Beranda Suara Rakyat Gelanggang Tak Berkeadaban

Gelanggang Tak Berkeadaban

109
0
BERBAGI
romancolosseum.yolasite.com
source: www.romancolosseum.yolasite.com

Oleh: Luthfi J. Kurniawan, Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan MCW

Gelanggang selalu diibaratkan dengan medan pertempuran, medan perjuangan bahkan dalam dimensi politik, gelanggang adalah sebuah percaturan kontestasi antar kepentingan politik. Dalam sebuah perhelatan yang terjadi dalam arena gelanggang, baik yang tertutup maupun yang terbuka tentulah mempunyai nilai (value) sebagai bagian dari idealisme yang dilakukannya. Dari beragam aktifitas yang mempunyai nilai inilah yang kemudian melahirkan kesadaran pada diri setiap insan manusia bahwa apa yang telah dikerjakannya bukan semata-mata hanya mempertahankan (survivality) hidupnya sebagai mahluk hidup. Namun, merupakan sebuah proses berkehidupan yang mempunyai ruh idealisme sebagai pelaksanaan dari nilai yang kemudian secara terus menerus menjadi pengetahuan bagi individu dan kemudian menjadi pengetahuan secara kolektif. Pengetahuan yang telah menjadi kesadaran kolektif yang kemudian mampu membangun sebuah adat-istiadat, nilai atau yang seringkali kita sebut sebagai sebuah kebudayaan. Proses berkebudayaan yang terus menerus terjadi, bukan hanya berhenti pada tingkat gagasan, namun terimplementasi dalam keseharian manusia yang hidup dalam suatu “kemasyarakatan-bangsa” dan inilah yang kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah keadaban, budi pekerti, mempunyai sopan santun, mempunyai kecerdasan budi, dan mempunyai budi bahasa dalam setiap melakoni kehidupan. Itulah yang kemudian kita sebut dengan peradaban.

Keadaban seseorang atau sebuah masyarakat merupakan cerminan dari pola kehidupan sosial yang dilakoninya. Bagi seseorang perilaku hidupnya tapi ditutup-tutupi, dimungkiri karena tanpa sadarpun akan dilakukannya. Itulah titik awal bagi seseorang yang mengerti dan memahami tentang keberadaban. Dalam membangun peradaban tentu dibutuhkan seperangkat nilai untuk dapat menjadi identitas dari sebuah kelompok, komunitas ataupun masyarakat. Identitas menjadi sesuatu yang penting. Identitas adalah sebuah simbol yang kemudian dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperjuangkan suatu nilai yang diyakini atas kebenarannya secara bersama. Simbolisasi dalam arena gelanggang merupakan penerapan atas nilai yang diyakininya. Meperjuangkan nilai yang diyakini oleh sebuah komunitas atau masyarakat bukanlah hal yang mudah, namun membutuhkan suatu perjuangan yang amat keras agar tidak terjebak dan terbawa dalam arus besar yang sedang berinteraksi dan berkontestasi dalam gelanggang publik. Disinilah titik penting keberadaban dalam memegang nilai-nilai (value) yang sedang diperjuangkan.

Membangun sebuah keadaban dalam medan publik membutuhkan suatu kekuatan yang bernyali dan mempunyai integritas yang tidak bisa digantikan dengan cara-cara yang berbasis pada daya nalar pragmatis. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Mochtar Lubis, bahwa ada 5 sifat manusia Indonesia yang sangat memiriskan bagi sebuah bangunan peradaban masyarakat. kelima sifat yang dimasud adalah hipokrit, enggan bertanggungjawab, berjiwa feodal, percaya tahayul, dan berwatak lemah. Dari kelima sifat ini jika ditilik dengan sungguh-sungguh maka basis dari kelima sifat diatas adalah pragmatisme. Pola berkehidupan masyarakat Indonesia yang terasa sangat kuat hingga saat ini adalah mulai mereduksi nilai yang telah menjadi kebudayaan dan kinipun juga telah melampaui nalar sehat bahwa kebiasaan salah seperti perilaku koruptif telah bermetamorfosis menjadi hal yang lumrah dan bahkan semakin menguat menjadi kebiasaan yang dianggap tidak melanggar etik dan norma masyarakat. Dan kini, korupsi telah bergeser seolah bukan perilaku yang aib dan telah bertengger menjadi “peradaban” baru bahwa tindakan korupsi hanyalah sebatas kesalahan yang disebabkan oleh kelalalian administrasi atau disebabkan karena pertarungan politik. Pendek kata korupsi telah dijadikan sandera politik diantara para penguasa daulat rakyat yang menggunakan alat negara dan pemerintahan.

