Dugaan Penyelewengan dalam Penganggaran Belanja Parkir Kayutangan Heritage

BERBAGI
Sumber Gambar : Dokumentasi MCW

Malang, 08 November 2022, Pembangunan proyek malang heritage kembali berpolemik, setelah sebelumnya diwarnai sejumlah indikasi penyelewengan, seperti pengalihan anggaran dari proyek Kotaku yang merupakan program nasional untuk kota kumuh dan air bersih menjadi proyek kayutangan, dan adanya dugaan korupsi dalam pengerjaan yang sempat diusut oleh kejaksaan meski pada akhirnya dihentikan proses hukumnya, proyek primadona pemerintah kota malang itu, kini menjadi sorotan publik karena pengadaan lahan parkir yang ditengarai adanya penggelembungan harga oleh pemerintah.

Sebagaimana telah ramai diperbincangkan, bahwa Pemerintah Kota Malang melalui Kepala Dinas Perhubungan secara resmi melakukan penandatanganan atas kesepakatan jual beli tanah untuk proyeksi lokasi tambahan lahan parkir Kayutangan Heritage. Pembebasan seluas 792 meter persegi di Jl. Basuki Rahmat No 50 dengan total harga pembelian Rp 26,7 miliar. Mula-mula harga tersebut tak bermasalah, belakangan diketahui bahwa nilai yang ditetapkan oleh Pemkot melampaui harga penawaran sebagaimana dipromosikan oleh pemilik objek bangunan beserta lahannya yakni Rp 16,5 miliar, polemik ini berbuntut panjang hingga akhirnya proses pembayaran jual beli ditunda.

Selisih harga antara nilai penawaran dengan pagu yang ditetapkan diperkirakan mencapai angka 10 Miliar. Jumlah yang cukup fantastis, sekaligus menjadi nilai yang dipertanyakan oleh publik, termasuk DPRD. Bahkan publik menduga adanya upaya penggelembungan (mark-up) harga yang dilakukan oleh Pemkot Malang. Untuk merespon polemik ini, Malang Corruption Watch (MCW) menyampaikan beberapa catatan tersebut:   

Pertama. Buruknya perencanaan anggaran. Perencanaan menjadi tahap penting dari proses penganggaran. Pada tahap ini, segala kebutuhan pembiayaan akan direncanakan secara matang dan terukur. Selanjutnya, kebutuhan perencanaan tersebut dibahas dan disepakati secara bersama dalam rapat paripurna. Berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran terhadap sejumlah dokumen perencanaan, diketahui bahwa pemerintah Kota Malang selama mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara gelondongan, tidak dirinci berdasarkan kebutuhan yang direncanakan.

Dalam kasus pengadaan lahan untuk parkir kayutangan, berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan tidak dijelaskan secara rinci kebutuhan pembiayaan pengadaan lahan parkir untuk kayutangan heritage, yang terjadi justru menyisipkan pada program Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. padahal menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permendagri No 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD dijelaskan bahwa “ 1).Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan ke dalam program dan kegiatan, kelompok belanja langsung yang diuraikan sesuai jenis, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan. 2) Kode rekening penganggaran biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini

Kedua, berdasarkan keterangan pemerintah Kota Malang yang juga dikonfirmasi oleh DPRD bahwa anggaran untuk belanja pengadaan parkir kayutangan Heritage dicenanakan dalam P-APBD Tahun 2022 dengan pagu sebesar 32 Miliar. Berdasarkan hasil penelusuran MCW pada Dokumen APBD dan P-APBD Tahun 2022 tidak ditemukan nomenklatur belanja Penyediaan fasilitas parkir kayutangan Heritage. Secara keseluruhan, hasil penelusuran pada dua dokumen tersebut dengan kata kunci “parkir” hanya ditemukan satu mata program yakni Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Selebihnya tidak ditemukan, apalagi pencarian secara spesifik pembelian lahan untuk fasilitas parkir kayutangan heritage, sama sekali tidak ditemukan. Artinya, pagu anggaran 32 Miliar sebagaimana disebutkan oleh Pemkot Malang mengenai parkir Kayutangan Heritage tersebut, sama sekali tidak ada dalam nomenklatur anggaran belanja bahkan perubahannya pada APBD 2022

