Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Ini Alasan MCW Nilai Kinerja DPRD Batu Lambat

Ini Alasan MCW Nilai Kinerja DPRD Batu Lambat

89
0
BERBAGI

facepalm

SURYAMALANG.COM, BATU – Malang Coruption Watch (MCW) menyorot tajam kinerja DPRD Kota Batu yang lambat.

Hal ini didasarkan dari hasil kajian dan analisis MCW yang diketahui DPRD tidak bisa memanggil SKPD Pemkot terkait pajak daerah, ikut menyelesaikan 9 dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 79,7 miliar, dan belum diselesaikanya seluruh Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Batu sampai tiga bulan menjelang habisnya tahun 2015.

Divisi Korupsi Politik, M Taher Bugis menjelaskan, sesuai UU nomor 17 tahun 2014 tentang kewenangan DPRD telah mengatur jelas soal tugas dan fungsi. Yakni DPRD memiliki peran legislasi, peran budgeting, dan peran kontroling. Dari ketika peran tersebut ternyata DPRD Kota Batu tidak maksimal, bahkan cenderung lemot.

“Itu yang menjadi sorotan kami sehingga rakyat bisa dirugikan bila hal itu terus terjadi,” kata Taher Bugis, Jumat (2/10/2015).

Dijelaskan Taher Bugis, untuk kurang maksimalnya DPRD dalam menjalankan peran bisa diketahui dari usulan Perda inisiatif DPRD selama tahun 2015 yang hanya empat usulan. Yakni tentang Raperda Koperasi dan UKM, Raperda Pendidikan Gratis, Raperda persamaan gender, Raperda transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Jumlah usulan Raperda tersebut jauh dibandingkan Raperda yang diusulkan Pemkot Batu pada tahun 2015 yang mencapai 11 Raperda.

“Seharusnya sebagai Wakil Rakyat jumlah usulan Perda bisa lebih banyak sebagai bukti memang bekerja untuk rakyat. Tapi kalau usulan hanya empat Perda selama setahun dan itupun ada yang ditolak Pemkot Batu tentu kinerja DPRD dipertanyakan,” ucap Taher Bugis.

Demikian pula untuk peran Budgeting, menurut Taher Bugis, DPRDBatu sangat lemah. Hal itu dilihat dari problematika yang ada didalam APBD. Yakni adanya kebocoran pada pajak daerah hingga mencapai sekitar Rp 54,3 miliar yang berasal dari belum membayarnya sejumlah obyek wajib pajak di Kota Batu.

Baik dari pajak hiburan hingga pajak restoran dan perhotelan serta lainya. Selain itu, terjadinya pemborosan anggaran salah satunya pada SKPD Dinas Pariwisata dan kebudayaan untuk program promosi wisata yang mencapai sekitar Rp 15,3 miliar.

Nilai anggaran tersebut tidak rasional dan tidak sebanding dengan nilai pendapatan hasil promosi wisata yang dilakukan. Demikian pula untuk anggaran HUT Kota Batu dari tahun 2013 hingga Rp 2014 yang mencapai Rp 5 miliar dan tahun 2015 diperkirakan nilainya lebih besar lagi, hal itu tidak memberi manfaat signifikan bagi rakyat Kota Batu.

“Kondisi-kondisi diatas tidak dapat disikapi oleh DPRD Kota Batusehingga menunjukkan lemahnya peran Legislasi dan Budgeting,” tandas Taher Bugis.

Memang, diakui Taher, melihat besarnya dana anggaran dari APBD Kota Batu untuk membayar gaji 25 anggota DPRD beserta berbagai tunjangan dalam setahun yang mencapai sekitar Rp 5,1 miliar seharusnya kinerja harus lebih aktif.

Apalagi berbagai fasilitas penunjang anggota DPRD Kota Batumulai dari penyediaan makan dan minum yang mencapai Rp 349,8 juta setahun, serta 20 item fasilitas penunjang lain yang melekat di DPRD dengan total anggaran mencapai Rp 9,9 miliar bisa menjadi motivasi seriusnya mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

“Tapi kalau kenyataanya kinerja DPRD Batu seperti sekarang tentu tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan yang diterimanya setiap bulan. Maka rakyat yang dirugikan karena tidak mendapat hasil dari perwakilanya yang dipilih setiap lima tahun tersebut. DPRD Batu harus sadar akan hal itu dan bekerja lebih serius membela kepentingan rakayat, bukan sebaliknya tambah lemot,” tutur Taher Bugis.

Sumber: www.suryamalang.tribunnews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.