Beranda Suara Rakyat Opini Dinastokrasi Memupuk Korupsi: Sejak Zaman Kolonial Hingga Milenial

Dinastokrasi Memupuk Korupsi: Sejak Zaman Kolonial Hingga Milenial

43
0
BERBAGI
sumber gambar : kompasiana.com

Esensi demokrasi berkenaan dengan kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat, sebagaimana makna harfiahnya demos dan kratos. Bentuk pemerintahan demokrasi selalu mengutamakan kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua warga Negara. Orientasi dari penyelenggaraan Negara ada pada rakyat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini “roh” dari demokrasi. Keterlibatan masyarakat berupa perumusan kebijakan publik, ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan juga dalam pembuatan hukum. Aspek partisipasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta politik dan hukum. Cita-cita demokrasi begitu mulia, sebanding dengan perjuangan untuk merawatnya. Indonesia merupakan salah satu Negara demokrasi terbesar di Dunia, maka itu perlu dipelihara agar terus berada pada jalur demokrasi esensial.

Namun belakangan pemaknaan demokrasi di Indonesia semakin sempit, layaknya demokrasi prosedural. Demokrasi yang dititikberatkan pada legitimasi perwakilan rakyat yang diperoleh dari Pemilu dan Pilkada. Tidak sedikit pemimpin terpilih justru tidak mewakili kepentingan rakyat sebagaimana idealnya. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan rakyat, justru banyak juga yang terjerat korupsi. Membuat rakyat kecewa karena ha katas pembangunan dan kesejahteraan “dicuri” oleh para pemimpin yang sebelumnya mereka pilih sendiri. Minimnya transparansi sebagai bekal masyarakat berpartisipasi sebab utamanya. Sepanjang penyelenggaraan pemerintahan seharusnya partisipasi rakyat terus dijaga; bukan hanya saat Pemilu. Demokrasi yang terpusat pada pemilihan semata adalah kekeliruan. Keluasan cita-cita berdemokrasi menginginkan adanya partisipasi dan kebebasan bersuara secara bermoral demi tercapainya kesejahteraan bersama secara adil (madani). Pemilu dan pilkada hanya salah satu produk demokrasi. Perpanjangan tangan guna mencapai tujuan substantif.

Di Indonesia demokrasi prosedural cukup kental, dan cenderung mengesampingkan substansi murni yakni demokrasi partisipatif. Salah satu parameternya tampak dari maraknya dinasti politik selayaknya kerajaan (monarki). Politik dinasti dijadikan alat untuk membangun kerajaan dinasti politik. Dalam konteks ini, demokrasi kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu memperjuangkan “hak politik” atau memelihara “dinasti politik” (Hasan, 2019). Inilah kompleksitas demokrasi. Kedua pilihan seolah mengandung unsur kepentingan demokrasi. Namun orientasinya terpenting tetap pada prinsip partisipasi rakyat demi kesejahteraan berkeadilan. Hak politik dalam konteks ini berarti setiap orang berhak dipilih (mencalonkan). Sementara memelihara dinasti politik berarti membenarkan calon dapat dipilih walaupun memiliki kekerabatan dengan petahana –sumber daya publik rentan disalahgunakan.

Faktanya, Mahkamah Konstitusi (MK) melegalkan politik dinasti, alasannya jika dilarang justru dinilai melanggar hukum karena membatasi hak untuk dipilih atau dianggap diskriminasi (Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945). Hasil tersebut setelah adanya uji materi untuk menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana atau politik dinasti dalam UU Pilkada tahun 2015. Meski sudah lama disahkan, hingga kini tetap hangat diperbincangkan publik, khususnya menjelang Pilkada tahun 2020 ada banyak calon kepala daerah yang berkerabat dengan petahana. Kecerdikan masyarakat diperlukan menghadapi fenomena penuh dilema semacam ini.

Sejarah mencatat, dinasti politik di Indonesia berlangsung saat zaman kerajaan sekaligus era kolonialisme. Dalam Buku sekaligus film Max Havelar karya Multatuli atau Dowes Dekker menggambarkan pemerintahan di Lebak Banten dipimpin oleh seorang “demang” atau bupati. Pada saat itu sewajarnya berbagai sektor pemerintahan diisi oleh keluarga bangsawan. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa politik dinasti membawa kesengsaraan bagi rakyat kala itu, kekuasaan dipakai hanya demi kepentingan keluarga bangsawan saja. Beberapa missal, mengambil paksa ternak warga tanpa dibayar, memperkerjakan masyarakat semena-mena; tentu merugikan rakyat. Itu keresahan hasil amatan yang diungkapkan Multatuli selama menjabat sebagai asisten kerasidenan di Lebak Banten (Tempo, 2020). Keadaan di masa lampau ternyata linier dengan dinasti politik Ratu Atut di Banten. Menariknya, polarisasi kekelaman dinasti politik di masa lampau sama halnya dengan dinasti politik teranyar di Banten; dinasti Ratu Atut kandas akibat jejaring praktik korupsi. Ujung-ujungnya rakyat yang merugi dan sengsara. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dinasti politik tidak hanya berlangsung pada zaman kerajaan (monarki/feodalisme), pun tetap subur di era demokrasi. Menandakan bahwa dinasti politik tetap eksis di bermacam iklim. Hal ini turut mendorong demokrasi Indonesia keluar dari wilayah esensial. Melainkan memasuki arena “dinastokrasi” sebagai plesetan dari demokrasi sebatas sampul namun isinya dipenuhi dinasti.

