Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Faceoff Alun-Alun Yes, Drive Thru BRI No!

Faceoff Alun-Alun Yes, Drive Thru BRI No!

304
0
BERBAGI
sumber: darkheizt.deviantart.com
sumber: darkheizt.deviantart.com

Akhir-akhir ini di media cetak ramai diperbincangkan tentang adanya Face-off Alun-Alun Merdeka Kota Malang dan penggarapannya sudah dimulai sejak tanggal 9 Januari 2015. Face-off yang dibiayai dari corporate social responsibility (CSR) BRI ini menghabiskan dana sebesar Rp. 4,9 miliar dan ditargetkan selesai pada bulan April 2015. Akan tetapi yang membuat terkejut dan tidak habis pikir terdengar informasi bahwa dengan adanya Face-off Alun-Alun Merdeka ini terdapat agenda terselubung antara Pemkot Malang dengan BRI yaitu Pemkot wajib memberikan restu kepada BRI untuk mendirikan “ATM DRIVE THRU BRI” didalam kawasan Alun-Alun Merdeka tersebut sebagai kompensasi BRI karena membiayai Face-off Alun-Alun Merdeka itu sendiri. Jika benar demikian, maka Pemkot Malang wajib mengkaji ulang keberadaan ATM DRIVE THRU BRI tersebut. Bersama ini dikemukakan sebagai berikut :

 

  1. Pada prinsipnya kami kelompok masyarakat peduli lingkungan terdiri dari (WALHI & MCW) tidak menolak dengan adanya Face Off Alun-alun Merdeka Kota Malang, kami menolak terkait dengan rencana pembangunan “ATM DRIVE THRU BRI” didalam kawasan Alun-alun Merdeka karena tidak sesuai dengan fungsinya. Keberadaan ATM Drive Thru BRI menunjukkan lekat dengan kepentingan bisnis.
  1. Alun-alun Merdeka Kota Malang adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) masuk dalam kategori Namun demikian, Alun-alun Merdeka juga merupakan penanda budaya dan cagar budaya yang dirancang sekitar tahun 1882, yang konsepnya dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Bagi orang jawa Alun-alun merupakan pusat jagat raya, keberadaannya yang berkaitan dengan pusat pemerintahan (keraton) dan pusat aktivitas keagamaan (masjid, gereja). Hal itu menunjukkan sebuah konsep adanya keselarasan antara dunia manusia (mikrokosmos) dan jagat raya (makrokosmos).
  1. Fungsi taman sangat lekat dengan fungsi ekologis tidak menunjukkan sebagai fungsi bisnis. RTH adalah ruang publik bersifat sosial, tidak diperuntukkan bagi kepentingan privat ataupun bisnis. Tidak bisa dipungkiri penempatan ATM Drive Thru di alun-alun menggambarkan kepentingan bisnis, perubahan fungsi tersebut menjadikan Alun-alun mengabdikan dirinya untuk melayani kepentingan bisnis. Terdapat pertentangan dengan Perda No. 3/ 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Kedudukan pertamanan kota merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa Taman Kota, Jalur Hijau, Hutan Kota dan Kebun Bibit”.

Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf d angka 5 Perda RTRW menerangkan, RTH memiliki Fungsi Ekologis, Fugsi Sosial-Ekonomi, dan Fungsi Arsitektural.

  1. Keharusan terhadap RTH adalah melestarikan serta mengendalikan perusakan dan pencemarannya. Pengalihan fungsi RTH untuk pelayanan bisnis berupa pembangunan ATM Drive Thru dapat dikategorikan merusak RTH karena tidak sesuai dengan fungsi taman. Menurut Perda No. 3/ 2003 Pasal 24 huruf d menyatakan “setiap orang atau badan dilarang : Merusak taman dan jalur hijau beserta kelengkapannya termasuk Dekorasi Kota”.
  1. Korporasi yang jelas-jelas melanggar ketentuan perlindungan lingkungan menuniukkan rendahnya green management perusahaannya dan tidak memiliki etika bisnis dalam mendukung perlindungan lingkungan dan masyarakat. Pasal 1 angka 3 UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.
  1. Pemerintah Kota Malang dapat dikaregorikan melakukan peniarahan ekologi dalam bentuk telah melakukan pembiaran terhadap RTH atau tidak menjalankan kewaiibannya terhadap RTH sebagaimana yang diatur dalam Perda Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota Pasal 4 ayat (1) “Pengelolaan pertamanan kota menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian”.

AMDAL dan IZIN LINGKUNGAN PERLU DIPERTANYAKAN

  1. Dalam PERMENLH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal. Pasal 3 ayat (1) Permenlh ini mengamanatkan “bahwa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung adalah WAJIB AMDAL”.

Ketentuan Pasal 32 Perda No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang menjelaskan bahwa RTH sebagai Kawasan Lindung merupakan prasarana imbuhan alami (natural recharge) yang mengkonservasi sumber daya air. Dengan demikian sebagai “imbuhan alami”, RTH dapat dikategorikan sebagai “imbuhan air tanah”. Oleh karena itu segala aktivias kegiatan/usaha wajib AMDAL.

  1. Berdasarkan PP No. 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 2 ayat (1) “Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan”. Dengan demikian, ATM DRIVE THRU BRI wajib memiliki Izin Lingkungan.

 

  1. Saat ini proses kegiatan Face Off Alun-alun Merdeka sudah berjalan, jika dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan belum terpenuhi, maka Pemkot Malang telah melakukan kejahatan pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

 

Pasal 111

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

 

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

 

Sedangkan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dapat terancam Pasal 109 UU PPLH “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Abdul Rohman (Divisi Hukum Walhi Jatim)
Al Machi Ahmad (Anggota Divisi Monitoring Korupsi Pelayanan Publik MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.