Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ; Pelaksanaan PPDB Harus Segera Evaluasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ; Pelaksanaan PPDB Harus Segera Evaluasi

39
0
BERBAGI

Pada hari, Rabu (17/6) Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan surat perihal informasi hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020/2021 sebagai balasan terhadap surat yang dilayangkan oleh Malang Corruption Watch  (MCW) Nomor surat : 31/K/BP-MCW/VI/2020, 32/K/BP-MCW/VI/2020, dan 31/K/BP-MCW/VI/2020.

Sayangnya, respon Dinas pendidikan terhadap permohonan informasi yang dilayangkan bukan semata tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan informasi dan dokumen publik, tapi juga mencederai prinsip kesetaraan dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. hal itu dapat dilihat dari poin d surat jawaban dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 010/2469/35.37.73.401/2020 menjelaskan bahwa, Saat ini sisa pagu tersebut sudah terpenuhi sesuai Permendikbud No 44 Tahun 2019 diperbolehkan untuk putra putri Guru/Tenaga Kependidikan dan masyarakat yang memaksa untuk difasilitasi di Sekolah Negeri juga melalui DPRD, KOREM, KOSTRAD, POLRESTA, ARHANUD ABD SALEH dan sudah seijin Bapak Walikota Malang”.

Pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan pernyataan yang manipulatif dan bertentangan dengan prinsip pendidikan sebagaimana dimandatkan dalam pasal 31 UUD 1945. Bahwa, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah berkewajiban membiayai. dan pasal 34 UU SISDIKNAS yang mengatakan bahwa, Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Artinya, upaya rakyat dalam memperjuangkan Hak pendidikan yang sama adalah hal yang sesuai dengan semangat konstitusi. Sehingga, penyataan dinas pendidikan tentang adanya pemaksaan dari masyarakat untuk difasilitasi disekolah negeri adalah pandangan yang inkonstitusional. Selain itu, narasi seizin Walikota Malang tersebut membuat tanda tanya, Apakah benar bahwa hal tersebut benar – benar seiizin walikota? dalam bentuk apa ? untuk siapa saja?. Tentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan secara detail guna menjalankan prinsip pemerintahan yang akuntabel.

Kedua, sisa kuota yang diperuntukkan untuk anak guru ataupun tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB, bahwa “Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru” pada sub bab Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. Walapun dengan adanya permendikbud tersebut tidak menutup kemungkinana terjadinya kecurangan dalam hasil penerimaan PPDB terjadi. Berdasarkan pengumuman PPDB di website  SMP N di Kota Malang masih banyak jalur kuota mutasi yang tidak digunakan misalkan SMP N 2 Kota Malang ADA 13 kuota jalur mutasi yang tidak digunakan tetapi, diperuntukan untuk anak guru atau tenaga pendidikan. Padahal, sub bagian ini semestinya telah diumukan pada proses tahap satu PPDB bukan pada tahap kedua pasca proses zonasi. Hal ini salah satu bentuk untuk menghindari jual beli kursi.

Ketiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang tidak serius dalam pengelolaan PPDB yang transparan. Hal itu terbukti dari, informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimohonkan oleh MCW. Beberapa diantaranya adalah permohonan jumlah daftar ulang PPDB secara rinci dan data detail sisa pelaporan penggunaan sisa kuota jalur mutasi PPDB yang tidak digunakan dan digunakan untuk anak guru. Akan tetapi, tidak dijawab secara detail permohonan tersebut.  Padahal, Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2019 bahwa PPDB dilakukan berdasarkan  nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan”.

Berangkat dari kondisi PPDB saat ini, maka Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang untuk :

  1. Pemerintahan Kota Malang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang  harus menjalankan proses PPDB  sesuai dengan Peraturan perundang – undangan , Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2019 bahwa “PPDB dilakukan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan”
  2. Mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang untuk mempublikasikan kepada publik terkait penggunaan sisa kuota jalur mutasi melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan melalui website masing – masing sekolah Negeri di Kota Malang sebagaimana pengumuman pada tahap pertama dan kedua PPDB.
  3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang harus melakukan evaluasi agar permasalahan terjadi pada proses PPDB selanjutnya dan melaporakan evaluasi tersebut kepada masyarakat agar mencegah terjadi korupsi di sektor pendidikan

Narahubung : Nursasi Atha (Koordinator MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.