Pengadaan jalan dan drainase yang rutin di kota Malang setiap tahunnya telah dilakukan, namun banjir masih saja terjadi. Selain melalui drainase, anggaran yang besar ini juga harus diselaraskan dengan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (30%) sebagai salah satu resapan air. Pencantuman perbaikan fasilitas jalan maupun pengadaan drainase sebagai salah satu wujud pelayanan publik tertuang di dalam RPJM-P 2018-2023 Kota Malang tentu menjadi sulit untuk dicapai jika pembangunan tidak dirancang secara baik. Hal ini berkaitan kelindan dengan sistem pengadaan yang kurang transparan dan akuntabel mengakibatkan potensi kecurangan yang tinggi.
Pada awal 2022, Pemerintah Kota Malang berjanji bahwa penanganan banjir menjadi salah satu prioritas pembangunan. Namun pemaparan diatas justru ditemukan bahwa, dari ke-12 perusahaan (mayoritas) yang telah memenangkan proyek hingga akhir 2022 bentuk pengadaannya adalah belanja jasa konstruksi, bukan belanja konstruksi. Artinya, pada pelaksanaan pembangunan 2022, penanganan banjir faktanya belum menjadi prioritas. Ke-12 perusahaan tersebut rata-rata menjadi langganan pemenang dalam tender drainase tahun-tahun sebelumnya dan memiliki kecenderungan naik dari segi jumlah menang setiap tahunnya hingga 2022. Dengan demikian, fenomena banjir yang terus saja terjadi tidak dapat hanya ditangani melalui proyek pengadaan jalan atau drainase. Sehingga dibutuhkan upaya yang lebih terintegratif melalui pengaturan tata ruang yang tegas dan tanpa pandang bulu.
Narahubung: Coqi Basil (085103690103)
