Beranda Suara Rakyat Entitas Kebal Pajak: Pemerintah Penakut, Rakyat Sengkarut

Entitas Kebal Pajak: Pemerintah Penakut, Rakyat Sengkarut

88
0
BERBAGI

pajak

Sumber: Surotocahrumbia.blogspot.com

oleh:

Akmal Adi Cahya (Kepala Divisi Hukum dan Peradilan MCW)

1         Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrument untuk mengukur ketaatan masyarakat terhadap pemerintahan yang berjalan. Ketika rakyat membayar pajak, maka saat itulah dapat diindikasikan bahwa mereka merupakan salah satu pihak yang taat terhadap ketentuan Negara. Hasil pembayaran pajak akan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sementara pengeluaran-pengeluaran pemerintah sejatinya dirumuskan berdasarkan kebutuhan publik.Karena posisinya yang sangat vital bagi keberlangsungan sebuah Negara, pengaturan tentang pajak kerap kali disertai dengan hak melakukan upaya paksa yang dimiliki oleh pemerintah. Upaya-upaya pemberian teguran secara tertulis, penyitaan asset wajib pajak, hingga pelelangan asset merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah kepada para penunggak pajak. Bahkan terdapat sanksi pidana yang berkaitan dengan ketidaktaatan pembayaran pajak.

Dalam sejarah peradaban bangsa arab, kita mengenal perang ridda (hurub ar-ridda) sebagai salah satu perang yang terjadi di masa Khalifah Abu Bakar. Perang ini terjadi disebabkan berbagai penolakan dan pemberontakan yang dilakukan beberapa kelompok. Selain mengaku memiliki nabi baru (baca: palsu), kelompok-kelompok ini juga menolak untuk membayar zakat. Padahal, kala itu zakat telah menjadi salah satu sumber pemasukan Negara, utamanya dalam usaha pengentasan kemiskinan. Masdar Farid Mas’udi, salah seorang ulama Indonesia bahkan menempatkan pentingnya zakat di masa itu pada posisi yang tidak jauh berbeda dengan pentingnya pajak di masa sekarang. Oleh karenanya, selain dalam upaya penegakan akidah islam, perang-perang tersebut juga sebagai bentuk hukuman atas pembangkangan pembayaran zakat (baca: pajak).

Sayangnya pentingnya pengelolaan pajak Nampak tidak disadari dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat di Indonesia saat ini. Hal ini terinidikasi dari masih tingginya tunggakan piutang pajak di beberapa daerah di Indonesia. Jumlahnya pun berkisar antara puluhan hingga ratusan miliar rupiah per-tahunnya. Padahal, bila jumlah sebesar itu dikelola secara tepat dan terencana tentu akan menjadi modal penting bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

2         Tunggakan Pajak di Jawa Timur

Bila melihat Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2013 yang dikeluarkan oleh badan pemeriksa keuangan republik Indonesia atas 5 kabupaten/kota di jawa timur, maka akan terlihat trend tunggakan pajak yang tengah terjadi. Di kota Surabaya, tunggakan pajak didominasi oleh pajak bumi dan bangunan. Dari total tunggakan sebesar 579 Miliar, pajak bumi dan bangunan menempati posisi pertama dengan menyumbang tunggakan pajak sebesar 522 Miliar , sementara itu pada posisi kedua ditempati piutang pajak reklame  30 Miliar, dan disusul piutang pajak restoran sebesar 13 Miliar.

Tunggakan pajak bumi dan bangunan juga menempati posisi pertama di Kabupaten Sidoarjo dengan tunggakan pajak sebesar 131 Miliar. Disusul posisi kedua dengan tunggakan pajak air tanah sebesar 226 juta dan pajak parkir sebesar 157 juta pada posisi selanjutnya. Total tunggakan pajak di Kabupaten Sidoarjo mencapai angka 132 Miliar.

