Beranda Suara Rakyat ILUSI PASAR RAKYAT: ANTARA DITOS DAN PASAR MERJOSARI

ILUSI PASAR RAKYAT: ANTARA DITOS DAN PASAR MERJOSARI

209
0
BERBAGI

Pasar menjadi satu tempat yang selalu tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Ia menjadi pusat transaksi ekonomi antar manusia yang mampu memberikan kehidupan. Dalam sejarah bangsa arab, khususnya dalam perkembangan agama islam dikenal seorang sahabat yang kaya raya bernama Abdurrahman bin Auf. Saat hijrah, sang sahabat meninggalkan seluruh kekayaannya di Makkah dan harus memulai untuk hidup dari nol di Madinah. Oleh para sahabat Anshar (kaum muslim di Madinah), Abdurrahman Bin Auf ditawarkan untuk mendapat harta secara Cuma-Cuma. Akan tetapi, bukannya menerima harta tersebut, Abdurrahman justru menanyakan lokasi pasar dan bergegas ke sana. Tidak lama setelah itu Abdurrahman berhasil mendapatkan kekayaan dari aktifitas dagang yang Ia lakukan di pasar.

Pada hari ini pasar juga menjadi sumber lokasi banyak warga mencari penghidupan. Tentu saja pasar dimaksud ialah pasar tradisional di mana bermacam-macam jenis pedagang berkumpul.  Di dalamnya terdapat pedagang kaya raya yang memiliki puluhan lapak hingga pedagang tanpa lapak yang menjajakan dagangannya dengan cara berkeliling. Akan tetapi satu hal yang pasti, para pedagang di pasar tradisional sedang mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarganya. Mereka sedang memperjuangkan hak konstitusional-nya untuk bekerja demi memperoleh penghidupan yang layak. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 27 UUD NRI 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Penuh Masalah

Sayang, pasar nampaknya tidak dianggap penting oleh penyelenggara negara. Hal ini terbukti dengan bertumpuknya permasalahan yang ada di sebuah pasar, khususnya pasar tradisional. Kondisi kumuh dan berbau tidak sedap merupakan permasalahan umum dan berkelanjutan yang dapat ditemukan nyaris di setiap pasar tradisional. Sangat sulit bagi masyarakat untuk menemukan pasar yang lepas dari label tersebut. Akan tetapi, perlu diperjelas bahwa permasalahan ini tidak lain hanyalah dampak dari permasalahan lainnya yang tak kunjung diselesaikan.

Banyak pasar tradisional sejatinya memiliki susunan atau konstruksi bangunan yang tak layak atau seadanya. Jalan yang sempit, atap yang tak kokoh, hingga pada akhirnya ketika hujan turun akan sangat mengganggu proses jual-beli. Kebakaran pasar adalah bukti nyata lainnya bahwa sebuah bangunan yang digunakan tidak layak untuk dijadikan sebagai lokasi berdagang. Parahnya, kebakaran pasar merupakan hal yang berulang kali terjadi di berbagai daerah. Pasar Besar dan Pasar Comboran di Kota Malang, Pasar Krempyeng di Gresik, Pasar Baru Porong di Sidoarjo, Pasar Legi di Blitar, dan Pasar Sayur di Magetan merupakan  sejumlah pasar yang terbakar dalam rentang waktu 2016 hingga 2017 di Jawa Timur. Seperti pasar tradisional lainnya, pasar-pasar tersebut dengan mudah dilalap si jago merah karena tidak memiliki sistem atau instalasi pemadam kebakaran.

Ketiadaan instalasi pemadam kebakaran di pasar-pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah harus dilihat secara kritis. Apakah dalam proses perencanaan tak satupun konsultan perencana memikirkan pentingnya instalasi tersebut, atau dalam proses pembangunan telah terjadi penyelewengan yang mengakibatkan instalasi tersebut tidak terpasang. Kemungkinan-kemungkinan tersebut sangatlah rasional bila melihat sejumlah penyimpangan pada proses pembangunan pasar. Bila mengacu pada LHP BPK TA 2013, dalam proses pembangunan Pasar Sumedang Kabupaten Malang terdapat pengurangan kualitas bangunan sehingga berakibat pada dugaan kerugian negara sebesar 47 Juta. Sementara dalam proyek pembangunan pasar kasin, Kejaksaan Negeri Malang menduga adanya kerugian negara sebesar 192 juta rupiah. Akibatnya, kedua pasar tersebut tidak terbangun sebagaimana mestinya.