Setelah membaca laporan akhir tahun yang disusun oleh Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), saya teringat pernyataan Masdar Hilmy, melalui tulisannya yang mengatakan bahwa inilah   medan perang suci (holy war) yang sesungguhnya; perang suci melawan korupsi. Kita berada pada masa-masa perang, melawan segala bentuk kejahatan kemanusiaan seperti korupsi. Rasanya, inilah saat paling diakronistik untuk mengumandangkan panggilan perang melawan korupsi yang telah memorakporandakan pilar kehidupan bangsa, hingga kita menjadi bangsa yang terpuruk ke lembah kehinaan paling sempurna. Oleh karena itu, momentum telah ada didepan mata tak perlu dihindari dan tak perlu berpaling atas realitas kebangsaan kita yang telah minus keadaban.

Kini, perjuangan melawan korupsi telah banyak dilakukan oleh setiap orang, tinggal bagaimana sekarang mampu menciptakan ruang-ruang perubahan agar bertumbuh tentang harapan untuk masa depan. Untuk menuju kearah itu maka diperlukan membangun nilai yang rasional untuk merebut perubahan dengan dilandasi oleh adanya relasi dengan nilai-nilai kebenaran yang selalu hidup didalam masyarakat dengan dengan dilambari oleh sebuah keyakinan bahwa perang melawan korupsi adalah sebuah perilaku jihad, perang suci yang harus dilakukan. Ini adalah bagian dari jihad yang memerangi kebatilan. Koruptor adalah simbol ketamakan, kerakusan yang berwajah lembut namun perilakunya jelas sangat kejam. Koruptor adalah sama dengan pelanggar HAM berat di jaman modern ini.

Untuk itu, gelanggang pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di Malang Raya membutuhkan sebuah keadaban. Tanpa bangunan budi pekerti yang baik, maka kehidupan politik, ekonomi, maupun hukum tak akan pernah menjadi menjadi bangunan peradaban yang berdimensi pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

 

Repertoar Gerakan Antikorupsi

Perjalanan kasus korupsi yang pernah diungkap ke ruang publik dan ada sebagian yang telah masuk pada ranah hukum bahkan telah ada yang di vonis ini menunjukkan bahwa kebenaran masih ada meskipun diselimuti oleh lemahnya para aparat penegak hukum untuk membongkar perilaku jahat yang dilakukan oleh para koruptor di Malang Raya.

Kini, selain MCW telah mulai ada kelompok masyarakat yang berani menyampaikan kepada hadapan publik tentang kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya. Sebutlah misalnya, kelompok yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli pendidikan (FMPP), yang didirikan oleh seorang Ibu yang sangat peduli atas nasib anak-anak negeri yang tak mampu membiayai sekolahnya yang didukung oleh para relawan antikorupsi MCW pada tahun 2006, yang hingga saat ini tetap konsisten memperjuangkan hak pendidikan warga negara yang bebas pungutan liar (pungli). Bahkan saat ini FMPP sangat diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan dibidang pendidikan termasuk DPRD.

Selain FMPP, di Kota Batu tumbuh kelompok masyarakat yang mempunyai sikap yang jelas ketika ada kebijakan dibidang lingkungan di Kota Batu. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam melakukan pekerjaan advokasi baik yang di medan peradilan maupun medan politik melalui gerakan massa yang hingga ribuan jumlah dan hingga saat ini masih tetap konsisten dan solid. Dalam ranah perdailan bahkan kelompok masyarakat ini menang atas nama keadilan rakyat melawan kepongahan korporasi dan penguasa yang tidak bertanggungjawab atas kelestarian lingkungan hidupnya di Kota Batu.

Dua kelompok diatas, mempunyai aras yang jelas dalam melakukan kegiatan advokasinya yaitu menggunakan jalan konfrontasi dengan argumentasi bahwa negara dan pemerintah telah abai terhadap kewajibannya yang harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun yang terjadi adalah malah sebaliknya, yaitu, negara selalu absen ketika rakyat membutuhkan perannya dalam menjalankan fungsinya. Namun negara selalu hadir tatkala meminta dan memungut materi, sumberdaya sosial dan ekonomi (uang) yang berbentuk pajak dan retribusi.

Selain dua kelompok diatas, saat ini juga mulai tumbuh kelompok-kelompok warga yang lain baik yang didorong atau diinisiasi oleh MCW maupun oleh lembaga lain yang kemudian mempunyai kesamaan pendang untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap praktik kotor yang dilakukan oleh para pemegang mandat kekuasaan. Kelompok-kelompok tersebut ada yang berwujud formal seperti organisasi atau lembaga yang dibentuk masyarakat seperti Forum Masyarakat Peduli Malang (FMPM), Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya, yang terdiri dari gabungan lembaga maupun individu baik yang berasal dari kalangan kampus, aktivis NGO maupun individu masyarakat. Saat ini juga mulai tumbuh forum-forum warga yang solid, yang bekerja mengawasi seperti masalah PDAM, Listrik, Kartu Identitas, BPJS, dan masalah-masalah lainnya.