Pada wilayah Malang Raya, posisi sebagai daerah dengan tunggakan pajak tertinggi diperoleh Kota Malang dengan total tunggakan 125 Miliar, disusul Kota Batu dengan total tunggakan sebesar 41 Miliar, sementara kabupaten malang memiliki tunggakan pajak sebesar 957 Juta rupiah. Kondisi Kota Malang tidaklah jauh berbeda dengan Kota Surabaya maupun Kabupaten Sidoarjo yang tunggakan pajaknya didominasi oleh pajak bumi dan bangunan. Kota malang memiliki piutang pajak bumi dan bangunan yang berasal dari pelimpahan pusat sebanyak 104 Miliar. Sementara itu piutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 sendiri sebesar 19 Miliar. Selain itu, terdapat pula piutang pajak restoran sebesar 1 Miliar rupiah. Sementara itu piutang pajak di Kabupaten Malang didominasi oleh pajak hiburan dan reklame masing-masing senilai 627 juta dan 247 juta. Piutang pajak bumi dan bangunan tampaknya tidak menyumbang tunggakan pajak sepeserpun di Kabupaten Malang. Hal ini terlihat dari tidak adanya daftar pajak bumi dan bangunan dalam daftar piutang pajak Kabupaten Malang.

Hal yang berbeda juga ditemukan pada piutang pajak di Kota Batu. Bila pada tiga daerah sebelumnya (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang) pajak bumi dan bangunan mendominasi tunggakan pajak, maka di Kota Batu pajak hiburan menjadi jenis pajak tertunggak terbanyak yaitu sebesar 24 Miliar. Baru disusul tunggakan pajak bumi dan bangunan sebesar 16 miliar. Secara khusus piutang pajak hiburan telah menunggak secara drastis pada tahun 2010-2011. Pada tahun 2010, tunggakan pajak hiburan tercatat sebesar 350 juta. Jumlah ini meningkat hingga 23 Miliar pada tahun 2011. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 2012 menjadi 23,4 Miliar dan menjadi 24,6 Miliar pada tahun 2013. Total piutang pajak di kota wisata dengan tiga kecamatan ini mencapai angka 41 Miliar pada tahun 2013. Jumlah sebesar ini merupakan piutang pajak sejak tahun 2004 hingga 2013.

3         Mengapa Tidak Terbayarkan?

Kondisi perpajakan yang telah tergambarkan diatas tentu menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi masyarakat. Setidaknya akan muncul pertanyaan-pertanyaan “Kenapa piutang pajak tak terbayar sangat banyak?”, “Siapa yang tidak membayar?”, “Apa yang dilakukan pemerintah?”,serta pertanyaan-pertanyaan serupa yang pada intinya mencerminkan kebingungan masyarakat atas pengelolaan pajak di negeri Indonesia. Mengingat pajak-pajak tertunggak tersebut tergolong pajak daerah yang pengelolaannya berada dibawah naungan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah adalah pihak yang paling berhak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Meski begitu, tentu kita berhak untuk melakukan analisa terhadap piutang pajak tak terbayar tersebut. Setidaknya, berdasarkan daftar jenis tunggakan pajak serta kondisi perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah kita dapat menerka-nerka siapa para penunggak pajak tersebut. Dari ketiga kota dengan piutang pajak bumi dan bangunan tertinggi (Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Malang) hanya Kota Malang yang mendapatkan catatan khusus terkait pengelolaan PBB. Secara khusus Dinas Pendapatan Kota Malang tidak melakukan pendataan yang optimal atas piutang PBB. Selain itu, ketiga kota merupakan daerah dengan bangunan-bangunan perkantoran, hotel, tempat hiburan, serta objek-objek pajak dengan nilai PBB yang cukup tinggi. Maka, ketika terjadi tunggakan PBB yang cukup besar, tentu objek pajak-objek pajak inilah yang pertama kali patut dicurigai sebagai salah satu penunggak pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan.

