Beranda Suara Rakyat HARI BUKU NASIONAL 2016, TABIR KELAM DUNIA LITERASI DI INDONESIA

HARI BUKU NASIONAL 2016, TABIR KELAM DUNIA LITERASI DI INDONESIA

89
0
BERBAGI

HARI BUKU NASIONAL 2016, TABIR KELAM DUNIA LITERASI DI INDONESIA

Oleh: Pawitra Huda Pradana*

Sebagai pemuda yang lahir di Lumajang, saya bangga sekaligus terharu melihat geliat beragam komunitas yang semakin aktif bergerak di Lumajang. Dari bermacam komunitas itu, tumbuh juga komunitas kepenulisan yang hadir memberi warna bagi dunia literasi di Lumajang. Geliat literasi juga semarak dengan beragam kajian dan diskusi yang hadir di tengah masyarakat, di media sosial, di warung-warung hingga di forum-forum resmi.

Di tengah derasnya arus post-modernisme yang seakan membuat pemuda-pemudi harapan bangsa larut dalam euforia kekinian, geliat gerakan literasi memberi secercah angin segar untuk kehidupan kebangsaan yang lebih baik. Secara pribadi, saya menilai gerakan literasi lebih merupakan gerakan pemikiran untuk mengajak masyarakat Indonesia belajar dan berpikir, untuk tidak apatis terhadap keadaan.

Namun, angin segar dunia literasi itu mulai terlihat suram di mata saya, saat beberapa kabar di media menyiarkan seruan perang terhadap modus gerakan kekirian di Indonesia. Pernyataan beberapa tokoh penting republik ini terhadap sinyalemen bangkitnya komunis seolah menjadi momok di benak masyarakat.

Banyak yang berkomentar, bersuara dan bercuit di beragam media sosial tentang pernyataan perang ideologi tersebut. Banyak yang mendukung, namun tak sedikit pula yang mengecam. Banyak dari mereka yang mendukung perang terhadap gerakan kekirian itu menilai, komunis yang selalu dihembuskan sebagai bahaya laten tetap harus jadi sesuatu yang diwaspadai. Dengan mengatasnamakan NKRI, Pancasila sampai kutipan ayat suci yang dijadikan amunisi untuk memberangus atribut kekirian. Mereka yang ada pada golongan ini menyatakan modus atribut kekirian, merupakan bukti faktual bahwa komunis benar-benar akan bangkit di republik ini.

Setidaknya dari hiruk pikuk gosip artis yang biasanya menjadi tren netizen, porsi pemberitaan tentang sinyalemen kemunculan komunis terus naik. Di kalangan sebagian masyarakat yang mengaku kritis, mereka menilai gencarnya pemberitaan ini seolah hanya rekayasa sosial saja sebagai pengalihan isu, atau untuk menutupi informasi tertentu agar masyarakat lengah, bisa jadi mereka yang beranggapan seperti ini adalah mereka yang percaya akan teori konspirasi.

Di sisi lain, ada mereka yang mengecam tindakan berlebihan aparat terhadap pemakai atribut kiri, mereka menilai tindakan represif seperti itu adalah pelanggaran terhadap hak warganegara. Di sinilah masalahnya, mereka yang berada pada golongan ini rata-rata adalah mereka yang identik dengan gaya hidup post-modern, para penulis artikel, pekerja seni, mereka yang oleh sebagian pemeluk agama tertentu dianggap penganut paham liberal, parahnya sampai dituduh makhluk tak bertuhan.

Meskipun saya cenderung bukan orang yang nggumunan, saya kaget membaca berita di salah satu media online yang menulis bahwa Perpustakaan Nasional mendukung pemberangusan buku kiri. Saya langsung mengernyit membaca headline tersebut, jari saya langsung menyusuri laman-laman di web untuk meneliti kebenaran berita tersebut.

Tak butuh waktu lama untuk mendapatkan informasi seputar kebenaran berita tersebut. Ketua Pelaksana Tugas Perpustakaan Nasional Dedi Junaedi menyatakan secara terbuka dukungannya terhadap pemberangusan buku-buku kiri oleh aparat keamanan. Hal ini tentu menjadi insiden bagi dunia literasi, khususnya di Indonesia.

