Beranda Suara Rakyat Opini Evaluasi Rancangan PerDa Kota Malang tentang Retribusi Jasa Umum

Evaluasi Rancangan PerDa Kota Malang tentang Retribusi Jasa Umum

551
0
BERBAGI
sumber: www.cityofchicago.org
sumber: www.cityofchicago.org

 

 

 

 

 

 

Oleh : Koalisi Advokasi Anti Perda Tidak Pro Rakyat

(MCW, Pusat Pengkajian Konstitusi Univ. Widyagama Malang, Intrans Institute, Praktisi Hukum Malang)

A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 155

  1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  2. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  3. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bahwa ditegaskan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dengan demikian jelas bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Retribusi Jasa Umum bertentangan dengan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memasukkan tarif retribusi kedalam batang tubuh Peraturan Daerah seharusnya pengaturan mengenai tarif retribusi diatur kedalam bentuk Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yaitu melalui Peraturan Kepala Daerah, hal ini akan berdampak pada setiap peninjauan kembali tarif retribusi yang dilakukan 3 (tiga) tahun sekali akan secara otomatis merubah peraturan daerah yang bersangkutan. Dan hal ini merupakan bentuk pemborosan anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan di urusan lain yang lebih bermanfaat diberikan kepada masyarakat. Dan jika oleh peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya sebagai bentuk (norma, standar, prosedur, dan kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam hal ini yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang mana memasukkan tarif retribusi kedalam bantang tubuh Peraturan Daerah maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sudah cacat yuridis.

Jika memang ditegaskan dalam Pasal 155 ayat (2) bahwa peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Seharusnya yang menyangkut penentuan tarif retribusi tersebut dibahas di dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat Naskah Akademik merupakan salah satu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yang mana Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan bagi Rancangan Peraturan Daerah tertentu yang akan dibentuk.

Lebih lanjut Naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Dan apabila di dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Jasa Umum tidak disertai dengan Naskah Akademik (lebih khusus lagi kajian mengenai penentuan tarif memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian), dengan demikian hasil pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum adalah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam penyusunan peraturan daerah.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

 

Dalam Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraundang-Undangan, disebutkan bahwa Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alas an pembentukan Peraturan Peraundang-Undangan. Pokok Pikiran dalam Konsideran Peraturan Peraundang-Undangan termasuk Peraturan Daerah memuat unsure filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alas an pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari hasil Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Jasa Umum menunjukkan konsideran peraturan tersebut tidak menunjukkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

  1. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
  3. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Lebih lanjut berkenaan dengan Konsideran bagi Peraturan Daerah yang memang jelas pelaksanaannya diperintahkan langsung dari norma peraturan perundang-undangan yang diatasnya maka konsideran cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Udang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Udang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintah pembentukannya.

Dari ketentuan diatas jika melihat konsideran huruf a yang dipakai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Jasa Umum yang menyebutkan bahwa: “Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun, maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.” Dari ketentuan konsideran pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tersebut jelas bahwa dari konsideran tersebut terjadi pengaburan pengaburan makna dari frasa asli peraturan yang diatasnya, yang mengarahkan seolah olah Pasal 155 tersebut sebagai asas pembenar di susunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Memaknai pasal dalam peraturan perudang-undangan itu harus memperhatikan sistem norma (dimana norma yang satu berhubungan norma yang lain). Jika diperhatikan Perintah dari Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengarahkian dan memerintahkan bahwa hal yang berkenaan dengan penentuan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali diukur dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian jelas bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Jasa Umum sudah cacat yuridis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya.

Jika diakui dalam konsideran Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut merupakan bentuk dari penyesuaan dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Seharusnya Rancangan Peraturan Darah tersebut tidak dapat di susun atau dibuat sebab dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, mempunyai payung hukum yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jika memang sebelumnya sudah ada pengaturan yang sama dan payung hukum yang sama dan apabila terdapat perubahan dalam substansi Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah tersebut masuk kedalam Peraturan Daerah perubahan, tidak dapat dibenarkan jika peraturan perubahan menjadi peraturan daerah baru dan melupakan peraturan daerah yang sebelumnya. Dalam hal ini jelas menunjukkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tanpa di sertai dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar.

C. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Pasal 17.

  • Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  • Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  • Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  • Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria, Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah. Tidak jelasnya ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang digunakan untuk menusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Jasa Umum, Maka jelas bahwa Gubernur sebagai pembantu Pemerintah Pusat harus membatalkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Jasa Umum tersebut.

Peran Serta Masyarakat.

Pasal 237 Ayat (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retrebusi Jasa Umum tidak Nampak ada peran serta masayarakat dalam proses penyusunannya.

Penetapan

 

Pasal 242 ayat (3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda. Pasal 243 ayat (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah. Pasal 242 ayat (5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.

Evaluasi

 

Evaluasi Rancangan Perda Pasal 245 Ayat (3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. Ayat (5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.