif, terutama ketika proses pengadaan seragam, harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.

c. Bahwa ganti rugi atas kehilangan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana di atur pada ranperda ini perlu ditinjau kembali. Karena hal tersebut dinilai tidak adil dan justru merugikan pengguna layanan parkir jika terjadi kehilangan. Nilai ganti rugi tidak sebanding dengan nilai kendaraan.

d. Bahwa dalam Ranperda penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum belum ada mekanisme sanksi terhadap penyelenggara dan pengguna layanan parkir secara bertentangan. Baik terhadap pengendara yang memarkirkan kendaraanya secara serampangan, layanan parkir tanpa karcis, dan sejumlah tempat yang tidak semestinya dijadikan lahan parkir.

e. Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara layanan parkir perlu mempublish dokumen dan informasi berupa wilayah/tempat dan titik parkir yang tersebar di Kota Batu sebagaimana yang diproyeksikan dalam ranperda tersebut. Hal itu merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan, jika tidak, maka dapat diduga bahwa DisHub tidak transparan terhadap data dan informasi tentang jumlah titik parkir sebagaimana diproyeksikan pada Ranperda ini.

Rekomendasi.

1. Pemerintah bersama DPRD Kota Batu harus harus menunda pengesahan Ranperda tersebut dan meninjau kembali beberapa pasal yang berpotensi merugikan pengguna layanan parkir, menambahkan pasal tentang sanksi baik terhap pengelola parkir yang melanggar maupun pengendara yang memarkir kendaraan secara serampangan.

2. DisHub selaku penyelenggara layanan Parkir harus membuka dokumen dan informasi tentang sejumlah titik parkir yang diproyeksikan dalam Ranperda tersebut kepada publik.

3. Pengadaan seragam sebagaimana diatur dalam ranperda tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel menggunakan mekanisme pengadaan yang tersedia.

CP. Nachil Iqbal/0858-5992-4790 (Badan Pekerja MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.