Beranda Suara Rakyat Opini Hari Pelajar Internasional : Pendidikan Kita (Masih) Memiskinkan

Hari Pelajar Internasional : Pendidikan Kita (Masih) Memiskinkan

74
0
BERBAGI

Jika sudi melihat lebih jauh sejarah bangsa, pendidikan merupakan hal yang penting untuk mengukur seberapa jauh transformasi sosial terjadi di bumi pertiwi ini. Pada masa penjajahan Belanda,  para pemuda yang berpendidikan berkumpul membentuk organisasi Budi Utomo. Meskipun tak berumur panjang, Budi Utomo berhasil memantik semangat pemuda dan kaum terpelajar tentang arti penting pendidikan, berorganisasi dan terutama benih-benih sikap perlawanan terhadap penjajah. Kemudian pada 10 November 1945, para pemimpin perjuangan, arek-arek Surabaya, dan segenap rakyat di sekitar Jawa Timur (meskipun tidak semuanya kaum terpelajar) turut bertempur di medan perang melawan pasukan sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada pertempuran itu ribuan nyawa pun melayang. Presiden Soekarno menetapkan peristiwa itu menjadi hari pahlawan.[1]

Yang tidak kalah penting lagi, peran organisasi sipil bercorak keagamaan seperti  NU dan Muhammadiyah dalam sektor pendidikan juga wajib menjadi pelajaran. Meskipun tidak memiliki hubungan struktural secara langsung dengan negara. Sejarah mencatat bahwa organisasi tersebut berhasil melembagakan jaringan pendidikan pesantren dan sejumlah aset lembaga pendidikan formal ke seluruh penjuru negeri. Visi penting organisasi yang berupaya  menciptakan iklim pendidikan yang berparadigma inklusif, penuh kasih sayang (rahmah) dan merawat wacana pluralisme agama, kesemuanya banyak diadopsi untuk kepentingan misi pendidikan nasional.

Merdeka Belajar?

Peristiwa semacam itu yang nampaknya gagal dipahami oleh  pemerintah saat ini. Jika Bung Karno dulu pernah menegaskan “jangan sekali-kali melupakan sejarah” (Jas Merah), maka sejarah itu pula yang menjadi saksi wajah dan kondisi pendidikan saat ini. Sejarah panjang pendidikan kita tidak ditelaah secara baik oleh para pembuat kebijakan. Konsep “merdeka belajar” tidak lebih dari sekadar jargon dan slogan yang saban hari dibicarakan oleh mulut dan didengar oleh telinga. Pendidikan hanya dimaknai sebatas proses belajar mengajar di dalam ruang kelas saja. Mempelajari yang “baik-baik” dan menghindari proses pendidikan kritis yang bahkan sedari awal digagas bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka dan Muhammad Syafei. Kaum terpelajar saat ini masih diajari supaya patuh dan tunduk. Jika berbuat baik, berprestasi, mereka diberi bintang, diberi hadiah. Jika berbuat salah mereka dihukum, dikucilkan.

Nampaknya, Mas Menteri Pendiidikan perlu menjelaskan secara rigid makna “merdeka belajar” versi pemerintah saat ini kepada seluruh masyarakat, terutama kaum terpelajar. Apakah ide “merdeka belajar” memang dikonsep seperti yang kita alami saat ini? Dampak yang dialami oleh pelajar tidak jauh lebih baik dari konsep-konsep menteri sebelumnya. Slogan yang terdengar progresif, namun minim impelementasi dan tanpa pengaruh yang berarti. Pendidikan kita masih belum sepenuhnya bebas. Contoh mudahnya terlihat ketika Mohammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, saat aksi “Reformasi Dikorupsi” berlangsung menganjurkan “. Mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah dengan baik, supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik, yang berkualitas menuju  daya saing”.[2]

Negara justru melakukan upaya-upaya penundukan tersebut (menurut Antonio Gramsci : menyebut pembentukan akal sehat ini sebagai upaya pembentukan hegemoni budaya, alias dominasi kelas yang berkuasa secara ekonomi, budaya, agama, dan/ atau politik). Strategi ini termasuk menjustifikasi tindakan-tindakan opresif yang dilakukan negara (sebagai aktualisasi nilai-nilai negara) dan melihat hal tersebut sebagai sebuah kewajaran atau “akal sehat” (common sense) dalam keseharian kita. Semua diwujudkan demi terwujudnya kemajuan dan keteraturan negara dimana definisinya pun telah dimonopoli oleh negara.[3]

