Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Dugaan Kasus Korupsi di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kota Batu

Dugaan Kasus Korupsi di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kota Batu

2138
1
BERBAGI

Operasi Tangkap Tangan KPK merupakan salah satu cara pemberantasan korupsi, tentu OTT tersebut harus dibarengi dengan pengungkapan semua actor-aktor yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal demikian juga terjadi di Pemerintah Kota Batu. Fakta persidangan ER sebagai Walikota Batu yang pada putusan tingkat pertama PN Tipikor Surabaya, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung telah mengadili bahwa ER terbukti terlibat tindak pidana korupsi, yakni “Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Alphard Nomor Polisi N-507-BZ seharga Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), uang sejumlahRp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Filipus Djap, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya pemberian mobil Toyota New Alphard tersebut,  dalam rentang waktu tahun 2016 dan tahun 2017, Filipus Djap melalui PT. DAILBANA PRIMA INDONESIA dan CV AMARTA WISESA memenangkan lelang 7 (tujuh) pengadaan barang di Pemerintah Kota Batu yang diduga sebagai “ijon Proyek” diantaranya:

 SKPDNama PaketPaguPemenang
1Dinas PendidikanPengadaan Batik Siswa SD1.204.740.000CV. Amerta Wisesa
2Dinas PendidikanPengadaan Batik Siswa SMP632.100.000Cv. Amarta Wisesa
3Dinas PendidikanPengadaan Batik Siswa SMA/SMK657.370.00 0Cv. Amarta Wisesa
4Dinas PendidikanPengadaan Almari Sudut Baca SD Negeri2.128.000.0 00Cv. Amarta Wisesa
5Dinas PendidikanBelanja Seragam Bawahan SMA/MA/SMK862.372.50 0Cv. Amarta Wisesa
6Dinas PendidikanBelanja Seragam Bawahan SMP/MTs728.612.500Cv. Amarta Wisesa
Proyek Pengadaan di Dinas Pendidikan

Perlu diketahui bahwa kasus yang menjerat ER Pada 2017 baru pada kasus pengadaan Meubelair, belum menyasar pada sejumlah kasus lain beserta OPD terkait, termasuk di Dinas Pendidikan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas.

Selain itu, terdapat dugaan potensi kerugian keuangan negara pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah dibawah kewenangan dinas PUPRCK dan Dinas perumahan selama 2015-2017. Dugaan nilai kerugian diduga mencapai 4,5 M dari 31 paket pengerjaan. Salah satu PT yang turut menyumbang potensi kerugian tersebut adalah PT GAJ sebesar 471 JT. Selain itu, PT  GAJ juga diduga bermasalah dan beberapa kali terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan proyek di Mojokerto dan Purworejo.

Dugaan Ijon Proyek Di Dinas PUPR untuk Dana Kampanye Kota Batu

Selain dari rekanan tersebut, Kesaksian Saksi ES, bahwa ER pernah meminta ES untuk datang ke rumah Y untuk mengambil uang sebesar 5 Milyar. Uang tersebut akan digunakan dana kampanye salah satu pasangan calon. adapun Y pada tahun 2017 melakukan pekerjaan proyek :[1]

  1. Pembangunan Pasar Besar Kota Batu Tahap Pertama, dengan pagu 9.080.000.000 dengan nilai penawaran 8.872,662.000 dengan pemenang PT.CKMT
  2. Renovasi Rumah Dinas Walikota dengan pagu 4.930.000. 000, nilai penawaran 4.333.603.0 00, pemenang PT. CKMT
  3. Pembangunan Hanggar/Garasi Pemadam Kebakaran, dengan pagu 1.100.000. 000,nilai penawaran 1.086.571.200
  4. Pembangunan Food Court Kaki Lima Depan Ganesha, dengan pagu 1.425.600. 000, nilai penawaran 1.352.649.0 00, pemenang CV MB
  5. Belabja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Peralatan Jaringan, dengan pagu 2.920.000.000 dengan nilai penawaran 2.875.350.000 dengan pemenang PT CKMT
  6. Pengadaan Mesin Pemilah dan Pengolah Sampah, dengan Pagu 15.000.00 0.000, paket dikembalikan ke PPK untuk Purchasing.

Dengan demikian maka, sejumlah proyek yang dikerjakan oleh Y patut diduga sebagai praktik “ijon” Proyek atas kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan sebelumnya diantara berbagai pihak yang berkepentingan.