Ketiga, dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan Pada APBD Perubahan tahun 2022 ditemukan ada beberapa nomenklatur pengadaan fasilitas parkir pada bidang pengelolaan parkir Dishub yakni: (1). Penambahan Mesin e-parkir gedung MCC, (2). Pembangunan kanopi e-Parkir RSUD, (3). Perencanaan Mekanikal Elektrikal dan Penyelidikan geoteknik (gedung parkir) pada ex-DLh, (4).  Kajian pembebasan lahan untuk area parkir kayutangan Heritage serta pembebasan lahan. Secara umum, total pagu anggaran yang direncanakan (tanpa rincian masing-masing pengadaan) adalah sebesar 34.959 Miliar. Dari perencanaan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pagu anggaran sebesar 34.959 Miliar tersebut hanya direncanakan untuk pengadaan dan pembebasan lahan parkir kayutangan heritage semata atau merupakan total keseluruhan dari ke-empat pengadaan yang direncanakan oleh Dishub pada P-APBD ? selain itu, jika asumsinya adalah dari total pagu perencanaan tersebut 32 Miliar diperuntukan bagi pengadaan dan pembebasan lahan parkir kayutangan heritage, maka hanya tersisa kurang lebih 2 Miliar yang akan dialokasikan untuk tiga pengadaan parkir lainnya, cukupkah?

Keempat, Beberapa kejanggalan dan pertanyaan diatas semakin memperkuat dugaan adanya penyamaran program dalam penganggaran sehingga terjadi ketidakjelasan apakah pagu sebesar Rp 34.959 Miliar merupakan total dari beberapa program pengadaan fasilitas parkir seperti yang direncanakan oleh dishub, atau hanya untuk pengadaan dan pembebasan lahan parkir kayutangan heritage. Selain itu, Pemkot Malang juga patut diduga tidak transparan terhadap informasi anggaran, baik melalui pernyataan yang disampaikan, maupun pada dokumen P-APBD sama-sama tidak memiliki kejelasan. Sebab hasil penelusuran MCW justru menemukan tidak adanya perubahan pendapatan dan belanja pada dinas Perhubungan dalam dokumen P-APBD. Justru penambahan tersebut ditemukan dalam Nota Keuangan. Yang berarti bahwa sekalipun DPRD bersepakat untuk menambah anggaran pada Dinas Perhubungan, tetapi kesepakatan tersebut tidak dimuat dan disahkan dalam P-APBD.

Kelima, Perlu diketahui bahwa pemerintah kota malang melalui dinas perhubungan merencanakan penambahan fasilitas parkir untuk menunjang PAD pada P-APBD Tahun 2022 sebanyak 6 jenis fasilitas dari sebelumnya 9 jenis, sehingga totalnya adalah 16 jenis fasilitas parkir. Penambahan ini sekaligus berdampak terhadap penambahan anggaran pada program Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik dari sebelumnya (APBD) murni hanya 2.240 Milyar melonjak hingga pada angka 39.649 Milyar. Artinya terjadi penambahan sebesar 37.409 Miliar pada P-APBD Tahun 2022. Sekali lagi hal ini pun tidak dijelaskan dalam P-APBD.

Berdasarkan beberapa catatan diatas maka, Malang Corruption Watch (MCW) memandang dan mendesak kepada Pemerintah dan DPRD Kota Malang Untuk:

  1. Mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan segala proses berkaitan dengan pengadaan lahan parkir kayutangan heritage, sebab terdapat sejumlah kejanggalan yang mengarah pada tindakan penyelewengan.
  2. Meminta kepada DPRD untuk segera melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran yang diajukan oleh pemerintah secara gelondongan, tidak terperinci, tidak transparan dan nir-akuntabel. Beberapa indikasi seperti tidak adanya penjelasan secara spesifik dalam P-APBD terkait belanja pengadaan lahan parkir kayutangan heritage serta kejelasan pagu anggarannya. Apakah penambahan pagu sebesar 37 Miliar adalah total belanja dari keseluruhan pengadaan jenis parkir sebagaimana direncanakan oleh dishub dalam dokumen Kua-PPAS P-APBD atau merupakan total dari satu proyek pengadaan dan pembebasan lahan parkir kayutangan heritage semata.
  3. Mendesak kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan KPK) untuk segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan penyelewengan pada proses penganggaran, dugaan penggelembungan (markup), serta pihak-pihak berkepentingan yang terlibat. Sebab, dalam hal ini pemerintah Kota Malang patut diduga bertindak sewenang-wenang yang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permendagri No 72 Tahun 2012 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah sehingga berpotensi melahirkan kerugian keuangan Negara.

Narahubung : 085920556663 (Hamdani)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.