Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Dugaan Cacat Prosedur Pemanggilan oleh Kejari Kabupaten Malang

Dugaan Cacat Prosedur Pemanggilan oleh Kejari Kabupaten Malang

26
0
BERBAGI
Sumber foto: Facebook Kejari Kab. Malang

Sebagai salah satu instansi penegak hukum yang berwenang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan seharusnya mampu memenuhi harapan masyarakat melalui kinerjanya yang profesional. Kejaksaan berwenang untuk bertindak sebagai penyelidik dan penyidik dalam kasus Tindak Pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime. Kewenangan ini dimuat dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan penyidikan pada kasus Pelanggaran HAM dan Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi, Menurut MCW, kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang masih jauh dari harapan masyarakat. Lambannya penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi BPNT di Desa Selorejo yang dilaporkan MCW bersama sejumlah warga  sejak Mei 2021 lalu menjadi buktinya. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang juga belum sepenuhnya mengimplementasikan kewenangan tersebut secara profesional dan objektif dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi yang tergolong sebagai extraordinary crime, terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi pelapor. Pada pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa seorang Saksi berhak untuk dirahasiakan identitasnya.

Cacat Prosedur dalam Pemanggilan

Bila merujuk pada pasal 227 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan:

(1) “Semua jenis pemberitahuan atau pemanggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka sendiri”; dan

(2) “Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal ini Kejaksaan Kabupaten Malang yang melakukan pemanggilan kepada warga selorejo pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi BPNT, patut diduga bertentangan dengan prosedur pemanggilan yang diatur dalam pasal 227 KUHP sebagaimana dijelaskan di atas. Berikut catatannya:

Pertama, bahwa pemanggilan disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan. Akan tetapi, yang terjadi adalah Surat Pemanggilan dari Kejaksaan Kepada sembilan Warga Selorejo baru disampaikan dan diterima oleh warga bersangkutan pada hari Rabu, tepatnya antara pukul 18.00 WIB s.d. 19.00 WIB. Bahkan salah satu diantaranya baru menerima undangan tersebut dari pihak Perangkat Desa pada sekitar pukul 07.00 WIB. Artinya, warga hanya memiliki waktu kurang lebih 14 Jam sebelum menghadiri undangan klarifikasi sebagaimana tanggal hadir yang ditentukan oleh Kejaksaan. Sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 227 ayat (1) KUHAP sebagaimana dijelaskan di atas.

Kedua, pihak Kejaksaan dalam melakukan pemanggilan kepada sembilan orang warga Desa Selorejo juga dilakukan secara tidak langsung atau melalui pihak Pemerintah Desa. Dugaan tersebut diperkuat dengan keterangan warga bahwa rata-rata dari mereka yang menerima undangan/pemanggilan tersebut dari Pihak Perangkat Desa dan Kepala Dusun. Dengan demikian, patut diduga bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam melakukan tugas pemanggilan terhadap warga Selorejo bertentangan dengan pasal 227 ayat (2) KUHAP sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini pula yang diduga sebagai penyebab mengapa surat undangan tersebut baru diterima pada sekitar H- 14 jam sebelum tanggal hadir yang ditentukan.

Ketiga, MCW menduga Kejaksaan Kabupaten Malang tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kasus ini. Terdapat indikasi untuk mengulur-ulur penanganan kasus yang nantinya akan bermuara pada salah satu dari dua tindakan, yaitu mengeluarkan SP3, atau membiarkan kasus ini dalam status quo tanpa kejelasan apa pun. Hal itu dibuktikan dengan surat pemanggilan yang terkesan terburu-buru dan cacat prosedur. Selain itu, kehadiran pihak Pelapor secara bersamaan dengan pihak Terlapor di kantor Kejaksaan justru berpotensi melahirkan resiko keamanan dan keselamatan Pelapor karena identitas mereka telah diketahui oleh Terlapor. Mirisnya, satu minggu sebelumnya, Terlapor telah mempersulit urusan administrasi salah satu pihak Pelapor, bahkan memintanya untuk menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak Pelapor tersebut selama menerima BPNT tidak mengalami pemotongan. Sehingga MCW menyayangkan peristiwa tersebut.

Dengan demikian, MCW menyimpulkan dan mendesak kepada Kejari Kabupaten Malang Bahwa:  

  1. Penyelidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang diduga Telah melakukan tindakan cacat prosedural dalam menyelidiki kasus ini;
  2. Mendesak kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk mengevaluasi kinerja serta menginstruksikan kepada para Penyelidik Kejaksaan Kabupaten Malang yang menangani Laporan Dugaan Korupsi BPNT di Desa Selorejo untuk melakukan percepatan proses penyelidikan; dan
  3. Mendorong Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk lebih profesional, objektif, bersikap adil sejak dalam pikiran, serta tidak bertindak ceroboh dengan melakukan berbagai upaya yang justru berpotensi merugikan pihak pelapor.

Raymond Tobing (Kepala Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.