Dugaan tersebut diperkuat oleh kesaksian ES dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Putusan Tingkat Pertama PN Tipikor Surabaya, dalam tambahan kesaksiannya menceritakan bahwa ES pernah diperintahkan oleh ER untuk menggagalkan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Batu. Sedangkan beberapa proyek yang minta digagalkan ini, menurut Kepala Dinas PUPR, AAS bahwa pemenang lelang telah mengumpulkan Fee proyek yang digunakan untuk proses pemenangan (Dana Kampanye) salah satu pasangan calon pada proses pilkada tahun 2017 di Kota Batu.  Adapun sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR tersebut antara lain :

  1. Peningkatan Ruas Jalan Batu – Selekta (Lanjutan) (Ruas A-Z) nilai Pagu 1.504.164. 000, harga penawaran 1.444.671. 000 pemenang CV. DPM
  2. Peningkatan Ruas Jalan Wukir (Ruas A- Z) Nilai pagu 2.804.101. 000 2.742.817. 000 PT. NP
  3. Peningkatan Ruas Jalan Beji – Torongrejo (Ruas A-Z) nilai pagu 1.454.553.000, nilai penawaran 1.386.072. 000 pemenang CV. P
  4. Peningkatan Ruas Jalan M. Sahar (Ruas A- Z) Nilai Pagu 1.753.176. 000, Nilai penawaran 1.682.367. 000, dimenangkan oleh CV. PB
  5. Pemeliharaan Ruas Jalan Batu-Junrejo, Nilai Pagu 1.073.650.000,nilai penawaran sebesar 1.039.473.000 yang dimenangkan oleh CV. PP
  6. Pemeliharaan Ruas Jalan Torongrejo-Mojorejo nilai pagu 2.146.404.000, dengan nilai penawaran 2.050.325.000, pemenang CV.TK
  7. Pemeliharaan Ruas Jalan Sidomulyo-Bumiaji, Nilai Pagu sebesar 671.489.000, dengan nilai penawaran 656.737.000. pemenang DT
  8. Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan Gunung Sari Brau (DBHCHT) sebesar 950.000.000, nilai penawaran 930.543.000. Pemenang AS.

Fakta menariknya adalah terdapat dihasil Pemeriksaan BPK Tahun 2017, dimana 7 dari 8 proyek yang diduga ada proses ijon proyek yang diduga digunakan untuk pembiayaan dana kampanye salah satu paslon tersebut ditemukan bermasalah, antara lain:

1.   Kekurangan Volume Ruas Jalan Beji – Torongrejo sebesar 98.397.071,06

2.   Kekurangan Volume Peningkatan Ruas Jalan M. Sahar sebesar 51.489.327,96

3.   Kekurangan Volume peningkatan ruas batu selekta sebesar 66.706.302,88

4.   Kekurangan Volume Peningkatan Jalan Wukir sebesar 5.651.800,00

5.   Kekurangan Volume peningkatan Jalan ruas Batu – Junrejo sebesar 49.036,039,00

6.   Kekurangan Volume peningkatan Jalan Sidomulyo – Bumiaji

7.   Kekurangan Volume Pemeliharaan jalan Torongrejo-Mojorejo sebesar 43.189.049

Kesaksian ES sebagaimana tertuang dalam BAP Nomor 76, Putusan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama PN Surabaya, bahwa pada saat rapat pada bulan April atau Mei tahun 2017, rapat tersebut dipimpin oleh Walikota Batu yang dihadiri oleh swasta, rekanan inisial Y, Fhilipus Djap, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan agenda membahas pembagian fee dengan perhitungan 7-10% (tergantung bobot pekerjaan) untuk Walikota, 2,5% untuk SKPD. Lebeih lanjut, kesaksian ES dalam rapat tersebut juga menerangkan bahwa para Kepala Dinas yang saya ketahui pernah dijelaskan tentang pola pembagian fee tersebut antara lain, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum.[2]

Berdasarkan penjelasan di atas maka MCW mendesak kepada:

  1. Bahwa KPK harus menelusuri lebih jauh tentang aktor, aliran dana serta peran masing-masing orang dalam dugaan korupsi di Kota batu, mengusut tuntas rantai korupsi yang terjadi dilungkungan pemerintah Kota batu, mengungkapkan pelaku kejahatan korupsi, baik aktor intelektualnya maupun aktor pelaksana beserta sejumlah pihak yang diduga turut mendukung praktik rasua. Hal itu diperlukan selain sebagai bentuk akuntabilitas KPK dalam agenda pemberantasan korupsi kepada publik di daerah,  juga merupakan upaya memutus rantai korupsi di daerah.
  2. Mendesak kepada pemerintah Kota Batu untuk secepat mungkin melakukan perubahan mendasar atas sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka dokumen dan informasi publik, memegang teguh prinsip demokrasi dan partisipatif. Tidak anti kritik serta tegas dalam penegakan aturan sebagai wujud implementasi pemerintahan yang baik. Sebab, beberapa hal ini merupakan faktor yang turut melanggengkan praktik korupsi dilingkaran birokrasi.
  3. Mendesak kepada pemerintah dan DPRD kota Batu untuk memperkuat kontrol terhadap penyelenggaraan izin, terutama disektor pariwisata, hinuran dan jasa lainnya yang mendukung. Sebab, perizinan merupakan sektor yang rentan dengan korupsi. Selain itu, perizinan yang korup justru  membuka peluang terjadinya perampasan lahan, alih fungsi huta, kerusakan sumber mata air, serta  konflik lingkungan hidup yang merugikan masyarakat.

[1] Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/ 2018/ PN.Sby

[2] Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/ 2018/ PN.Sby halaman 130

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.