Dugaan Korupsi Rektor UNILA  dan Tercorengnya Marwah Institusi Pendidikan Tinggi

BERBAGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lama ini kembali membongkar kejahatan korupsi di Institusi Pendidikan Tinggi. Sebuah institusi yang umumnya dipahami sebagai laboratorium ilmu pengetahuan. Operasi KPK kali ini menyasar praktik suap biaya penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang dipatok oleh Rektor di Universitas Lampung (UNILA). Dalam keterangan pers pada 21 Agustus 2022, KPK membeberkan beberapa nama sebagai tersangka penerima suap di antaranya, KRM selaku Rektor UNILA, HY Selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UNILA, MB selaku Ketua Senat UNILA, dan AD dari pihak swasta. Dalam kesempatan yang sama, KPK menyampaikan KRM menerima suap dari para orang tua wali senilai 5 Milyar yang diperoleh melalui HY dan MB. Sementara AD, seorang pengusaha yang dalam kasus ini menjadi pihak pemberi suap.

Dari keterangan pers KPK di atas nampak jelas bahwa KRM selaku rektor, berkompromi dengan dua pejabat setingkat dibawahnya untuk menetapkan standar biaya tinggi bagi calon mahasiswa baru yang ingin lulus pada jalur mandiri guna memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok mereka. Atas perbuatannya, KM bersama HY dan MB dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TPK) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan AD sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU TPK.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di UNILA tidak hanya menjadi preseden buruk bagi Institusi pendidikan di Indonesia, melainkan sebuah tindakan kejahatan yang mencederai etika, moral dan prinsip perguruan tinggi itu sendiri. Untuk merespon kasus dugaan korupsi di atas, Malang Corruption Watch (MCW) menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, Bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Rektor UNILA (KRM) bukanlah satu-satunya kasus korupsi di perguruan tinggi, sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam laporannya menyebut, selama 10 tahun terakhir sejak 2006 sampai dengan 2016 telah terdapat 36 kasus korupsi terkait dengan perguruan tinggi. sementara untuk jumlah pelaku, telah tercatat sebanyak 65 orang yang berasal dari lingkungan civitas akademik, pejabat pemerintah daerah, dan pihak swasta dengan rincian: 32 orang pegawai/pejabat struktural di tingkat fakultas dan universitas, 13 orang rektor/wakil rektor, 5 orang dosen, 2 orang pejabat pemerintah daerah, dan 10 orang pihak swasta. MCW pada tahun 2015 juga merilis tiga perguruan tinggi di Kota Malang terlibat dalam kasus korupsi.

Kedua, Suap merupakan modus yang dominan dalam rantai korupsi di perguruan tinggi, sementara untuk sektor korupsi di lingkungan perguruan tinggi umumnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam kasus korupsi yang melibatkan Rektor UNILA bersama tiga orang lainnya, dapat dipahami bahwa kasus korupsi suap di perguruan tinggi tidak selalu berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa, melainkan juga berkaitan dengan penerimaan calon mahasiswa baru, khususnya pada jalur mandiri.

Ketiga, Kasus dugaan korupsi Rektor UNILA beserta dua pejabat struktural di bawahnya selain menambah daftar kasus korupsi di lingkungan perguruan tinggi, juga memperlihatkan bahwa korupsi sebagai sebuah kejahatan terjadi tanpa mengenal ruang dan tempat. Institusi pendidikan sebagai lumbung pengetahuan dan moral tidak bisa serta merta bebas dari kekuasaan korup. Bahwa kekuasaan eksklusif yang dimiliki oleh rektor UNILA digunakan secara sewenang-wenang untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Keempat, Bahwa kerugian materil yang diakibatkan dari kejahatan suap yang dilakukan oleh Rektor UNILA sejatinya tidak terbatas pada angka 5 milyar sebagaimana disebutkan oleh KPK, tetapi kasus tersebut juga berpotensi melahirkan sejumlah kerugian lain yang dibebankan kepada orang tua calon peserta mahasiswa baru jalur mandiri. Seperti diketahui bahwa nilai yang dipatok untuk setiap calon mahasiswa baru jalur mandiri yang ingin diluluskan adalah antara 100-350 juta per orang, sementara kuota/daya tampung yang dibutuhkan untuk jalur mandiri UNILA pada tahun 2022 adalah 2.283 peserta. Dari jumlah tersebut, jika disimulasikan dengan mengambil nilai terkecil jumlah perkiraan biaya pendaftaran jalur mandiri yakni 100 Juta kemudian dikalikan dengan 50% dari jumlah kuota peserta jalur mandiri maka hasilnya adalah Rp 114,1 Milyar. Tentu hasil perhitungan ini hanyalah sebuah contoh, secara konkrit dapat saja berubah, bisa lebih tinggi atau bahkan lebih rendah.

Berdasarkan beberapa catatan diatas maka MCW memandang bahwa maraknya korupsi di lingkungan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta memperlihatkan betapa korupsi tak memandang status sosial-akademik, demikian juga bentuk instansinya. Selama kekuasaan diperoleh dengan cara yang tidak transparan dan akuntabel, kekuasaan berpotensi dijalankan secara sewenang-wenang. dalam kasus UNILA, KRM selaku Rektor telah memonopoli kekuasaannya dan secara sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan untuk mengatur biaya penerimaan siswa baru jalur mandiri tanpa adanya pertanggungjawaban yang memadai. maka yang terjadi adalah pendaftaran jalur mandiri tidak lagi menjadi pilihan alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TInggi Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, dan pasal 2 Prinsip Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru PerMenDikBud Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, tetapi juga merupakan sebuah saluran kalkulasi kekayaan bagi para petinggi Kampus UNILA itu sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.