Jalan Rusak dan Bukti Abainya Pemerintah Kabupaten Malang

BERBAGI
Sumber gambar: Surya Malang

Pagi yang cerah di hari ke-18 pada tahun 2022 tidak bisa dinikmati sepenuhnya oleh Sri. Warga kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang itu melakukan perjalanan dengan motor Beat berwarna putihnya. Perempuan berusia 33 tahun itu melewati Jl. Raya Bakalan di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Kecepatan motor yang tidak begitu cepat rupanya belum cukup untuk memaksimalkan keselamatan dalam berkendara. Truk bermuatan pasir pada arah yang berlawan menerjang motor Sri, hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum tragedi itu terjadi, motor milik Sri sempat melewati lubang jalan yang cukup dalam sehingga posisi kendaraan itu berubah arah dan berada di lajur yang sebaliknya.

Tidak Transparan Sejak Proses Perencanaan

Bulan September 2021 hingga Maret 2022, ada empat tragedi memilukan kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Kecamatan Bululawang. Jl. Raya Krebet dan Jl. Raya Bakalan menjadi dua titik yang paling sering menjadi lokasi laka lantas. Industri berupa pabrik gula dengan truk-truk yang setiap hari berseliweran dan Bakalan yang setiap hari dilewati oleh kendaraan bermuatan besar karena posisinya dekat dengan salah satu pabrik material terbesar di Malang Raya menjadi beberapa penyebab banyaknya jalan berlubang di dua lokasi tersebut. Sayangnya, penganggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum-Bina Marga pada APBD 2022 kurang mencerminkan upaya untuk mengurangi potensi jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak.

Jika ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil, ada beberapa penyebab terjadinya jalan berlubang. Menurut Sukirman (1991), kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan memiliki beberapa penyebab seperti: kondisi lalu lintas yang selalu  mengalami peningkatan beban dan repetisi beban, genangan yang dapat berasal dari air hujan, sistem drainase jalan yang tidak baik serta naiknya air akibat sifat kapilaritas, material konstruksi perkerasan yang dapat disebabkan oleh sifat material itu sendiri atau karena sistem pengolahan yang tidak baik, curah hujan yang tinggi,  kondisi tanah dasar yang tidak stabil, serta proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang baik.

Berdasarkan faktor-faktor yang dijelaskan di atas, perencanaan jalan dan drainase menjadi sangat krusial karena fase tersebut sangat menentukan kondisi  jalan di masa-masa selanjutnya agar tidak ada lagi yang perlu bertaruh nyawa ketika berkendara di jalan-jalan utama Kabupaten Malang. Mirisnya, belanja Dinas Pekerjaan Umum-Bina Marga dan LPSE Kabupaten Malang hingga tulisan ini dibuat masih belum mencerminkan usaha tersebut.

Merujuk pada belanja pada Pengelolaan dan Peningkatan Drainase, ada tiga pos perencanaan yang menyedot Rp 4,7 miliar pada belanja jasa konsultansi yang memiliki persentase rata-rata 87 persen. Namun, sejauh ini, pada hasil pencarian di LPSE Kabupaten Malang tahun anggaran 2022 untuk pengadaan drainase, jasa konsultansi tidak pernah ditenderkan dan selalu melalui mekanisme penunjukan langsung. Parahnya, pengadaan tersebut tidak dituliskan secara spesifik dan hanya menggunakan kode-kode. Sangat jauh dari asas transparansi yang digaungkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setali tiga uang, pengadaan jasa konsultansi untuk perencanaan jalan juga jauh dari kata transparan. Jika menyelisik pengadaan non tender pada sumber yang sama, hanya muncul kode-kode jalan pada belanja jasa konsultansi  tanpa ada identitas jalan yang jelas. Lebih mirisnya lagi, hingga 18 Maret 2022, LPSE baru melakukan tender untuk satu ruas jalan dan masih berada pada tahap pengawasan teknis dan tendernya hingga tanggal tersebut masih belum selesai. Kepedulian atas rusaknya jalan dan keselamatan para penggunanya seolah nihil dari Dinas PU-Bina Marga Kabupaten Malang.

