Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Dugaaan Pungli Program Sertifikasi Tanah di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun

Dugaaan Pungli Program Sertifikasi Tanah di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun

71
0
BERBAGI
Sumber : MCW Malang

Sengketa tanah di Indonesia masih marak terjadi. Salah satunya adalah sengketa tanah, baik Negara dengan rakyatnya atau antar rakyat sendiri. Agar pemilik tanah bisa mendapatkan jaminan kepastian terhadap tanahnya perlu dilakukan pendaftaran tanah, karena dengan dilakukannya pendaftaran maka akan terbit sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi alat bukti dan kepada pemiliknya diberikan jaminan dan perlindungan hukum.

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. sehingga untuk menjamin kepastian hukum akan tanah dan status tanah yang dikuasai oleh rakyat Indonesia. Saat ini negara menghadirkan proses sertifikasi tanah massal dan serentak yang disebut dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Tujuan program PTSL agar pengurusan sertifikasi tanah dapat dilakukan biaya yang terjangkau/murah ternyata masih dalam angan-angan. Misalkan Program PTSL di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Warga Mulyorejo yang ikut dalam proses sertifikasi massal tahun 2017 dan tahun 2018 ini harus membayar jutaan rupiah tanpa proses musyawarah yang baik dan benar sesuai dengan aturan program PTSL. Berdasarkan temuan Malang Corruption Watch, pungutan untuk biaya PTSL Mulyorejo beragam, yakni :

NoNamaJumlah (Nominal)
1Nama di samarkanSudah membayar Rp 7.000.000,00
2Nama di samarkanSudah bayar Rp 30.000.000,00 via transfer
3Nama di samarkanSudah bayar Rp 3.000.000,00
4Nama di samarkan Sudah bayar Rp 2.000.000,00
5Nama di samarkanSudah bayar Rp 2.500.000,00
6Nama di samarkanSudah Bayar Rp 2.500.000,00
7Nama di samarkanSudah bayar 500 ribu, terutang 2 juta
8Nama di samarkanSudah bayar 500 ribu, masih terutang 2 juta
9Nama di samarkanSudah bayar Rp 3.500.000,00
10Nama di samarkanSudah bayar Rp 3.500.000,00
11Nama di samarkanSudah bayar Rp 3.500.000,00
12Nama di samarkanSudah bayar Rp 3.500.000,00
13Nama di samarkanSudah bayar Rp 2.500.000,00
14dll 
Sumber data: Investigasi Malang Corruption Watch

Penarikan uang untuk mengurus sertifikasi tanah melalui PTSL ini dilakukan oleh Pokmas PTSL Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Tentu ini bertentangan dengan ketentuan diktum ketujuh SKB tiga Menteri, Menteri ATR, Menteri dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertingggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis bahwa “Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaiman dimaksud pada diktum kesatu, diktum keempat, diktum kelima dan diktum keenam pada angka 5 untuk ketegori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00”.

Selanjutnya Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis menyatakan “Bahwa dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak dianggarkan dalam APBD maka Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat”.

Dengan demikian, Malang Corruption Watch menduga bahwa pengurusan PTSL Mulyorejo Tahun 2018 telah terindikasi ada tindak pidana korupsi. MCW menilai bahwa unsur-unsur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi dalam pengurusan sertifikasi tanah di PTSL Mulyorejo,  yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

  1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sesuatu.

Oleh karena itu Malang Corruption Watchmendesak untuk :

  1. Menuntut Ketua BPN Kota Malang untuk memberikan sanksi tegas untuk Pokmas PTSL Mulyorejo untuk tahun 2018. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitian Ajudikasi PTSL dan Satgas yang dituangkan dalam bentuk keputusan.  Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia PTSL dan satgas wajib mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya (Kepala BPN Kota Malang). Selain itu, proses PTSL mulyorejo tahun 2018 yang dalam proses penyuluhan tanpa sosialisasikan anggaran yang harus dibayar oleh masyarakat mulyorejo bertentangan dengan Pasal 16 huruf g dan huruf j Permen ATR Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
  2. Mendesak Pemerintah Kota Malang untuk menerbitkan peraturan walikota yang mengatur tentang baiya yang dibebankan kepada masyarakat Kota Malang. Hal ini didasarkan pada Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan pendaftaran Tanah Sistematis menyatakan bahwa dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak dianggarkan dalam APBD maka “Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat”.
  3. Mendesak Aparat Penegak Hukum, Kepolisian Resort Kota Malang dan Kejaksaan Kota Malang menindak dugaan tindak pidana korupsi, yakni pungutan liar pengurusan sertifikasi tanah program PTSL di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, yang pungutan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan diktum ketujuh SKB tiga Menteri, Menteri ATR, Menteri dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertingggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis bahwa “Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, diktum keempat, diktum kelima dan diktum keenam pada angka 5 untuk ketegori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00”.

Narahubung : Ibnu Syamsu Hidayat, Badan Pekerja MCW Malang. 082228682201.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.