Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Hari Kedua PPDB, Masyarakat Banyak Keluhkan Mekanisme

Hari Kedua PPDB, Masyarakat Banyak Keluhkan Mekanisme

110
0
BERBAGI

Malang, 23 Mei 2019. Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Malang 2019 untuk SMP Negeri dimulai tanggal 20-22 Mei 2019. Pelaksanaan PPDB pada hari kedua dimulai melalui jalur zonasi dengan kuota 90% dan telah ditentukan pembagian detail zonasi setiap sekolah. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Masyarakat berbondong-bondong untuk mengakses PPDB melalui jalur zonasi.

Pengawasan pelaksanaan PPDB harus melibatkan banyak pihak, sehingga sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil, MCW mengadakan pemantauan serta membuka pos pengaduan untuk setiap keluhan ataupun penyimpangan yang ditemukan dilapangan. Pengaduan yang dibuka oleh MCW dapat dilakukan melalui telpon ataupun Whatapps melalui nomor 082264003174. Pada hari kedua pendaftaran PPDB SMP Negeri, MCW bersama Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mulai melakukan pemantaun lapangan dibeberapa titik sekolah. Dari pemantauan lapangan diperoleh hasil sebagai berikut:
Pertama, Sosialisasi informasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang mengenai mekanisme PPDB masih kurang maksimal, sehingga masyarakat belum mengetahui secara penuh tentang mekanisme PPDB 2019. Selain itu, juga banyak yang mengeluhkan tentang jalur khusus untuk keluarga kurang mampu.
Kedua, Belum maksimalnya pelayanan dari panitia PPDB yang memberikan informasi pendaftaran secara akurat. Pelayanan yang diberikan oleh panita masih saling melempar. Padahal, setiap pendaftar yang hadir membutuhkan pengarahan dan informasi mengenai mekanisme PPDB jalur zonasi semaksimal mungkin.
Ketiga, Mekanisme pendaftaran secara online masih belum dapat dilakukan secara optimal dikerenakan banyak terjadi server down. Hal ini menjadi permasalahan klasik yang terus berulang setiap tahun. Para pendaftar yang sudah menunggu dari hari pertama harus kembali ke sekolah pada keesokan harinya. Permasalahan tersebut menjadi keluhan utama setiap pendaftar karena khawatir datanya belum masuk hingga hari terakhir pendaftaran dan berdampak tidak dapat melanjutkan pendidikan.
Keempat, masih ditemukan sekolah yang menawarkan pembelian seragam (batik dan seragam olahraga) kepada wali murid. Sedangkan dalam aturan (PP No 17 Tahun 2010 tentang Pegelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 181) menyatakan pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan, termasuk komite sekolah (pasal 198 PP No 17 Tahun 2010).
Melalui pemantauan yang telah dilakukan tersebut, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) dan Malang Corruption Watch (MCW) memberikan rekomendasi:
1. Dinas Pendidikan dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 harus melakukan sosialisasi secara masif dan memberikan pelayanan dengan baik kepada pendaftar mengenai mekanisme PPDB.
2. Setiap sekolah harus menempel informasi mekanisme PPDB secara jelas dan detail.
3. Dinas Pendidikan Kota Malang harus mempermudah proses seleksi untuk jalur zonasi PSJ (Prasejahtera)
4. Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan DPRD Kota Malang harus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PPDB 2018
5. Dinas Pendidikan Kota Malang harus mempersiapkan sistem PPDB online yang kompatibel untuk mengakomodir setiap kebutuhan pedaftar.
6. MCW beserta masyarakat Kota Malang mendorong Dinas Pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan PPDB kepada masyarakat.

Contact person: 085 655 770 956 (Intan- Divisi Advokasi MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.