Beranda Suara Rakyat Opini Dimana Transparansi dan Akuntabilitas Pilkada 2020 ?

Dimana Transparansi dan Akuntabilitas Pilkada 2020 ?

1
0
BERBAGI
Sumber : surabaya.tribunnews.com

Kurang dari sebulan lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 akan diselenggarakan. Rangkaian kegiatan telah dilakukan, mulai dari pendaftaran pasangan calon, tes kesehatan, hingga pelaksanaan kampanye yang masih berlangsung sampai saat ini. Melihat banyaknya kegiatan kampanye yang dilakukan ketiga paslon sejauh ini, tentu dana yang diperlukan untuk kampanye tidak sedikit. Berbagai sumber dana pun menjadi tumpuan. Namun, disinilah yang menjadi letak rawan dari penyelewengan dan pelanggaran kampanye bila tidak ada pengawasan yang baik dari pihak Bawaslu maupun masyarakat sendiri.

Menurut PKPU No 12 Tahun 2020, Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, terdapat beberapa dokumen dana kampanye yang wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU, yang kemudian harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dokumen tersebut adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumber Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Sayangnya dalam pelaksanaannya ada beberapa persoalan dari pelaporan dana kampanye yang harus kita kawal bersama.

Pengawalan bersama harus dilakukan karena banyak potensi pelanggaran yang dapat terjadi di masa kampanye. Apabila laporan dana anggaran tidak jelas dan tidak disebarluaskan ke publik, maka peluang paslon untuk melakukan pelanggaran pun semakin besar. Wulandari (2012) juga menegaskan bahwa informasi itu penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengontrol pengaruh uang terhadap partai politik dan pejabat terpilih nantinya dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan setelah pemilu. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengaturan dana kampanye berpengaruh di saat pemilu berlangsung hingga pasca-pemilu nantinya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawalan dana kampanye sangat diperlukan demi pemerintahan yang baik kedepannya.

Berdasarkan pemantauan MCW di lapangan, masih ada beberapa permasalahan transparansi dokumen dana kampanye yang sudah seharusnya dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Malang kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa analisis kritis terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang:

Pertama, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari ketiga pasangan calon memang telah dipublikasikan di website resmi KPU, namun yang dipublikasikan hanya model satu (1) yang minim akan penjelasan terkait penerimaan maupun pengeluaran dari dana awal kampanye. Padahal bila mengacu pada PKPU, sejatinya terdapat lima format model LADK yang harus dilaporkan oleh paslon[1]. Kelima model tersebut berisikan penjelasan rinci tentang siapa pemberi dana atau bagaimana bentuk pengeluaran dana kampanye.

Terlihat bahwa transparansi yang dilakukan KPU masih sangat minim karena sebatas mempublikasikan LADK model 1 yang hanya menginformasikan data penerimaan dan pengeluaran secara garis besar. Menurut Pasal 62 PKPU No 12 Tahun 2020, masyarakat memiliki hak untuk memantau dana kampanye pasangan calon. Namun, bila data yang dipublikasikan hanya sebatas LADK model 1 yang minim informasi tentang dana kampanye paslon, maka dapat dikatakan KPU sendiri belum mendukung betul pemenuhan hak pemantauan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan KPU belum melakukan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana mestinya.

Kedua, Tanggal 1 November 2020, KPU Kabupaten Malang menerbitkan pengumuman terkait hasil penerimaan LPSDK calon bupati wakil bupati Kabupaten Malang tahun 2020 di website resminya. Sayangnya, pengumuman tersebut hanya sebatas menginformasikan berapa penerimaan dari paslon dan siapa jenis sumbernya. Tidak ada informasi jelas mengenai siapa pihak yang memberikan dana tersebut dan bagaimana bentuk transaksinya. Terlebih lagi Per 17 November 2020, KPU Kabupaten Malang belum mempublikasikan LPSDK yang sesuai format dari ketiga pasangan calon. Sekali lagi ini menunjukkan masih kurangnya transparansi yang dilakukan oleh KPU kepada masyarakat, sehingga membuat proses pemantauan yang menjadi hak masyarakat pun terhambat.