Pasal Tentang Pendidikan di UU Omnibus Law

Semangat atas nilai-nilai pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi kita nampak kabur tatkala UU Omnibus Law disahkan. Cita-cita para pendiri bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa semakin tereduksi karena disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Kini, semangat pendidikan bukan untuk mencerdaskan, namun semata hanya untuk mempersiapkan para pelajar memasuki dunia kerja yang penuh persaingan dan tak jarang saling sikut menyikut. Imajinasi kesejahteraan yang seharusnya dijamin, saat ini negara justru memilih lepas tangan dan menyerahkannya kepada Pasar. Inilah kejahatan terselubung yang bukan hanya menyasar para pekerja, tapi juga para pencari kerja yang saat ini masih mengenyam pendidikan. Pendidikan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia semakin dibatasi, bahkan diregulasikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dalam UU Omnibus Law, perizinan pada sektor pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat dilakukan sesuai aturan izin berusaha. Hal ini akan membuat pendidikan semakin mahal dan tak  terjangkau bagi mereka yang miskin. Padahal dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan harus bersifat nirlaba, karena bukan badan usaha yang mengejar keuntungan. Dengan kata lain komersialisasi terhadap pendidikan kini tampak semakin nyata pasca disahkannya Omnibus Law. Praktik pendidikan sebagai bisnis pun telah dilegalkan meskipun tidak sesuai dengan cita-cita dasar negara.

Pelajar Hari Ini

Tepat di hari pelajar internasional ini (17 November 2020), tampaknya kita perlu merefleksikan kembali definisi pelajar yang sesungguhnya. Sudahkah kita cukup belajar saja, duduk di bangku sekolah berharap ijazah dapat digantikan dengan imbalan pekerjaan. Ataukah belajar untuk menjadi pembelajar, kemudian membuat suatu perubahan sosial kearah masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Narasi “agent of change” bukanlah `hanya milik mahasiswa, tapi seluruh kaum terpelajar (baik pendidikan formal, nonformal dan informal) berhak untuk membuat suatu perubahan. Perlu adanya sinergitas antara semua pihak yang berkepentingan untuk menciptakan suasana pendidikan yang demokratis. Hak untuk mengakses pendidikan harus diakomodir secara nyata tanpa membeda-bedakan kelompok strata sosial. Hal tersebut perlu untuk segera dilakukan karena membangun sebuah peradaban adalah dengan membangun sumber daya manusianya, dan salah satu cara yang efektif adalah melalui pendidikan.

Terakhir, pelajar hari ini memang bebas untuk memilih dan menentukan sikapnya. Apakah dia akan menjadi pelajar yang berani melawan ketidakadilan layaknya organisasi Budi Utomo dan para pemuda arek arek-arek Surabaya dulu? Ataukah memilih bungkam dan diam melihat ketertindasan nampak nyata ada didepan mata.

“Cita-cita pendidikan, apakah manusia dididik untuk mengajar atau membajak (lahan), menenun atau menulis, tidak boleh dibiarkan tenggelam ke dalam utilitarianisme yang dangkal. Pendidikan harus menjaga cita-citanya yang luas, dan tidak pernah lupa bahwa pendidikan berhubungan dengan Jiwa dan bukan dengan uang” (Du Bois, 1902: 82).

“Ribuan kelompok saat ini bekerja bersama melawan kekuatan-kekuatan yang menjadi ancaman bersama yang dapat digambarkan secara luas sebagai privatisasi pada seluruh aspek kehidupan, dan perubahan dari setiap aktivitas dan nilai (value) menjadi komoditas” (Naomi Klein)


[1] https://tirto.id/hari-pahlawan-10-november-2020-sejarah-pertempuran-surabaya-1945-f6QT

[2] CNN Indonesia, 2019

[3] Catatan Getol : Bunga Rampai: Catatan Kritis Atas Pendidikan, Upah dan Undang-Undang Omnibus Law. 17 November 2020

Oleh : Ahmad Adi S. (Unit Pendidikan Publik MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.