Secara khusus kita perlu mengapresiasi keseriusan warga yang bersama-sama dengan MCW mencoba melakukan perubahan dengan membuat rute yang dimulai dari adanya proses transformasi pengetahuan melalui “Sekolah Rakyat” yang dikelola oleh warga dan dalam kegiatan sekolah rakyat juga diikuti dengan adanya interaksi ekonomi melalui koperasi yang hingga saat ini sudah mencapai satu tahun setengah dan dengan perputaran dana lebih dari 20 jutaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah prestasi yang luar biasa yang dilakukan tanpa pamrih dan awalnya tak terkira hingga menjadi sebuah awal gerakan pendidikan politik warga dengan kombinasi gerakan koperasi. Dan tentu banyak lagi kelompok-kelompok warga yang mulai aktif melakukan kontrol terhadap proses pembangunan maupun kebijakan pemerintah yang selama ini telah disuguhkan dalam keharibaan rakyat yang selalu diposisikan tak berdaya dan selalu dianggap tidak tahu. Padahal jaman telah berubah, rakyat kini mulai sadar dan mulai bergerak untuk melakukan perubahan sosial yang menuju pada terwujudnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Tak Perlu Mengeluh

Dalam kesempatan ini, kami (Dewan Pengurus), perlu menyampaikan rasa syukur bahwa diujung tahun 2014 ini Badan Pekerja MCW masih mampu menyampaikan laporan kerjanya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawabannya, meskipun kami menyadari bahwa apa yang dilakukan ini tidak ada pengaruhnya terhadap maraknya praktik korupsi di Malang Raya.

Maraknya praktik korupsi yang semakin vulgar dan bar-bar ini paling tidak ada 5 sebab yang melatarinya yaitu, pertama, tidak ada kemauan politik dari para penyelenggara negara (di daerah) untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Mereka masih banyak menjadi bagian dari persoalan korupsi. Kedua, Masyarakat kehilangan makna bahwa korupsi sangat menyengsarakan dan memiskinkan kehidupannya, sehingga kesulitan untuk mendiskripsikan melakukan perlawanan terhadap korupsi. Ketiga, modus korupsi yang terjadi semakin beragam dan semakin tinggi kualitasnya. Keempat, Para pelaku korupsi adalah orang yang mempunyai kekuasaan politik, sosial dan ekonomi, sehingga semakin sulit untuk ”disentuh” oleh para aparat hukum Kelima, korupsi sebagai tindak pidana dan pelanggaran HAM berat, aspek pidana-kriminalnya di reduksi menjadi kasus “biasa”. Situasi ini kemudian diperparah dengan berbagai kepentingan politik para elit yang berkolaborasi secara busuk (unholy coalition) dengan para pemodal untuk mendapatkan basis sosial politik maupun ekonomi, yang tentunya hal ini menjadi faktor terpenting bagi berlangsungnya praktik korupsi.

Selain itu, diujung tahun 2014 ini, rasanya tak lengkap jika tidak merenung, merefleksikan tentang apa yang telah dilakukan selama ini. Adapun sedikit refleksinya yaitu ternyata tak terasa bahwa Perkumpulan Malang Corruption Watch (MCW) hingga saat ini telah memasuki tahun ke15. Sebuah usia yang sudah cukup lama bagi hidupnya sebuah lembaga advokasi. Dengan terus “hidupnya” MCW hingga saat ini sebenarnya adalah bonus dari sebuah komitmen yang dipatri tatkala didirikan yaitu, diyakini bahwa MCW cukup berkiprah selama 10 tahun saja untuk mengawal demokrasi lokal tanpa korupsi. Itulah komitmen masa waktu bagi MCW. Namun, nyatanya mendapat bonus hingga saat ini, karena banyak jaringan warga yang selama ini berinteraksi bersama dan bahu membahu untuk selalu tegak berdiri melawan praktik korupsi yang terjadi di Malang Raya.

Dengan adanya dukungan dari jaringan kerja MCW yang ada hingga saat ini, maka tak ada alasan bagi MCW dan para pegiatnya merasa lelah dalam mendorong keberanian warga untuk selalu berada di garis depan dalam melawan para koruptor yang semakin cerdas, tangguh, dan berani dengan terbuka menjalankan aksi-aksi koruptifnya. Oleh karena itu, maka para pegiat antikorupsi (tidak hanya MCW) tak perlu merasa kesepian dalam gelanggang perang suci ini. Jangan sampai ada anggapan bahwa perjuangan gerakan antikorupsi yang dilakukan saat sekarang seperti panggung yang kesepian. Jika saat ini terlihat kurang semarak ini adalah soal waktu dan momentum belaka, oleh karena itu kerja-kerja yang dapat menciptakan momentum teruslah diproduksi tanpa suara yang melenguh yang terasa lelah. Tapi teruslah memperjuangkan dengan suara keras yang dilandasi dengan semangat jihad.

Terakhir, kami mewakili Dewan Pengurus menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua para pegiat antikorupsi baik yang berada dalam lembaga MCW maupun individu-individu yang telah mewakafkan dirinya menjadi pemandu perubahan dilingkungan sekitarnya agar terbangun kehidupan yang berkeadilan tanpa korupsi.

 Kalimetro, 20 Desember 2014.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.