Ketiga, Pelaporan LADK dan LPSDK masih bersifat formalitas. Hal ini didasari dari temuan di lapangan yang mana paslon nomor urut pertama Sanusi-Didik mencantumkan penerimaan nol rupiah dalam LADK, sedangkan paslon nomor urut dua Lathifah-Didik dan paslon nomor urut tiga HC-Gunadi hanya tercatat menerima 1 juta rupiah tanpa pengeluaran sepersen pun. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) PKPU No 12 Tahun 2020, pembukuan  LADK dimulai sejak penetapan pasangan calon dan ditutup satu hari sebelum penyampaian LADK yang artinya penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dapat terjadi di masa waktu tersebut. Dalam masa dua hari (23 September – 24 September), para paslon pasti memiliki beberapa kegiatan terkait pelaksanaan Pilkada. Secara logikanya, biaya yang dikeluarkan pasti cukup banyak atau setidaknya menerima penerimaan dana kampanye. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pelaporan LADK masih terkesan sebagai kegiatan formalitas saja. Diperkuat pula dengan pemberitaan oleh Kompas pada tanggal 13 November 2020 menyatakan pelaporan LADK dan LPSDK yang sekedar formalitas ini sudah menjad tren pada Pilkada empat periode terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi saja belum dilakukan oleh ketiga paslon di masa kampanye, terlebih lagi ketika mereka sudah terpilih.

Keempat, Kurangnya transparansi yang dijelaskan di atas menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya sistem dari penerimaan dan pemberian laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang dan ketiga pasangan calon. Keterlambatan informasi dan beberapa model laporan yang tidak dipublikasikan ke masyarakat mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan dari pasangan calon. Seperti yang diketahui bahwa dana kampanye tidaklah sedikit mengingat intensifnya kegiatan kamapanye paslon. Hal ini tentu menjadi area yang rentan korupsi politik karena sumber dana ini bisa jadi berpengaruh ke bagaimana pelaksanaan tata pemerintahan yang dilakukan calon terpilih nantinya. Hal ini sudah terbukti di Pilkada 2010 yang mana KPK menetapkan RK (pemenang Pilkada 2015) sebagai tersangka kasus korupsi dana pendidikan untuk mengembalikan utang kampanyenya. Bila dana kampanye tidak diinformasikan secara jelas, maka wajar bila masyarakat menduga adanya ketidaktaatan paslon terkait pelaporan dana kampanye.

Potensi pelanggaran bisa datang dari pasangan calon mana saja dengan berbagai macam bentuk. Misalnya seperti yang dijelasakan sebelumnya, para paslon hanya membuat laporan LADK ataupun LPSDK sebagai ajang formalitas sehingga dana asli yang diterima atau digunakan tidak jelas berapa jumlah pastinya. Potensi juga dapat terjadi ketika paslon melakukan transaksi yang dilakukan secara bayar tunai. Terlebih lagi berdasarkan temuan beberapa ahli, para penyumbang dana dari pihak swasta seringkali baru memberikan sumbangan dana di akhir-akhir masa kampanye. Pemberian dana secara tunai akan susah untuk dideteksi dan ditemukan bukti transaksinya karena sifatnya yang tertutup dan hanya diketahui oleh kebelah dua pihak saja. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki hak Pengawasan juga belum memiliki hak investigasi sedalam itu untuk mengetahui bagaimana transaksi tunai dilakukan. Hal ini tentu menimbulkan potensi korupsi politik kedepannya. Maka dari itu, perlu ada penindakan tegas untuk melawan dan mencegah potensi pelanggaran tersebut, yang mana dapat dilakukan ketika revisi UU Pilkada disusun dan disahkan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dari penyelenggaran pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat yang diidealkan negara demokrasi akan terjadi apabila pihak pemerintah juga aktif dalam memberikan informasi yang jelas mengenai setiap kegiatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Malang masih belum menerapkan kedua prinsip tersebut. Padahal dalam PKPU dinyatakan secara jelas bahwa hak pemantauan dana kampanye adalah hak bagi setiap warga negara. Namun, dengan minimnya transparansi yang dilakukan KPU, maka hak pemantuan tersebut tidak dapat diimplementasikan secara maksimal. Minimnya transparansi ini juga menyebabkan adanya dugaan pelanggaran oleh paslon mengenai pelaporan dana kampanye. Dugaan ini wajar karena giatnya paslon dalam melakukan kampanye tidak diimbangi dengan akuntabilitas yang jelas tentang bagaimana penerimaan dan pengeluaran anggaran kampanye masing-masing.

Tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas dari KPU Kabupaten Malang dan ketiga paslon harus diperdengungkan karena ini berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan di masa kepeminpinan kepala daerah selanjutnya. Oleh karena itu, mari ikut bersama dalam mengawal dan memantau pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Jangan beri ruang kepada petinggi politik untuk melakukan praktik korupsi atau apapun yang merugikan negara dan masyarakat.

Penulis : Azizah Khusnul Karima, Relawan Malang Corruption Watch,


[1] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.