Beranda Suara Rakyat Rilis Pers DOKUMEN KONTRAK PASAR SUMEDANG DISEMBUNYIKAN

DOKUMEN KONTRAK PASAR SUMEDANG DISEMBUNYIKAN

36
0
BERBAGI

Undang–Undang Dasar negara republik Indonesia pada pasal 28F dan Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, secara eksplisit memberikan pemahaman bahwa Keterbukaan informasi public merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan Hak asasi manusia, serta salah satu alat masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Serta hak memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Secara khusus keterbukaan infomasi public telah diatur di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di dalam pasal 3 menjelaskan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public.

Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan dokumen public yang dapat di akses oleh masyarakat. Karena prinsip dari pengadaan barang dan jasa adalah transparansi, mulai dari rencana pengadaan, tujuan pengadaan barang dan jasa agar penggunaan uang rakyat dapat di pantau. Hal ini sesuai dengan pasal 48 ayat 6 Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan penjelasannya bahwa pengguna barang dan jasa wajib memberikan tanggapan atau informasi mengenai pengadaan barang dan jasa yang berada di dalam batas kewenangan kepada peserta pengadaan atau masyarakat yang mengajukan pengaduan atau memerlukan penjelasan dan wajib memberikan informasi berupa perencanaan paket pekerjaan, pengumuman pengadaan barang dan jasa, hasil evaluasi prakualifikasi, hasil evaluasi pemilihan penyedia serta dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa.

Pasal 11 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dan penjelasan pasal 11 tersebut dengan tegas menyatakan cukup tegas adalah ketentuan hukum harus di tegakkan dan dipedomasi  oleh seluruh masyarakat Indonesia sejak diberlakukan UU Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga pemerintah kabupaten malang seharusnya mampu menyediakan permohonan informasi dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa dari proyek pembangunan Pasar Sumedang Kabupaten Malang.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang yang tidak merespon permohonan informasi padahal dokumen kontrak pembangunan tersebut adalah dokumen public yang dapat di akses oleh masyarakat, hal ini di dasarkan pada Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan informasi dokumen kontrak /pengadaan barang/jasa dari proyek pengendalian banjir dan pengamanan pantai medan dan sekitarnya, yang diajukan oleh Antoni Fernando dengan Putusan Nomor 361/X/KIP/PS-M-A/2011.

Oleh karena ini, MCW mendorong Pemerintah Kabupaten Malang untuk melakukan beberapa hal:

  1. Mendorong Pemerintahan Kabupaten Malang melaksanakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional agar terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  2. Mendorong Membuka dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa yakni proyek pembangunan pasar sumedang. Karena dokumen tersebut adalah dokumen Publik. Selain itu, agar masyarakat dapat ikut serta mengevaluasi proses pelaksanaan pembangunan pasar sumedang Kabupaten Malang.

Mendorong Pemerintah Kabupaten Malang Untuk serius dalam proses pembangunan pasar sumedang Kabupaten Malang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here