 Fenomena politik dinasti belakangan ini dinilai bukan lagi dalam konteks memenuhi hak politik warga negara untuk dipilih. Melainkan lebih kepada politik dinasti yang cenderung destruktif karena mengutamakan kepentingan feodalisme dan oligarki. Demokrasi dijadikan alat melanggengkan kekuasaan segelintir elit. Akibatnya ketimpangan sosial semakin tinggi. Data menunjukkan “1 persen orang terkaya di Indonesia mengausai lebih dari 50 persen aset nasional”. Disisi lain kemiskinan tak kunjung teratasi. Lalu dimana wujud demokrasi pancasila yang sering digaungkan itu. Sementara kesejahteraan sosial tak kunjung mendarat. Korupsi yang didesain oleh oligark layak dipersalahkan atas situas ini. R. William Liddle mengatakan bahwa korupsi di Indonesia justru dibangun melalui demokrasi. Dengan kata lain bahwa korupsi diselundupkan melalui proses politik di lembaga-lembaga demokrasi sehingga korupsi bisa dilakukan atas nama undang-undang yang telah ditetapkan secara demokratis –prosedural (Muhtadi, 2020). Ditambah dengan maraknya dinasti politik, patut diduga akan memupuk korupsi. Sejalan dengan tesis Lord Acton “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup”. Dinasti politik wujud dari kekuasaan absolut.

Ada beberapa faktor penyebab semakin maraknya politik dinasti di Indonesia, terlebih menjelang Pilkada 2020. Pertama, karena memang hukum melegalkan politik dinasti, dan disisi lain semakin dipersulit syarat calon perseorangan (calon alternatif) dengan syarat jumlah minimal dukungan 6,5-10 persen. Kedua, kelembagaan partai politik belum demokratis, minim transparansi, dan cenderung elitis dalam rekrutmen dan pengambilan keputusan, serta hegemoni keuangan partai yang dikuasai segelintir orang. Selain itu, ongkos politik yang mahal turut memperbesar peluang politik dinasti dan oligarki. Ketiga, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengevaluasi politik dinasti. Pendidikan bagi pemilih belum optimal dilakukan, sehingga pemilihan sifatnya masih pragmatis.Lebih lanjut, akses terhadap informasi mengenai esensi demokrasi, partai politik, dan Pilkada masih minim. Padahal informasi publik yang berkualitas sebagai salah satu faktor inti dalam mengambil keputusan, dan meningkatkan partisipasi publik dalam banyak hal (Perludem, 2020).

Bahaya dari politik dinasti, yakni kekuasaan berpotensi dipimpin orang yang tidak kompeten. Fungsi check and balance menjadi timpang, serta kekuasaan elit pemerintahan semakin mutlak/absolut. Kondisi ini sarat menyuburkan perilaku kolutif dan koruptif. Sebagaimana tesis Lord Acton yang diperkuat oleh Robert Klitgard, menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika diskresi dan monopoli tinggi sementara akuntabilitas rendah. Kekuasaan mutlak membuat monopoli atas sumber daya ekonomi negara mudah diakali. Misalnya dalam proses penganggaran tidak lagi memiliki proses pengawasan ketat dan bahkan alokasi anggaran sebatas kesepakatan elit dinasti. Mudah mengalokasikan dana hibah dan bansos tinggi agar bias digunakan demi kepentingan Pilkada. Selain itu dapat juga dilangsungkan ijon politik (pengadaan barang dan jasa) demi proses dukung mendukung antara calon atau kerabat petahanad dengan pengusaha. Itulah fakta yang lumrah ditemui. Data ICW tahun 2017 menunjukkan ada 6 kepala daerah dengan dinasti politiknya berada dalam pusaran korupsi (Rilis ICW, 2017). Membuktikan tesis Lord Acton maupun rumus korupsi Klitgaard terbukti terjadi. Pada Pilkada 2020, MCW mencatat ada 6 pasang calon yang berkerabat dekat dengan pemerintah pusat, dan 12 pasang calon berkerabat dengan pemerintah daerah. Dari sinilah bibit-bibit dinasti politik tumbuh. Dalam waktu dekat untuk mencegah salah pilih pemimpin daerah, masyarakat harus diberi pemahaman akan esensi demokrasi dan Pilkada agar sadar dan mampu berpartisipasi secara rasional. Agenda jangka panjang diperlukan reformasi partai politik untuk mendorong transparansi pengelolaan partai, meningkatkan kualitas kaderisasi, dan menciptakan keuangan partai yang sehat dengan pendanaan bersih dan akuntabel. Tidak kalah penting membangun kultur demokrasi esensial, dimana partisipasi masyarakat terus terjaga dan proses Pilkada mengutamakan merit sistem (basis prestasi).

Oleh : Janwan S.R Tarigan (Unit Riset MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.