Beranda Suara Rakyat Rilis Pers DOSA BESAR KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG: “9 Dosa yang akan dibawa...

DOSA BESAR KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG: “9 Dosa yang akan dibawa mati”

77
0
BERBAGI

 

Kemajuan negara ditentukan dengan seberapa serius kinerja aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Disatu sisi, penegak hukum turut bertugas untuk membangun budaya jujur, bersih, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan terbesar penegakan hukum kita ialah agenda pemberantasan korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Terlebih, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pada era reformasi ini. Dengan semangat pemberantasan korupsi dan terus menjaga nilai – nilai reformasi itulah, Malang Corruption Watch (MCW) sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil berperan aktif dalam mendorong penegakan hukum yang lebih baik.

Malang Corruption Watch (MCW) menemukan beberapa indikasi korupsi di Pemerintahan Kota Malang yang saat ini masih belum diusut tuntas oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Hal ini menunjukkan Kejaksaan Kota Malang mulai tidak serius dalam menjalankan tangunggung jawabnya, Kejaksaan Kota Malang harus menebus dosa-dosa pada rakyat demi menyelamatkan negeri ini.

  1. Pada tahun 2013-2014 Kejaksaan Negeri Kota Malang berhasil berhasil mengusut kasus korupsi dengan kerugian lebih dari 20 miliar. Namun tahun 2015 hingga pertengahan 2016, Pemberantasan korupsi mengalami terjun bebas. Hanya 2 kasus dengan total kerugian Negara yang diungkap hanya sebesar 562 Juta.
  2. Kejari Kota Malang Tidak segera menuntaskan kasus-kasus dengan kerugian Negara besar yang jelas merugikan Negara. Seperti Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Kota Malang (4,300,000,000) Korupsi Pengerjaan Jembatan Kedungkandang (9,700,000,000) Korupsi Pengerjaan Drainase (1,100,000,000) Kecurangan Rumah Sakit dalam pengelolaan dana BPJS (90,000,000,000) belum ada kejelasan hingga saat ini.
  3. Penuntutan yang dikenakan oleh Kejari Kota Malang tidak berbanding lurus (Disparitas Tuntutan) dengan kerugian Negara yang diakibatkan oleh terdakwa. Terdakwa pada kasus korupsi Lab F-MIPA UM dengan kerugian Negara sebesar 14 Miliar mendapatkan tuntutan yang sama dengan Terdakwa korupsi penyemiran jalan dan pavingisasi yaitu selama 1,6 tahun.
  4. Kejaksaan negeri bertindak tidak tegas dengan tidak segera memproses aktor-aktor intelektual dan penerima keuntungan dari kasus-kasus korupsi tersebut. Seperti pada pengadaan lahan UIN Malang serta pengadaan alat Lab F-MIPA UM.
  5. Hilangnya daftar kasus dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dugaan korupsi pada pengecatan marka jalan dan paku jalan disampaikan bahwa penghentian perkara disebabkan adanya audit yang menyatakan ketiadaan kerugian Negara dalam kasus ini. Namun, hingga kini publik tidak dapat mengakses hasil audit tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan hak masyarakat untuk mengakses informasi terkait penanganan kasus korupsi.
  6. Matinya informasi dari Kejaksaan Negeri Kota Malang terkait dengan eksekusi atas uang pengganti. Kerugian negara mencapai Rp. 20,684,356,051.00 sedangkan uang pengganti hanya Rp. 1,256,649,098.00. Pertanyaan besar untuk kejaksaan, sisa uang yang sedemikan besar lari kemana?
  7. Dimana Kejaksaan saat muncul Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas sistem pengendalian internal nomor 92B/LHP/XVIII.SBY/05/2015 menyatakan 56 unit kendaraan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Sekretariat DPRD senilai 7,460,857,400 yang tidak diketahui keberadaannya.
  8. Kejaksaan tidak hadir dalam menangani korupsi terhadap kasus pungli (pungutan liar) yang rawan terjadi di daerah pendidikan pemerintah Kota M Entengnya kejaksaan terhadap pendidikan merupakan sebuah ancaman besar bagi para koruptor untuk terus mengembangkan praktek-praktek korupsi.
  9. Kejaksaan juga tidak hadir dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2013 dan 2014 Pada Pemerintah Kota Malang terdapat setidaknya kerugian Negara sebesar 2,840,508,212 dari total nilai pekerjaan teraudit sebesar 29,099,636,000 akibat praktik penurunan kualitas pekerjaan dan berujung pada kelebihan pembayaran oleh Pemerintah Kota Malang. Dalam audit ini terdapat setidaknya 26 Jenis pekerjaan bermasalah yang tersebar pada Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Pengawasan bangunan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Masing-masing kerugian pekerjaan berkisar antara 10,000,000 hingga 500,000,000 yang masih belum jelas tindak lanjut atas kerugian ini.

Maka dengan adanya kasus yang besar dan merugikan pemerintah dan masyarakat. Kami menuntut Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk mengusut tuntas problem-problem yang saat ini masih belum di kusut tuntas oleh kejaksaan.  Kami juga menuntut untuk (1) Membongkar kasus-kasus korupsi dengan kerugian Negara besar, (2) Memperjelas standart penuntutan dalam tindak pidana korupsi demi menjaga rasa keadilan masyarakat, (3) Menyeret pelaku-pelaku intelektual dalam setiap kasus korupsi, (4) Memperjelas status kasus-kasus yang ‘hilang’ di kejaksaan, (5) Melakukan eksekusi atas hukuman terkait uang pengganti untuk mengembalikan kerugian Negara.

Contact Person: Akmal Adi Cahya (085645297586)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.