Dugaan Korupsi Kabupaten Bangkalan : Rakyat Menjerit, Korupsi Melejit!

BERBAGI
Sumber Gambar : KOLASE surya.co.id/ahmad faisol

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lama ini kembali membongkar kejahatan korupsi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Operasi KPK di daerah yang bersemboyan Kota Dzikir dan Sholawat kali ini menyasar praktik suap lelang jabatan. Dalam keterangan pers pada 31 Oktober 2022, KPK membeberkan beberapa nama sebagai tersangka, di antaranya yaitu: Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan; Hosin Jamili selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Wildan Yulianto Selaku Kadis PUPR; Achmad Mustakim selaku Kadis Ketahanan Pangan; Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDA; dan Salman Hidayat Selaku Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja. Kelima Kadis Kabupaten Bangkalan tersebut masih tergolong baru, karena baru dilantik pada Selasa 22 Februari 2022 yang lalu.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilancarkan oleh pejabat tinggi daerah Kabupaten Bangkalan tentunya menjadi kabar buruk, terlebih lagi ditengah tingginya angka kemiskinan yang melanda daerah ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan mengungkapkan bahwa angka penduduk miskin tahun 2021 di kabupaten Bangkalan mencapai 21,57 persen dari total penduduk. Angka kemiskinan tersebut menempatkan Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Untuk merespon kasus dugaan korupsi di atas, Malang Corruption Watch (MCW) menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, Perlu diketahui bahwa lelang jabatan adalah metode atau tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) pada instansi pemerintah. JPT sendiri terdiri dari JPT Utama, Madya dan Pratama. Khusus pengisian kepala dinas Kabupaten/Kota, golongan dan mekanisme pengisian jabatannya masuk ke dalam JPT Pratama. Pasal 108 Ayat (3) UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa “pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam Ayat (4) Pasal yang sama, dijelaskan bahwa “pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi”. Artinya, dalam hal pengisian jabatan kepala dinas disetiap kabupaten/kota, terlebih dahulu dilakukan seleksi oleh pihak yang berwenang. Dalam Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah, dikatakan bahwa proses seleksi jabatan kepala dinas kabupaten/kota dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah atau Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Merujuk pada kasus diatas, dapat dipahami bahwa dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Abdul Latif Amin Imron bersama kelima Kadis Kabupaten Bangkalan adalah suap. Praktik dugaan suap dilakukan oleh kelima Kadis tersebut kepada Bupati guna memuluskan langkahnya untuk menduduki jabatan strategis di institusi pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Kedua, mengingat bahwa dalam hal pengisian jabatan kepala dinas terlebih dahulu dilakukan tahapan-tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Daerah, patut diduga bahwa terdapat potensi keterlibatan pihak penyeleksi dalam memuluskan dugaan praktik suap pada lelang jabatan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Tidak cukup sampai disitu, Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2019, menyebutkan bahwa dalam hal membentuk panitia seleksi, PPK/Kepeala Daerah berkoordinasi dengan Komisi Nasional ASN (KASN). Koordinasi KASN dilakukan dalam bentuk usulan susunan anggota panitia seleksi dengan melampirkan biodata. Mengingat KASN memilik peran dalam hal susunan anggota panitia seleksi, maka KPK perlu untuk melakukan pendalaman terkait dugaan potensi keterlibatan oknum pejabat KASN dalam memuluskan praktik suap lelang jabatan di Kabupaten Bangkalan.

Ketiga, Bahwa hingga saat ini, praktik korupsi masih mengakar di Indonesia dan didominasi oleh pelaku yang datang dari pejabat kepala daerah. Berdasarkan data KPK, hingga tahun 2021, terdapat 429 kepala daerah yang tertangkap melakukan korupsi. Di Jawa Timur, berdasarkan catatan MCW hingga tahun 2021, ada 16 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kasus korupsi kepala daerah terbanyak se-Indonesia. Dengan terungkapnya kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bangkalan yang melibatkan Bupati Abdul Latif Amin Imron, kedudukan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi terkorup semakin kokoh, sekaligus menambah jumlah angka korupsi yang dipelopori oleh kepala daerah di Indonesia.

Keempat, Bahwa dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi daerah di Kabupaten Bangkalan bukanlah hal yang baru pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, potret serupa pernah terjadi pada 8 (delapan) tahun silam. Dimana mantan Bupati Bangkalan yakni Alm. Fuad Amin Imron yang merupakan saudara kandung dari Bupati Bangkalan saat ini yaitu Abdul Latif Amin Imron pada tahu 2014 terbukti melakukan korupsi dengan modus mengutip 5-10 persen APBD yang mengucur ke tiap SKPD.

Kelima, Bahwa modus korupsi diluar lelang jabatan seperti korupsi sektor pengadaan barang dan jasa rentan terjadi di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan LHP BPK atas LKPD 2020-2021, terdapat banyak temuan permasalahan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan yang didominasi oleh sektor pengadaan barang dan jasa. Misalnya: adanya praktik Pemahalan atas Pengadaan Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada tahun 2020 yang diduga merugikan keuangan negara (uang rakyat) sebesar Rp. 338 Juta; adanya kekurangan Volume atas 14 Paket Pekerjaan Belanja Barang Diserahkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 167,9 Juta; dan Adanya kekurangan volume atas pelaksanaan sembilan paket pekerjaan program penyelenggaraan jalan kabupaten/kota tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1,5 Miliar.

Berdasarkan beberapa catatan diatas, MCW memandang bahwa dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kabupaten Bangkalan rentan terhadap keterlibatan banyak pihak, karena yang menjadi objek suap adalah jabatan yang nyata-nyata dalam pengisiannya melalui seleksi yang cukup rumit. Atas dasar itu, KPK perlu untuk memeriksa semua elemen yang ikut andil dalam penentuan pengisian jabatan kepala dinas Kabupaten Bangkalan. Selain itu, MCW juga memandang bahwa KPK perlu untuk turut melakukan penyelidikan mendalam terkait potensi korupsi pada aspek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bangkalan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat beberapa tahun terakhir terdapat banyak temuan permasalan pengelolaan keuangan daerah yang perpautan dengan aspek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bangkalan.

Cp : F. Rahardjo (085756613560)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.