Dalam konferensi pers di Auditorium Perpusnas Jakarta 16 Mei 2016, Dedi Junaedi manyatakan setuju dengan razia buku kiri, karena peredarannya yang dianggap meresahkan. Dia mencontohkan zaman Orde Baru di mana buku-buku seperti itu dilarang untuk diedarkan, dan harus mendapat izin Kejaksaan untuk dapat membacanya. Menurutnya hal itu juga untuk kebaikan anak bangsa, karena tidak sesuai dengan Pancasila dan cenderung provokatif. Sebagai langkah awal, pihaknya juga siap melaporkan kepada aparat berwenang jika ada pengajuan ISBN yang akan mencetak buku kiri.

Pernyataan Dedi tersebut cukup mengusik kalangan penulis dan pelaku industri perbukuan. Bagi dunia literasi, sikap pejabat tertinggi di Pepustakaan Nasional itu merupakan ironi besar di momen Hari Buku Nasional. Hari Buku Nasional, yang merupakan peringatan didirikannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta tanggal 17 Mei 1980, harusnya dapat menjadi refleksi besarnya perkembangan dunia literasi di tanah air.

Bagi mereka yang paham sejarah, peristiwa ini seolah memutar kembali rekam jejak Alm. Soeharto, mantan Presiden RI yang membungkam arus informasi dengan melakukan hal yang sama, selepas lengsernya Alm. Soekarno yang kemudian menjadi pesakitan. Barangkali kita semua tahu bahwa penguasaan semua lini media di era Alm. Soeharto adalah pembungkaman terhadap semua yang berpotensi menimbulkan makar, termasuk komunisme.

Tak heran jika saat kecil dulu, saat saya menemukan tumpukan buku-buku bersampul cokelat atau bersampul bungkus kado setelah saya buka ternyata adalah buku-buku Pramoedya, Soekarno, dan beberapa buku yang di era Orde Baru adalah buku terlarang. Buku yang dulu dibeli pakde saya secara sembunyi-sembunyi di tengah aktifitasnya sebagai birokrat sampai wakil rakyat, dari cerita pakde juga saya mengetahui bahwa pemberangusan buku kiri saat itu memang benar ada.

Menjelang awal Mei lalu, tanggal 30 April 2016 adalah peringatan 10 tahun wafatnya Pramoedya Ananta Toer (1925-2006), sang legenda penulis Indonesia yang dihormati oleh dunia. Namun hingga kini pelarangan buku-buku karyanya yang dilakukan sejak 1965 tak juga dicabut secara resmi oleh pemerintah.

Kita tahu bahwa pelaku utama industri perbukuan adalah penulis. Dari otak dan tangan merekalah, kita menikmati dunia pemikiran yang membawa kita untuk menikmati dunia secara luas. Sayangnya di negeri ini penulis masih dipandang sebelah mata. Ditambah lagi dengan pernyataan Dedi Junaedi, bibit penulis yang harusnya berkarya malah disensor. Belum lagi jika karyanya harus diberangus, buku dibakar, belum sempat berkutat dengan kondisi ekonominya, ancaman seperti itu justru akan menambah kelam dunia literasi di Indonesia.

Sungguh ironis jika pada peringatan hari buku nasional ini kita dihadapkan kebijakan pemberangusan buku yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Pemerintah harusnya bertanggung jawab atas upaya pencerdasan bangsa, termasuk melalui memudahkan akses terhadap buku bermutu. Bukan dengan pengkebirian aktualisasi keilmuan, hanya untuk melawan stigma yang lebih didominasi oleh unsur politis.

Sebagai penutup, saya meminjam quote Barbara W. Tuchman, sejarawan berkebangsaan Amerika sekaligus cucu Duta Besar Kerajaan Ottoman:

“Tanpa buku, sejarah diam, sastra bungkam, sains lumpuh, dan pemikiran macet. Buku adalah mesin perubahan, jendela dunia, mercusuar yang dipancangkan di samudra waktu.”

Selamat Hari Buku Nasional, selamat berkabung dunia literasi…

Jagakarsa, Jakarta Selatan, 17 Mei 2016.

*) Penulis adalah Wakil Sekretaris Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Malang Raya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.