Beranda Suara Rakyat Opini Hasil Pilkada 2020,Pemimpin Yang Lemah Legitimasi

Hasil Pilkada 2020,Pemimpin Yang Lemah Legitimasi

174
0
BERBAGI
Ilustrasi Gambar : Sawali info

Waktu kampanye Pemilihan Kepala Daerah telah memasuki babak akhir. Perlu diketahui, jadwal kampanye dimulai sejak 26 September lalu, masih menyisakan waktu kurang lebih sepekan lagi pasangan calon untuk melakukan kampanye politik sebelum pasangan calon memasuki masa tenang. Namun, antusiasme publik mengikuti agenda kampanye pencalonan pilkada 2020 ini cenderung rendah. Berdasarkan hasil data yang diolah oleh litbang kompas,[1] terungkap bahwa lebih dari dua pertiga responden atau sebanyak 68,9 persen, hingga pekan lalu, 24 Oktober 2020,mereka sama sekali tidak mengikuti kegiatan kampanye, baik kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka maupun daring.

Sebagian aktivitas kampanye tatap muka Pasangan calon masih cenderung sering melanggar aturan protokol kesehatan. Padahal, kepatuhan pada protokol kesehatan menjadi syarat mutlak di tengah pandemi Covid-19. Pelanggaran yang ditemukan kampanye tatap muka adalah pengumpulan massa di atas 50 orang. Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, pertemuan tatap muka hanya boleh dilakukan dengan jumlah kehadiran maksimal 50 orang.

Menurut catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terdapat 18.025 penyelenggaraan pertemuan tatap muka selama pelaksanaan kampanye sejak 26 September hingga 24 November 2020.[2] Dari jumlah itu, terdapat 2.126 pelanggaran protokol kesehatan, 1.618 penerbitan surat peringatan, dan 197 kali pembubaran kampanye. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pertemuan tatap muka masih menjadi pilihan utama yang dilakukan oleh calon dalam melakukan kampanye pilkada.

Masa Kampanye Makin Sempit, Negara Gagal Menahan Covid

Wabah Covid-19 di Indonesia belum ada tanda mereda, bahkan terindikasi semakin meningkat. Situasi terlihat dari penambahan kasus Covid-19 di Indonesia, data Satgas Covid-19 per 30 November 2020. Ada 538.883 kasus. Dengan rincian penambahan 4.617 orang positif Covid-19, tambahan meninggal dunia 130 orang, tambahan sembuh 4.725 orang.

Panitia pemilihan kepala daerah yang positif Covid-19 ditengah semakin dekatnya proses pencoblosan Pilkada tahun 2020. Di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, terdapat Sembilan puluh enam pengawas pemilu yang terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka adalah pengawas pemilu tingkat kelurahan/desa serta kecamatan. Di Kota Manado, Sulawesi Utara, terdapat ribuan anggota KPPS dinyatakan reaktif Covid-19.

Sedangkan opsi penggantian anggota KPPS saat waktu tersisa Sembilan hari lagi terasa tidak memungkinkan, jika anggota KPPS yang berhalangan hanya satu atau dua, tugas dapat diambil alih oleh panitia pemilihan lainnya. Namun jika yang berhalangan lebih dari dua, maka secara otomatis harus merekrut panitia baru, perekrutan itu, selain mencari orang yang memenuhi syarat administrasi, juga membutuhkan jeda waktu untuk bimbingan teknis dan tes kesehatan. Apakah sisa waktu sebelum pemungutan suara memungkinkan untuk merekrut orang yang berintegritas dan sehat?

Rendahnya Partisipasi Pemilih Semakin Nyata

Sebagian daerah pilkada melaksanakan tes cepat kurang dari 14 hari sebelum pencoblosan sehingga waktu isolasi mandiri tidak memenuhi ketentuan. Misalkan di sebanyak 1.813 anggota KPPS di Kota Blitar, baru akan menjalani tes cepat pada 28-29 November. di Kabupaten Jember menjalani tes cepat pada tanggal 28-29 November 2020, di Kabupaten Sidoarjo, tes cepat dijadwalkan baru selesai 4 Desember 2020 atau lima hari menjelang pencoblosan, di Kabupaten Kediri dilakukan pada tanggal 30 November 2020, dan di Kabupaten Malang, pelaksanaan Rapid Test untuk 9.998 anggota KPPS dijadwalkan pada tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2020. Jika hasil rapid test tersebut memberikan konfirmasi bahwa banyak anggota KPPS yang positif Covid-19, maka KPU tidak punya pilihan untuk penggantian anggota KPPS tersebut.

Ancaman Covid-19 tidak hanya menyasar KPPS, ancaman pemiilih akan terpaparnya Covid-19 juga mulai tampak dari tingginya Covid-19 di daerah, misalkan kasus positif Covid-19 di Kota Bekasi tembus 10.000 orang, di Provinsi Jawa Timur, total angka kematian dalam kasus COVID-19 di Jatim mencapai 4.346 pasien. Dalam waktu sepekan, ada tambahan 221 pasien COVID-19 yang meninggal.[3]

Dengan demikian, masyarakat yang terpapar Covid-19 semakin naik, ancaman partisipasi masyarakat untuk memilih itu semakin nyata, apabila tingkat partisipasi pemilih menurun maka akan berpengaruh pada kualitas demokrasi dan legitimasi para kepala daerah terpilih dalam pilkada. Sehingga berdampak pada kepala daerah yang terpilih nanti berkurang legitimasinya karena diikuti oleh sedikit pemilih.

Penyelenggaraan Pilkada 2020 ini harus belajar dari 40 negara yang sudah menyelenggarakan pemilu dalam masa pandemic Covid-19, terjadi tren penurunan partisipasi pemilih, rata-rata 10 persen. Negara Togo misalkan, partisipasi pemilih turun dari 90 persen turun menjadi 65 persen, di Negara Polandia, partisipasi pemilih dari 65 persen turun menjadi 55 persen.

Untuk menaga proses demokrasi di daerah, yakni penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sangat diharapkan peran penyelenggara pilkada, KPU dan Bawaslu untuk benar-benar memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemic ini telah siap, berintegritas dan menjamin bahwa proses pilkada tahun 2020 ini di jalankan dengan transparan, aturan main yang jelas, menjamin kepastian hukum, menindak segala kecurangan yang muncul dengan prosedur hukum yang baik dan benar sesuai dengan aturan.


[1] https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/11/30/jaga-kualitas-pilkada-2/

[2] https://pilkada.tempo.co/read/1408780/bawaslu-minta-peserta-pilkada-2020-hindari-kampanye-tatap-muka

[3] Data satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur tanggal 30 November 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.