Selain harus berhadapan dengan kondisi bangunan tak layak serta praktik korupsi, para pedagang pasar kini harus menghadapi skema kerjasama baru antara pemerintah dan investor swasta pengembang pasar modern (mall). Kerjasama ini lazim dikenal sebagai perjanjian BOT (Build-Operate-Transfer). Sederhananya, pihak swasta mendirikan (bulid) pasar modern-nya di atas tanah lokasi pasar tradisional berada yang notabene merupakan milik pemerintah. Setelah sekian puluh tahun beroperasi (operate), maka bangunan pasar modern milik swasta tersebut akan diberikan (transfer) kepada pemerintah. Perjanjian ini seringkali tidak melibatkan seluruh pedagang pasar dan mengakibatkan para pedagang harus berpindah lokasi atau bahkan mengalami penggusuran paksa oleh aparat dari lokasi mereka berdagang. Nampaknya, hal inilah yang tengah dialami pedagang pasar merjosari dan pasar blimbing Kota Malang.

Nyaris sebulan terakhir masyarakat Kota Malang disuguhi polemik penggusuran pasar tradisional merjosari (selanjutnya disebut pasar merjosari). Pemerintah Kota Malang meminta para pedagang merjosari untuk segera pindah dan menempati pasar terpadu dinoyo (selanjutnya disebut dengan pasar dinoyo). Satuan Polisi Pamong Praja dari Dinas Pasar, Polisi, hingga TNI turut serta mengawal proses relokasi ini. Alasan pemerintah untuk merelokasi pun sangat kuat, yaitu lahan yang digunakan oleh Pasar Merjosari sejatinya merupakan RTH (ruang terbuka hijau). Sehingga keberadaan pasar di lahan tersebut bertentangan dengan peraturan daerah kota malang tentang rencana tata ruang wilayah. Dengan memperhatikan landasan yang dimiliki oleh pemerintah, maka sudah jelas tidak ada alasan bagi pedagang untuk bersikukuh berjualan di pasar merjosari. Selain keberadaannya melanggar ketentuan tentang tata ruang wilayah kota, telah tersedia tempat relokasi di pasar dinoyo.

Akan tetapi selayaknya pepatah tiada asap tanpa api, penolakan ini nampaknya bukan sekedar persoalan penertiban atas sebuah pelanggaran semata. Karena para pedagang pasar merjosari pun sebelumnya merupakan para pedagang  pasar dinoyo yang pada tahun 2012-2013 direlokasi oleh pemerintah Kota Malang. Pada saat itu, Relokasi dilandaskan pada program pemerintah kota untuk melakukan revitalisasi pasar di Kota Malang. Berdasarkan keputusan walikota malang, lokasi relokasi ini pada awalnya bernama pasar penampungan merjosari, akan tetapi pada tahun 2013 berubah menjadi pasar tradisional merjosari. Perubahan nama ini menghapuskan kata penampungan pada nama pertama dan mengesankan bahwa Pasar Merjosari merupakan pasar yang tetap dan tidak akan direlokasi kembali. Artinya, kegiatan jual beli pada pasar merjosari di atas lahan yang diperuntukan bagi ruang terbuka hijau bukan semata-mata kesalahan para pedagang. Justru pemerintah Kota Malang yang telah melanggar aturan tersebut, kemudian melibatkan warga pedagang di dalamnya, dan kini meminta pedagang menanggung seluruh kesalahan tersebut dengan melakukan penggusuran.

