BERBAGI
Perjalanan Kasus Korupsi 41 Anggota DPRD Malang Hingga PAW Massal- news.detik.com

Senin, 10/09/2018. Pasca ditetapkannya 22 tersangka baru oleh KPK total anggota DPRD Kota Malang yang tersandung korupsi suap P-APDB 2015 sebanyak 41 dari 45 Anggota. Kondisi ini tentu akan sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang, terutama dalam pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah (PERDA). Di sisi lain, atas kondisi tersebut publik terutama warga Kota Malang mulai tidak percaya dengan DPRD baik secara individu maupun kelembagaan. Warga menilai selama ini DPRD tidak mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan justru menjadi ‘perampok’ uang rakyat.

Partai Politik adalah lembaga yang patut dipersalahkan atas tsunami korupsi di Kota Malang. Partai politik telah dipandang gagal dalam melakukan kaderisasi dan membangun integritas anggotanya terutama yang duduk di DPRD. selain itu, ada dugaan partai politik juga ikut terlibat mambangun sistem demokrasi yang Korup dan manipulatif (baca: Korupsi Politik).

Salah satu cara yang ditempuh agar persoalan tersebut tidak berlanjut adalah dengan mempercepat Pergantian Antar Waktu (PAW). PAW menjadi pilihan logis untuk menyelesaikan kemungkinan stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang. Meskipun hal tersebut sesungguhnya tidak dapat memberikan jaminan sepenuhnya bahwa dikemudian hari Anggota DPRD Kota malang tidak kembali melakukan tindak pidana Korupsi.

Pelantikan Anggota DPRD baru hasil PAW hari ini (Senin, 10/9/2018) setidaknya memiliki 2 (dua) dimensi. Pertama, dimensi Pesimisme. Bahwa anggota DPRD baru hasil PAW tidak akan membawa perubahan selain hanya memenuhi ‘Quorum’ dalam pembahasan dan pengesahan APBD dan PERDA. Hanya sebatas ‘Formalitas’ tidak pada ‘Substansi’. Hal itu didasarkan pada belum adanya pengalaman dan keahlian yang cukup dari DPRD baru, dimana salah satunya disebabkan karena buruknya kaderisasi partai politik. Kedua, dimensi Optimisme. Semangat pemberantasan korupsi dibangun di atas pijakan optimisme. Dengan adanya kejadian ini, Warga Kota Malang harus lebih proaktif untuk mengawasi wakilnya di DPRD dan terus mendorong agar DPRD dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Malang Corruption Watch (MCW) sebagai lembaga yang konsern melakukan monitoring, advokasi korupsi dan pendidikan anti korupsi mendesak berbagai pihak untuk:

  1. KPK melalui Deputi bidang pencegahan melakukan supervisi terhadap DPRD Kota Malang agar DPRD tidak melakukan tindak pidana korupsi kembali
  2. Partai Politik melakukan pembenahan besar-besaran secara kelembagaan (terutama terkait dengan program dan keuangan), melakukan penjaringan calon legislatif (CALEG) dengan nilai-nilai anti korupsi, secara intens melakukan pengawasan dan penilain terhadap kinerja anggotanya yang berada di DPRD dan hasilnya secara rutin disampaikan secara terbuka kepada Publik
  3. DPRD baru hasil PAW harus berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi, misalnya dengan PACTA INTEGRITAS, Melaporkan LHKPN, Tranparan terhadap dokumen informasi publik dll
  4. DPRD baru hasil PAW harus segera dan cepat melakukan penyesuaian-penyesuain (Upgrading) dalam melakukan optimalisasi fungsinya (Pengawasan, Anggaran dan Legislasi)
  5. DPRD baru hasil PAW harus mampu mengembalikan kepercayaan public terutama warga Kota Malang.

 

Fahrudin A/Koordinator Malang Corruption Watch (MCW)/081554633373

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.