BPK RI juga memberikan catatan khusus terhadap adanya potensi kekurangan penerimaan atas pajak hotel dan bunga atas pajak hotel di Kota Surabaya sebesar 1,8 Miliar. Sementara itu Kota Malang mendapatkan catatan khusus berkenaan dengan penata usahaan pajak restoran, pajak parkir, serta beberapa jenis PAD lainnya yang dianggap tidak tertib. Selain mendapatkan catatan atas pengelolaan yang tidak tertib pada sistem administrasi pajak daerah, pemerintah Kota Sidoarjo juga dinilai berlarut-larut dalam melakukan tagihan terhadap piutang retribusi yang nilainya mencapai 6,8 Miliar.

Kota batu menjadi salah satu daerah dengan catatan pengelolaan pajak cukup buruk di wilayah Malang Raya. BPK RI mencatat setidaknya terdapat kekurangan pemungutan pajak restoran sebesar 129 Juta pada tahun 2013. Selain itu, terdapat pula kekurangan penerimaan pajak hotel hingga 12 Miliar pada tahun 2013. Lembaga pemeriksa keuangan Negara ini juga menjelaskan bahwa total piutang pajak kota batu sebesar 41 Miliar rupiah tidaklah termasuk dengan piutang pajak hiburan Jarim Park I senilai 2,2 Miliar yang telah dikurangkan berdasarkan SK Walikota Nomor 973/521/422.111/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Revisi Laporan Omzet Pajak Hiburan JTP 1 Tahun 2011 dan SKPD Nomor A-002612.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah sangat mudah terbaca bahwa para penunggak pajak sejatinya adalah para wajib pajak yang pada umumnya memiliki penghasilan besar tiap bulannya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pemerintah tidak mengambil sikap tegas terhadap kondisi ini. Sebut saja kota batu yang nilai piutang pajaknya merupakan akumulasi sejak tahun 2004 hingga 2013. Artinya sangat patut diduga terdapat wajib pajak yang telah bertahun-tahun tidak membayar pajak. Pemerintah Kota Batu justru memberikan keringanan terhadap salah satu objek pajak yang nilai piutang pajaknya mencapai 2,2 Miliar.

Kondisi semacam ini sangat mungkin terjadi akibat relasi politik modal-kekuasaan yang terbangun pada masa pemilu kepala daerah. Telah mafhum diketahui bahwa para calon kepala daerah yang berkompetisi dalam pemilu kepala daerah membutuhkan modal yang sangat besar untuk memperoleh jabatan kepala daerah. Akibatnya, para calon pemimpin ini seringkali memperoleh sumbangan dana kampanye dari para pengusaha atau bos-bos lokal. Sulit untuk tidak berpikiran bahwa pembiaran atas tunggakan pajak yang terjadi serta berbagai keringanan bahkan penghapusan yang diberikan pemerintah kepada mereka adalah bentuk kompensasi atas modal yang diberikan pada masa kampanye.

4         Memerangi Penunggak Pajak

Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan cara yang dipilih masa para pemimpin legendaris bangsa arab yaitu khulafa’ur Rasyidin dalam menghadapi para pembangkang zakat. Meski sempat terjadi perdebatan antara para sahabat terkait perlukah melakukan peperangan dalam menghadapi para pembangkang zakat. Akan tetapi Khalifah di Masa itu, Abu Bakar As-Shidiq dengan tegas memerintahkan pasukannya untuk menggempur para pembangkang zakat. Secara politis, hal ini menjadi penanda bahwa pemerintahan Abu Bakar As-Shidiq tidak akan mentolerir segala bentuk pembangkangan utamanya yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan kala itu. Tentu akan banyak sekali pendapat serta perdebatan terkait peristiwa yang dikenal dengan perang riddah ini. Akan tetapi point penting yang ingin penulis sampaikan adalah ketegasan Abu Bakar yang tampaknya sangat sulit ditemukan pada masa kini.

