Beranda Suara Rakyat Opini Forum Akademisi Malang Raya Dukung KPK

Forum Akademisi Malang Raya Dukung KPK

103
0
BERBAGI

DSC_0016

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Malang(KOMAK) kembali menegaskan dukungannya terhadap nasib pemberantasan korupsi yang tengah coba dihancurkan oleh oligarki kepentingan. Kali ini KOMAK diwakili oleh beberapa professor, doktor, akademisi, MCW, PP-OTODA, Intrans Institute, dan masyarakat menegaskan kembali akan adanya upaya pengahancuran KPK dan pelemahan pemberantasan korupsi secara sistematis. KOMAK menggelar diskusi dan pernyataan sikap yang bertempat di Fakultas Hukum Brawijaya Kota Malang agar upaya penghancuran terhadap pemberantasan korupsi ini tidak berkembang lebih jauh. Sehingga, apa yang kami suarakan di daerah bisa menjadi bahan pertimbangan Presiden bahwa publik tidak tinggal diam dengan adanya upaya jahat dalam melemahkan KPK dan pemberantasan korupsin itu sendiri.Hal ini berdasarkan bahwa, pasca penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, 23 Januari 2015 Bareskrim Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Oleh Bareskrim Bambang Widjojanto diduga telah menyuruh saksi sengketa pemilukada Kotawaringin Barat untuk memberikan kesaksian palsu. Proses penangkapan yang tak berselang lama dengan penetapan tersangka Budi Gunawan ini dinilai sebagai upaya perlawanan balik Polri, sejumlah Partai Politik dan pengusaha untuk pelemahan dan penghancuran KPK.

Perlawanan dan penghancuran yang dimaksud adalah upaya menghalang-halangi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi atau masuk dalam kategori obstruction of justice. Dengan ditangkapnya Wakil Ketua KPK, proses penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan Komjen Budi Gunawan akan terhambat. Kuat dugaan, upaya kriminalisasi ini adalah upaya pelemahan KPK.

Selain itu, upaya perlawanan dan pelemahan pemberantasan korupsi semakin tampak jelas ketika dalam waktu yang berdekatan pimpinan KPK yang lain juga dilaporkan ke Bareskrim Polri. Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen telah dilaporkan ke Bareskrim dengan dugaan telah melakukan tindak pidana ketika yang bersangkutan belum menjadi komisioner KPK.

Dengan ditetapkannya Bambang Widjojanto sebagai tersangka dan dilaporkannya  Abraham Samad, Adnan Pandu Praja serta Zulkarnaen ke Bareskrim Mabes Polri terlihat ada upaya yang secara sistematis ingin melumpuhkan KPK. Jika Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen ditetapkan sebagai tersangka maka sudah pasti kerja-kerja pemberantasan korupsi di KPK akan terhenti. UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK pasal 32 ayat 2 menyebutkan pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberantasan korupsi akan mati jika semua pimpinan KPK ditersangkakan dengan pembenaran yang mengada-ada.

Sebagaimana kita tahu, 13 Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Budi Gunawan diduga memiliki rekening gendut yang terindikasi melanggar Pasal 12 a, b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Budi Gunawan diduga dilakukan saat yang bersangkutan menjadi Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri. Penetapan tersangka ini hanya berselang empat hari setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan surat ke DPR yang isinya mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Presiden Joko Widodo adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas konflik ini. Presiden yang merupakan panglima terdepan dalam pemberantasan korupsi harus bersikap ketika kerja pemberantasan korupsi dilemahkan oleh Kepolisian yang berada dibawah lingkup kewenangan Presiden. Sayangnya, Presiden Joko Widodo terkesan mendiamkan konflik KPK – Polri yang terus berkembang seiring penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Presiden harus mengambil sikap dan bertindak menyelamatkan KPK dari segala bentuk upaya perlawanan dan pelemahan. Jika tidak, publik akan mengingat dan mencatatnya sebagai sejarah kelam pemberantasan korupsi.

Presiden harus ingat kisah Cicak VS Buaya ditahun 2010. Kriminalisasi dua pimpinan KPK oleh Kepolisian membuat kerja-kerja KPK menjadi lumpuh. Jika Presiden tidak sigap bertindak, ancaman KPK lumpuh berpeluang kembali terjadi. Karenanya, Presiden harus bersikap dan bertindak mendukung KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas konflik KPK – Kepolisian. Tak ada jalan lain selain Presiden turun tangan dan Stop upaya kriminalisasi KPK. Hal tersebut juga dapat dimaknai sebagai penepatan janji “nawa cita” presiden dalam hal memperkuat KPK untuk pemberantasan korupsi.

Sikap yang diambil Presiden Joko Widodo akan menjadi ujian komitmen pemberantasan korupsi pemerintah. Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara harus memahami bahawa Indonesia sedang dalam darurat korupsi. Sehingga setiap langkah atau sikap yang diambil Presiden haruslah mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Oleh karena itulah, Forum Diskusi Akademisi yang merupakan bagian dari KOMAK menantikan sikap tegas Presiden dalam menyelesaikan konflik yang timbul antara KPK – Kepolisian. Oleh karena itu, kami mendesak Presiden melalui kewenangan yang dimilikinya untuk:

  1. Mengeluarkan Perppu Imunitas Hukum Pimpinan KPK. Perppu ini penting mengingat upaya pelemahan KPK melalui kriminalisasi pimpinan KPK terus terjadi. Perppu ini harus menjadi jaminan bahwa para pimpinan KPK dapat melakukan kerja pemberantasan korupsi tanpa diganggu dengan upaya kriminalisasi selama menjabat sebagai pimpinan KPK. Dengan begitu konflik KPK-Kepolisian serta upaya pelemahan lain tak akan terjadi.
  2. Presiden yang membawahi Kepolisian dapat memerintahkan Pelaksana Tugas kapolri untuk menginstruksikan kepada bawahannya untuk menghentikan perkara yang melibatkan Bambang Widjojanto atau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum. Bahwa Pasal 109 ayat 2 KUHAP mengatur syarat penghentian penyidikan demi hukum.
  3. Menonaktifkan Komjen Budi Gunawan sebagai anggota kepolisian. Dalam upaya memperbaiki citra kepolisian yang korup dan kotor langkah menonaktifkan Budi Gunawan adalah langkah yang harus diambil Presiden untuk memulihkan kepercayaan publik pada pemerintah dan kepolisian.
  4. Memecat Irjen budi Waseso sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penangkapan Bambang Widjojanto yang telah melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia. Penangkapan yang dilakukan penyidik Bareskrim tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dipertanggungjawabkan oleh Budi Waseso sebagai pimpinan tertinggi Badan reserse dan kriminal mabes Polri.
  5. Memerintahkan Kepolisian untuk menunda pengusutan perkara yang diduga melibatkan Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkrnaen hingga masa jabatannya berakhir. Jika hal ini tak dilakukan, pengusutan perkara korupsi yang sedang ditangani KPK akan terhambat. Jika ini terjadi, maka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk obstruction of justice  atau upaya menghalang-halangi penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi.
  6. Presiden membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan Sebagai Kapolri. Dan segera menunjuk Calon Kapolri baru agar kerja kepolisian juga tidak turut terganggu.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan atas dukungan dan kerjasamanya terima kasih.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.