Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Dugaan Korupsi Kota Batu, Permufakatan Jahat Pejabat Pemkot Batu dengan Pihak Swasta

Dugaan Korupsi Kota Batu, Permufakatan Jahat Pejabat Pemkot Batu dengan Pihak Swasta

59
0
BERBAGI
Sumber : batutimes.com

Batu, 25 Maret 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menindaklanjuti tindak pidana yang telah menjerat Mantan Walikota Batu pada tahun 2011-2017 dengan menghadirkan beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Sejak bulan kemarin tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dibeberapa kantor dinas di Pemkot Batu dan melakukan pemanggilan terhadap beberapa aktor dari ASN maupun pihak swasta. Pemanggilan pejabat Pemkot Batu dan pemanggilan pihak swasta yang dilakukan oleh KPK ini sangat sesuai dengan fakta persidangan tindak pidana korupsi Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.

Dalam perkembangannya terdapat temuan-temuan adanya dugaan korupsi antara pengusaha yang memenangkan beberapa paket pekerjaan di kota batu (Y) (Direktur PT. Tiara Multi Teknik) dengan (ER) mantan Walikota Batu 2017 lalu yang bersinggungan dengan dugaan korupsi politik (uang ijon) untuk dana kampanye Pilkada Tahun 2017. Adapun 6 paket pekerjaan yang di menangkan oleh (Y) diduga menjadi imbalan atas sejumlah uang yang telah diberikan oleh (Y) kepada (ER) untuk dana kampanye DW.

Keterlibatan swasta dalam pilkada Kota Batu tahun 2017 juga terlihat difakta persidangan dengan Putusan Perkara No 28/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby. Fakta persidangan menjelaskan bahwa ES pernah diperintahkan ER untuk membahas strategi pemenangan DR dengan istilah Amunisi Pilkada. Keterangan (ES) pada saat menjelang kampanye, dia ES diminta oleh (ER) untuk datang mengambil sejumlah uang di rumah (Y), pada saat itu (ER) menyebut angka lima milyar, dan (ES) mengambil dan menerima dua dus yang berisi uang dari (Y) yang kemudian dititipkan kepada Kristiawan asisten rumah tangga mantan Walikota Batu. Hal tersebut juga diakui oleh Kristiawan di persidangan ER, Kristiawan mengaku bahwa benar jika ia pernah menerima titipan uang dari ES untuk ER. 

Selain itu, kesaksian mantan kepala bagian layanan pengadaan sekretariat daerah Pemkot Batu dalam putusan nomor 27/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. Dalam putusan tersebut terungkap bahwa pihak swasta inisial (Y) pernah menjelaskan kepada pejabat-pejabat Pemkot Batu tentang pola pembagian fee sejumlah proyek pengadaan dalam suatu rapat dengan perhitungan 7-10% (tergantung bobot pekerjaan) untuk Walikota, 1% untuk APH, 1% untuk APH, – 0,5% untuk pemeriksa lain-lain seperti: inspektorat, BPK, LSM, wartawan, ULP dan 2,5% untuk SKPD.

Bahwa ada informasi bahwa ada pihak (Pejabat Pemerintah Kota Batu) menolak panggilan KPK untuk diminta kesaksian dalam proses pengembangan perkara tindak pidana korupsi rentetan dari korupsi ER. MCW menilai, jika informasi ini benar, maka dapat diduga bahwa pejabat Pemkot Batu tersebut tidak memiliki perspektif hukum dan bukan warga negara yang benar. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

  1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
  2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan

Oleh karena itu, MCW mendorong aparat penegak hukum untuk mendalami pernyataan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tindak pidana korupsi yang menjerat ER. Karena MCW yakin bahwa dalam fakta persidangan dapat digunakan sebagai batu pijakan awal untuk membuka korupsi di Pemkot Kota Batu dan sebagai upaya KPK dalam upaya pemberantasan korupsi yang ada di kota Batu, sebagai salah satu bentuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sumber : Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur Nomor 28/Pid.sus/TPK/2018/PN Sby

CP : Divisi Advokasi Malang Corruption Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.