Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Dugaan Keterlibatan Walikota dan Sejumlah Pejabat dalam Kasus Gratifikasi di Batu

Dugaan Keterlibatan Walikota dan Sejumlah Pejabat dalam Kasus Gratifikasi di Batu

79
0
BERBAGI
Sumber gambar: nasional.tempo.co

Setiap peristiwa korupsi selalu menyisahkan jejak keterlibatan pelaku lainnya. Baik pada kasus yang sama maupun kasus berbeda yang berhubungan dengan suatu peristiwa tindak pidana korupsi sebelumnya. Pertalian korupsi seperti ini juga terjadi di Kota Batu. Dimana KPK kembali mendakwakan mantan Walikota Batu dalam kasus dugaan gratifikasi. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang menjerat dirinya dan seorang ASN di lingkungan pemerintahan Batu (ES) bersama seorang rekanan lainnya (PJ).

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Pada Selasa, 11 November 2021 lalu menggelar sidang perdana dengan Terdakwa Mantan Walikota Batu, yakni ER. Kali ini, ia dijerat dengan pasal gratifikasi oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK. ER didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi karena melanggar pasal 12B UU Tipikor Jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP atau pasal 11 UU Tipikor Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP. Nilai gratifikasi yang diterima ER selama menjabat dua periode di pemerintahan kota batu adalah Rp48,6 Milliyar.

Berdasarkan keterangan di atas maka, Malang Corruption Watch (MCW) berpendapat bahwa:

  1. Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) dijelaskan bahwa, baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Namun dalam persidangan kasus Gratifikasi kali ini, KPK baru mendakwakan satu orang pelaku penerima Gratifikasi yakni ER. Sementara untuk sejumlah terduga pelaku pemberi gratifikasi sama sekali belum diproses oleh KPK. Padahal, untuk tujuan efektifitas penanganan perkara, KPK seharusnya dapat memperoses para terduga Pelaku Gratifikasi secara bersamaan.
  2. Bahwa dalam putusan inkracht pada kasus sebelumnya, yakni Putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby dan 28/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby, berdasarkan keterangan sejumlah saksi dijelaskan bahwa, terdapat sejumlah nama yang diduga telah memberi gratifikasi kepada ER selam dua periode jabatannya, diantaranya:
  No.  Nama  Peran dalam Kasus ER
1.AAS– Kepala Dinas PUPR di era ER. Dalam kasus ER, jabatan AAS dipindah dari kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini terjadi karna dalam suatu rapat AAS pernah melaporkan bahwa beberapa paket pekerjaan di dinas PUPR telah ada pemenangnya tanpa koordinasi ke ER dan ER menganggap bahwa Kepala Dinas PUPR bermain sendiri di lapangan (tanpa ada koordinasi dan setoran kepada Walikota). – AAS pernah menyampaikan kepada ES bahwa para pemenang dari paket pekerjaan di atas sudah memberikan uang jaminan (uang ijon). Dan uang tersebut sudah digunakan untuk biaya kampanye  Sdri. DR. – AAS juga telah mengumpulkan setoran uang ijon yang sudah masuk dari sejumlah paket pekerjaan  sekitar Rp. 1,2M atau Rp. 1,8M. Uang tersebut berasal dari para rekanan yang memenangkan lelang paket yang telah dikumpulkan menjadi satu. Selain itu AAS pernah memberikan uang sebesar Rp. 500 juta yang berasal dari uang Ijon kepada ER. Uang Ijon tersebut disinyalir digunakan untuk membiayai kampanye DR. – Menurut Keterangan KS Asisten Rumah Tangga ER di Rumah Dinas. AAS juga pernah menyerahkan uang kepada ER senilai 100 juta yang di titipkan kepada KS untuk diberikan kepada ER. – AAS juga pernah diberitahu oleh (Y) seorang pengusaha yang mengerjakan beberapa proyek pengadaan di pemkot batu dalam suatu rapat mengenai pembagian fee (uang ijon) atas pengadaan barang dan jasa di pemkot batu.
2.HS– Plt. Kepala Dinas PUPR. HS merupakan orang yg dipercaya ER utk menggantikan AAS sebagai Kepala Dinas PUPR. – Dalam Putusan ES. berdasarkan keterangan KS selaku Asisten Rumah Tangga ER di Rumah Dinas. HS pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 100 juta kepada ER yang dititipkan kepada KS. Uang tersebut diserahkan melalui KS di ruang kerja HS. – HS juga pernah diberitahu oleh (Y) seorang pengusaha yang mengerjakan beberapa proyek pengadaan di pemkot batu dalam suatu rapat mengenai pembagian fee (uang ijon) atas pengadaan barang dan jasa di pemkot batu.
3.ZE– Kepala keuangan BPKAD Kota Batu. Menurut keterangan saksi dalam putusan ES. KS selaku Asisten Rumah Tangga ER di Rumah Dinas menyatakan bahwa ZE pernah memberikan uang “titipan untuk ER” sejumlah 100 juta kepada ER melalui KS sebanyak dua kali sehingga totalnya adalah Rp200 juta dengan cara ZE menitipkan uang tersebut kepada KS di rumah Dinas dan kemudian KS menyimpannya di meja kerja ER di rumah Dinas. – ZE juga pernah diberitahu oleh (Y) seorang pengusaha yang mengerjakan beberapa proyek pengadaan di pemkot batu dalam suatu rapat mengenai pembagian fee (uang ijon) atas pengadaan barang dan jasa di pemkot batu.
4.Y-Seorang pengusaha yang mengerjakan beberapa proyek pengadaan di pemkot batu dan dekat dengan ER. Menurut keterangan ES dalam persidangan. pada saat menjelang kampanye DR, ES diminta oleh ER untuk datang mengambil uang di rumah Y dengan istilah “amunisi pilkada” pada saat itu ER menyebut angka Rp5 miliar yang diduga dipakai utk membiayai kampanye DR dan ES menerima dua dus yang berisi uang dari Y. serta di duga uang 5 milyar yang biberikan Y kepada ER ada kaitannya dengan beberapa proyek pekerjaan di pemkot Batu yang dimenangkan oleh yusuf pada tahun 2017. – Dalam suatu rapat Y pernah menyampaikan kepada para Kepala Dinas diantaranya; Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum HS, AAS bahwa di pemda atau instansi lain biasanya ada pembagian fee atas pengadaan barang dan jasa dengan perhitungan sebagai berikut: 7-10% (tergantung bobot pekerjaan) untuk Walikota, 1% untuk kepolisian,1% untuk kejaksaan, 0,5% untuk pemeriksa lain-lain seperti: inspektorat, BPK, LSM, wartawan, ULP. dan 2,5% untuk SKPD
Sumber: PN 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby Dan PN 28/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby (Diolah peneliti MCW, 2021)