Omong Kosong Tata Ruang

Pemerintah Kota Malang memiliki sejarah panjang perihal pelanggaran atas peruntukan tata ruang wilayah kota. Sebelum berlaku Perda Kota Malang No 4 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030, telah terdapat Perda Kota Malang No 7 Tahun 2001 tentang RTRW 2001-2011 yang di dalamnya juga mengatur perihal ruang terbuka hijau. Bahkan, dalam pasal 20 ayat (5) huruf m secara tegas pemerintah kota malang melarang terjadinya peralihan fungsi atas lahan RTH “ruang terbuka hijau yang ada sekarang keberadaannya tetap dipertahankan dan dihindari peralihan fungsi maupun pemanfaatan selain RTH atau sejenisnya”. Sayang, rencana tata ruang kota hanya menjadi sebatas rencana di atas kertas yang sangat mudah disimpangi.

Tulus Wahjuono mencatat terdapat setidaknya 10 wilayah RTH yang telah atau direncanakan untuk dialih fungsi. Secara faktual (de facto) lahan-lahan tersebut telah berubah fungsinya meski dalam norma hukum (de jure) ditetapkan sebagai RTH. Ia mencontohkan lahan APP (Akademi Penyuluhan Pertanian) Malang di kelurahan penanggungan telah berubah menjadi pusat perbelanjaan modern yang dikenal dengan Matos (Malang Town Square). Selanjutnya terdapat lahan RTH stadion gajayana yang dialih fungsi menjadi pusat perbelanjaan modern MOG (Malang Olympic Garden) (Wahjuono: 2007). Pada saat pendiriannya, kedua pusat perbelanjaan tersebut sempat mengalami penolakan oleh sejumlah elemen masyarakat di Kota Malang, dasarnya ialah lokasi pendirian yang tak sesuai dengan tata ruang wilayah kota saat itu. Sayang, pada kasus ini tidak terdapat upaya penegakan hukum oleh pemerintah, pun keduanya masih tetap beroperasi hingga saat ini.

Menjadi Marketing Perusahaan

Tajam ke bawah dan tumpul ke atas merupakan ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan penggusuran pasar merjosari bila dibandingkan dengan pelanggaran tata ruang lainnya. Pada kasus Matos dan MOG, keduanya seakan mendapatkan insentif serta jaminan operasi dari pemerintah hingga perda yang diduga dilanggar dirubah dan perda baru melegalkan lokasi kedua pusat perbelanjaan tersebut. Akan tetapi pada kasus pasar merjosari, pemerintah dengan mudah setiap harinya menempatkan personil Satpol PP, Polisi, dan TNI untuk mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang mampu mengintimidasi warga agar segera pindah dengan alasan pasar merjosari yang menjadi tempat kegiatan jual beli warga telah melanggar tata ruang. Menariknya, tujuan relokasi para pedagang pasar merjosari ialah pada pasar terpadu dinoyo yang dikelola oleh swasta.

Pasar Terpadu Dinoyo merupakan hasil dari program revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Pembangunan pasar dikerjakan bersama pihak swasta dengan model perjanjian BOT (Build-Operate-Transfer). Tanah yang menjadi lokasi pembangunan merupakan milik pemerintah, sementara biaya pembangunan ditanggung oleh pihak swasta. Pada perjanjian ini, pihak swasta akan membangun (build) dan mengelola (operate) pasar hingga tahun 2040, barulah kemudian bangunan akan diserahkan (transfer) kepada pemerintah.

Kini, tahap pembangunan telah rampung dan tengah memasuki tahapan operasi. Untuk beroperasi tentu saja dibutuhkan para pedagang yang bersedia berdagang pada pasar tersebut. Karena dikelola oleh swasta maka para pedagang juga harus membeli lapak dan berurusan dengan pihak non-pemerintah dalam kesehariannya. Perlu diingat, selain mendirikan pasar, pada tanah tersebut dibangun pula pusat perbelanjaan modern baru yang dikenal dengan nama Ditos (Dinoyo Town Square) yang juga dimiliki pihak swasta. Sehingga, sikap pemerintah yang bersikukuh meminta para pedagang pasar tradisional merjosari untuk segera pindah ke lokasi pasar yang dimiliki dan dikelola oleh swasta terlihat selayaknya perilaku marketing sebuah perusahaan.

Akmal Adicahya,

Pegiat Anti-Korupsi di Malang Corruption Watch

Pegiat Hukum di Pusat Studi Hukum dan Masyarakat

Mahasiswa Pada Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Penerima Beasiswa BPI LPDP 2015

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.