Drainase Tersumbat, Mengorbankan Rakyat

Senin, 14 Maret 2022 menjadi salah satu hari paling berat yang harus dilalui oleh warga Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis. Luapan sungai Kalisari setelah hujan deras selama 7 jam merendam rumah warga hingga menghanyutkan sebagian perabot rumah tangga. Berdasarkan hasil temuan BPBD Kabupaten Malang, tidak ada penyempitan badan sungai. Luapan sungai yang merendam rumah warga salah satunya diakibatkan oleh kacaunya sistem drainase yang selama ini sudah ada di desa tersebut. 

Masalah di atas hanya cerminan kecil dari masalah drainase yang punya andil dalam skala yang cukup besar pada kerusakan jalan. Hasil penelitian oleh Ridwan, dkk (2020) di beberapa titik di Kabupaten Malang menyimpulkan bahwa kesadaran dari instansi terkait dan masyarakat sekitar harus dilakukan secara berkala agar saluran berfungsi dengan baik. Namun, nyatanya, pemeliharaan saluran drainase di Kabupaten Malang memiliki porsi yang sangat kecil pada APBD tahun anggaran 2022. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase pada Dinas PU-Bina Marga memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 54,31 miliar. Sebanyak 87% dari total anggaran tersebut digunakan untuk pos Pembangunan Sistem Drainase dan 13% sisanya dianggarkan untuk Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan. Ketimpangan antara dua sub-program tersebut menunjukkan adanya ketidakseriusan Pemkab Malang dalam melakukan pemeliharaan drainase secara berkala.

Menyelisik lebih lanjut soal masalah drainase, selain menjadi salah satu penyebab utama dari rusaknya jalan (Munggraini dan Wibowo,2017), sampah-sampah yang menyumbat saluran drainase juga dapat melumpuhkan akses ke lokasi-lokasi strategis yang berdekatan dengan pusat pemerintahan. Tergenangnya simpang empat Kepanjen (21/11/2021) adalah salah satu contohnya. Banjir yang mencapai lutut orang dewasa itu diakibatkan oleh botol-botol plastik dan kayu yang menghambat aliran air dalam drainase.

Kondisi-kondisi di atas membutuhkan solusi yang serius dan harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Malang, utamanya Dinas PU-Bina Marga dan Dinas Lingkungan Hidup. Berikut beberapa langkah yang memiliki urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan: Pertama, perencanaan pembangunan jalan dan drainase yang lebih transparan. Seluruh pengadaan yang ada, baik itu melalui sistem tender maupun non-tender, wajib dipublikasikan pada laman LPSE yang sudah tersedia; Kedua, terlaksananya pemeliharaan jalan secara berkala yang lebih konsisten. Mengacu pada dokumen APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2022, sub-program Pemeliharaan Rutin Jalan hanya dianggarkan sebanyak 16% dari total Program Penyelenggaraan Jalan. Alokasi belanja tersebut sangat timpang jika dibandingkan dengan anggaran Rekonstruksi Jalan atau perbaikan jalan yang rusak berat. Persentasenya mencapai 37,5 persen; Ketiga, lebih memprioritaskan rehabilitasi drainase. Belanja yang terlalu difokuskan pada pembangunan sistem drainase baru akan rentan mengakibatkan menurunnya kualitas drainase yang sudah ada karena tidak dirawat secara berkala. Sesuai dengan data di atas, persentase untuk alokasi belanja rehabilitasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi agar tidak terjadi penurunan kualitas jalan; Keempat, penegakan Perda nomor 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang perlu dilaksanakan secara lebih disiplin. Beberapa pasal seperti larangan membuang sampah limbah perusahaan  sembarangan wajib ditegakkan dengan konsisten dan tegas.

Melalui langkah-langkah di atas, individu-individu yang meregang nyawa seperti Sri pada jalan-jalan penuh kerusakan di Kabupaten Malang semoga tidak terulang lagi. Semoga.

Penulis : M. Isyroqi Basil (Pegiat Anti Korupsi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.