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas kemudian diakaitkan dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), maka seharusnya KPK telah memiliki cukup bukti untuk menindak sejumlah aktor yang diduga kuat sebagai pemberi gratifikasi.

  • bahwa, beberapa nama sebagaimana disebutkan pada tabel di atas kecuali (Y), merupakan para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan pemerintahan kota Batu. Sehingga tindakan memberikan sejumlah uang kepada ER semasa seperti penjelasan pada tabel di atas patut diduga sebagai bentuk gratifikasi sebagaimana penjelasan Pasal 5 UU Tipikor bahwa, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a). memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau; b).memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; dan c). (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

  • bahwa dalam persidangan denga terdakwa ER, Jaksa juga menyebut actor lain sebagai penerima gratifikasi yakni Walikota batu (DR). keterlibatan DR dalam kasus gratifasi tesebut patut diduga berkaitan dengan uang dua dus sebanyak 5 Milliyat yang diterima oleh ES dari seorang pengusaha (Y). dalam keterang saksi ES. Ia diminta oleh ER untuk mengambil uang kepad Y dan uang tersebut untuk biaya kampanye DR pada pilkada 2017 lalu. Sebagai kompensasi atas uang 5 Milliyar tersebut, Y pada 2017 memenangkan 6 proyek pengadaan di lingkungan pemerintah kota Batu.

Kesimpulan dan Rekomendasi.

bahwa menurut pasal 5 Jo. Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor dijelaskan: baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. merujuk pada pasal ini maka dapat dipahami bahwa gratifikasi mensyaratkan pelaku pemberi dan penerima secara bersamaan.  Maka upaya KPK dalam penanganan kasus kali ini sudah sepatutnya memproses lebih lanjut keterlibatan aktor lainnya yang diduga sebagai pelaku pemberi gratifikasi.

oleh karena itu maka, Malang Corruption Watch (MCW) merekomendasikan kepada KPK untuk:

  1. KPK perlu segera mengusut tuntas praktik Korupsi Politik di Kota Batu dan menangkap seluruh aktor terkait yang hingga kini masih menempati jabatan strategis di Kota Batu; dan
  2. Segera menetapkan sejumlah Aktor lain yang diduga kuat sebagai pemberi gratifikasi kepada ER sebagaimana diatur dalam pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan b UU tipikor.
  3. Mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan Walikota Batu dalam kasus gratifikasi yang diduga berkaitan dengan Pembiayaan dana Kampanye pada pilkada Kota batu tahun 2017 lalu.
  4. Mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Batu untuk bersama berperan aktif dalam mengawal dan melaporkan berbagai dugaan korupsi dilingkungan pemerintahan Kota Batu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.