Berbeda dengan pemerintahan Arab 14 Abad lalu yang berjalan tanpa peraturan perundang-undangan tertulis selain Al-qur’an -yang sekaligus berfungsi sebagai kitab suci umat islam- pada masa kini telah terdapat puluhan bahkan mungkin ribuan aturan tertulis terkait berbagai hal. Salah satunya ialah aturan terkait pengelolaan pajak dalam undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bahkan secara khusus peraturan perundang-undangan mengatur tentang pajak daerah pada undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah bahkan memiliki peraturan daerah-nya sendiri terkait setiap jenis pajak daerah.

Setiap aturan tersebut sejatinya telah mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap para penunggak pajak. Secara garis besar, pemerintah daerah berhak untuk melakukan teguran-teguran tertulis, hingga penyitaan serta pelelangan objek pajak tertunggak. Praktik-praktik semacam ini pernah dilakukan oleh pemerintah Rusia terhadap perusahaan energy Yukos milik Mikhail Khodorkovsky. Kala itu Yukos memiliki tunggakan/manipulasi pajak sebesar 27 Miliar dolar Amerika atau setara dengan 270 Triliun Rupiah. Pemerintah rusia kemudian menyatakan perusahaan ini bangkrut dan menjual perusahaan ini dengan harga murah kepada BUMN Rusia. Saat ini, BUMN Rusia bernama Rosneft ini menjadi salah satu perusahaan energy besar di dunia.

Praktik pemaksaan berupa penyandraan wajib pajak yang menunggak juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui ketentuan ini, wajib pajak dapat disandera hingga membayar tunggakan pajak. Tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebelum melakukan penyanderaan. Seperti tunggakan pajak tidak kurang dari 100 juta rupiah serta ketentuan-ketentuan lainnya. Artinya, masih banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh pemerintah selain memberikan keringanan atau penghapusan tanggungan pajak kepada para penunggak pajak.

5         Penutup

Pada tahun 2012-2013 diketahui telah terjadi peningkatan jumlah warga miskin di Kota Batu. BPS berujar bahwa hal ini terjadi akibat kenaikan harga BBM yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sebesar 2,100 Kilo Kalori per-bulan. Sederhananya, masayarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyuplai dirinya dengan jumlah kalori tersebut tiap bulannya. Tidak hanya di Kota Batu, di berbagai belahan Indonesia ini tampak kasat mata bahwa masih begitu banyak warga Negara yang hidup di bawah batas kewajaran akibat kemiskinan yang mereka alami.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi fenomena tersebut. Berbagai program dikucurkan oleh pemerintah. Baik program berefek jangka pendek maupun program jangka panjang. Sayangnya, program-program tersebut belumlah memenuhi kebutuhan serta espektasi masyarakat. Baik dikarenakan manajemen program yang salah, atau karena modal pemerintah yang tidak tersedia.

Pajak-pajak tertunggak tentu menjadi “modal tertunda” milik pemerintah yang sangat sayang bila tidak termanfaatkan. Terlebih mengingat para penunggak pajak adalah para pemodal besar yang sebenarnya memiliki cukup dana untuk membayar tunggakan tersebut. Bila dana miliaran rupiah ini dapat diperoleh pemerintah, tentu akan memberikan stimulus besar bagi program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, secara khusus bagi pemerintah daerah.

Termanfaatkannya pajak untuk kemaslahatan rakyat sepenuhnya berada dalam tangan pemerintah, secara khusus berada pada tangan para pemimpin negeri Indonesia. Pilihannya adalah berkoalisi dengan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi untuk menindak para mafia pajak atau bersekongkol dengan mafia pajak menuruti hawa nafsu dan bisikan setan. Semua bergantung pada sikap yang dipilih para pemimpin bangsa ini. Semoga kita dan mereka ditunjuki jalan yang benar (ihdina shirotol mustaqim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.