Beranda Suara Rakyat Rilis Pers HENTIKAN PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RUU PILKADA

HENTIKAN PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RUU PILKADA

40
0
BERBAGI

Rencana DPR dan Pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) diakhir masa jabatan DPR RI periode 2009-2014, menunjukkan adanya motif kepentingan politis.  Selan itu, RUU Pilkada masih menyisakan persoalan mendasar, diantaranya menyangkut mekanisme proses Pilkada yang rencananya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat dan belum jelasnya penataan kewenangan Pemda yang masih dibahas dalam revisi UU Pemerintahan daerah. Karena itu, pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah patut untuk ditunda.

Persoalan Pembahasan RUU Pilkada

RUU Pilkada adalah bagian dari RUU Pemerintahan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah (Kemendagri) untuk menggantikan UU No. 32/2004 jo UU No. 12/2008 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara terpisah dari RUU Pemda. Namun, RUU Pilkada yang diajukan oleh pemerintah tersebut mengatur sejumlah perubahan yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap sistem Pilkada. Pemerintah sempat mengusulkan Pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, namun dipilih oleh DPRD.

Menanggapi rencana ini, kami berpendapat:

  1. RUU Pilkada sama dengan sistem Pilkada pada zaman Orde Baru, dimana rakyat tidak terlibat langsung dalam proses demokrasi daerah.
  2. Tercerabutnya hak rakyat untuk terlibat secara langsung dalam proses demokrasi lokal, semakin melebarkan peluang praktik borjuasi demokrasi lokal.
  3. Kepala daerah yang seharusnya berkedudukan sejajar dengan DPRD di daerahnya berpotensi kehilangan independensinya karena dipilih oleh DPRD.
  4. RUU Pilkada juga telah melakukan diskriminasi serta pencerabiutan hak sipil politik karena RUU Pilkada menetapkan bahwa kepala daerah diangkat dari pejabat pegawai negeri sipil.
  5. Apa yang diusulkan oleh Kemendagri dan perkembangan sidang pembahasan terakhir tentang RUU Pilkada sangat kontraproduktif dengan janji pasangan Capres-Cawapres dalam Debat Capres-Cawapres RI 2014-2019 beberapa bulan lalu, dimana kedua pasangan kandidiat berjanji berkomitmen untuk mempertahan sistem Pilkada langsung oleh rakyat.

Dalam 30 hari ke depan, Panja RUU Pilkada  mengejar target untuk menyelesaikan dan menetapkan RUU Pilkada. Padahal pembahasan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah belum lagi tuntas dibahas. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa lembaga tersebut tidak akan lagi menangani kasus sengketa pilkada pasca tertangkapnya Mantan Ketua MK dalam kasus korupsi Pilkada Lebak Banten. Proses penentuan siapa yang akan mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa pilkada, akan sangat berpengaruh terhadap sistem pilkada dan juga penyelenggaraan pemilu secara umum.

Pada saat yang sama, KPU sebagai penyelenggara pemilu sedang bersiap-siap melaksanakan jadwal Pilkada di 247 daerah pada tahun 2015. Bahkan, menurut jadwal pergantian masa jabatan kepala daerah, pada bulan Januari 2015, ada daerah yang akan memulai tahapan pilkada. Sementara, aturan hukum yang ada masih menunggu apa yang akan diatur di dalam RUU Pilkada yang masih sedang digodok oleh DPR.

Proses  pembahasan RUU Pilkada selama ini melalui pengklusteran isu-isu krusial dan masih harus melalui proses perumusan dan sinkronisasi pasal-pasal yang ada di dalam RUU Pilkada. Walaupun, menurut keterangan Abdul Hakam Naja (Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada) pada Kamis, 28 Agustus 2014 lalu, isu krusial yang masih belum ditetapkan dalam panja hanya tinggal satu isu yaitu posisi wakil kepala daerah dicalonkan satu paket dengan kepala daerah atau ditunjuk oleh kepala daerah yang terpilih. Namun, RUU Pilkada  yang sudah dua tahun dibahas oleh DPR ini masih sangat harus melalui proses perumusan pasal per pasal dan sinkronisasi yang bisa memakan waktu yang panjang.  Sesuai pengalaman pembahasan RUU MD3 yang membahas UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ternyata justru pada tahap perumusan dan sinkronisasi pasal-pasal terjadi banyak perubahan terhadap ketentuan yang diatur di dalam UU tersebut.

Melihat masih begitu banyak persoalan yang harus dibahas secara mendalam berkaitan dengan RUU Pemilihan Kepala Daerah, maka Kami dari masyarakat sipil mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk:

  1. Menghentikan Pembahasan RUU Pilkada dan menyerahkan pembahasannya kepada anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2014 karena tidak sejalan dengan janji kampanye pemerintahan baru dan menyebabkan adanya perubahan dalam sistem politik pemerintahan lokal.
  2. DPR harus fokus untuk membahas APBN. Di akhir masa jabatannya, baik Pemerintah maupun DPR tidak mempunyai legitimasi yang krusial bagi Pemerintahan Daerah lima tahun ke depan. Pemerintahan dan anggota legislatif 2014-2019 sudah terpilih dan akan segera dilantik.
  3. Tidak menjadikan RUU Pilkada sebagai alat untuk meneruskan pertarungan lanjutan Pilpres.
  4. Tidak memundurkan demokrasi daerah sebagaimana pada era Rezim otoriter Orde Baru.
  5. Tidak Memasung Hak Sipil Politik rakyat daerah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi institusi pemerintahan daerah.

Malang, 9 September 2014

KOALISI MASYARAKAT SIPIL JAWA TIMUR

Malang Corruption Wath (MCW),
HMI Cabang Malang,
HMI UIN Malang,
In-TRANS Institute

Institute for Regional Development and Studies (IRDeS-Situbondo)

Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK-Blitar)

Parliament Watch Indonesia

CP:

Akmal Adicahya (085645297586) Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW *Koordinator Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.