Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Jangan Ada Pungutan Dalam Pelayanan Pendidikan

Jangan Ada Pungutan Dalam Pelayanan Pendidikan

69
0
BERBAGI

Malang, 03/05/2015_ MCW, FMPP, Intrans Institute dan beberapa kelompok warga dampingan MCW menegaskan untuk menolak adanya wacana legalisasi pungutan/sumbangan bagi siswa SD/SMP di Kota Malang. Kami menyayangkan munculnya pendapat oknum dewan pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan yang gratis itu tidak ada. Jika ada yang mengatakan bahwa BOSDA dan BOSNAS belumlah cukup untuk memaksimalkan kualitas pendidikan, maka kami tegaskan bahwa itu hanyalah dalih saja. Dalih untuk mengkomersialisasi pendidikan yang memang sudah menjadi hak dasar bagi warga Negara Indonesia. Adapun beberapa pertimbangan yang membuat kami menolak legalisasi tarikan/sumbangan bagi wali murid SD/SMP adalah sebagai berikut :
Pertama, kebijakan pemerintah terkait sekolah wajib belajar 9 tahun salah satu solusi untuk menuntaskan kebodohan bagi bangsa Indonesia. Dengan program wajib belajar 9 tahun tersebut pemerintah telah menetapkan dana pendidikan 20% dari APBN dan APBD. Karena yang menjadi problem salama ini, mayoritas dari masyarakat tidak mampu menyekolahkan anaknya disebabkan biaya pendidikan sangat mahal. Pemerintah Kota Malang telah menganggarkan dana sekolah wajib belajar 9 tahun Rp. 101.421.547.900. Selain itu sekolah juga mendapatkan dana dari BOSNAS persemester, setiap siswa tingkat SD mendapatkan Rp 800.000 dan SMP 1.000.000 dan masih ada dana lainnya seperti DAK. Sehingga dapat dikalkulasikan bahwa dana pendidikan sudah cukup besar tinggal bagaimana sekolah mengatur anggaran yang telah tersedia dengan baik.

Kedua, anggaran pendidikan yang selalu diklaim kurang adalah karena belum sehatnya penganggaran pendidikan di Kota Malang berdasarkan penganggaran pada APBD. Hal ini bisa kita lihat berdasarkan data MCW sebagai berikut;
a. Sejak tahun 2012-2015 APBD Kota Malang lebih banyak dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Misalnya, APBD Tahun Anggaran 2012 dominasi belanja tidak langsung Rp.620 M sedangkan belanja langsung hanya Rp.460 M. APBD Tahun Anggaran 2013 mulai ada kenaikan yaitu belanja langsung Rp.804 M sedangkan belanja tidak langsung Rp.739 M. APBD Tahun Anggaran 2014 menunjukkan belanja tidak langsung Rp.827 M sedangkan belanja langsung Rp.857 M. APBD Tahun Anggaran 2015 belanja tidak langsung Rp.948 M sedangakan belanja langsung Rp.852 M.
b. Sejak tahun 2012-2015 MCW menemukan bahwa anggaran pendidikan lebih banyak tersedot untuk membiayai belanja tidak langsung. Misalnya di Tahun 2015 saja, belanja langsung (yang diterima masyarakat) hanya 154,712 Miliar dari total belanja langsung sebesar Rp. 853 M. Sementara itu belanja tidak langsung anggaran pendidikan mencapai 506,396 Miliar.
c. Adanya pemborosan anggaran. Pada tahun 2012 MCW menemukan pemborosan anggaran pendidikan sebesar 12,057 Miliar. Dengan rincian; Rp. 1,391 M double anggaran PNS, Rp. 2,992 M untuk perjalanan dinas, dan anggaran yang kegunaannya tidak transparan mencapai Rp. 7,673 M. Kemudian pada tahun 2015 terdapat anggaran untuk membiayai kegiatan kunjungan kerja keluar kota mencapai Rp. 300 Juta.
Ketiga, pendidikan gratis itu memang tidak ada. Namun, menurut amanat UUD ’45 serta UU No 20 Tahun 2003 yang ada adalah pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi warga negaranya.
Keempat, legalisasi sumbangan sukarela maupun pungutan tidak wajib, rawan disalahgunakan untuk melakukan pungutan liar yang memberatkan wali murid. Dalih sumbangan sukarela bagi wali murid kerapkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum komite sekolah maupun oknum dari pihak sekolah untuk melakukan pungutan liar.
Kelima, berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), selama 2003-2013, penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) telah berhasil menindak kasus korupsi pendidikan sebanyak 296 kasus dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 619,0 M. Hal ini mengisyaratkan bahwa bukan anggaran yang tidak cukup untuk menampung kebutuhan biaya pendidikan namun anggaran itu telah dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Keenam, Sebagai warga negara kami mempunyai kewajiban setiap tahun untuk membayar pajak dan retribusi, oleh karena itu sudah sepantasnya uang yang kami bayarkan itu dikembalikan dalam bentuk layanan dan proteksi sosial yang berkualitas. Salah satunya termasuk layanan pendidikan yang berkualitas dan tidak memberatkan wali murid.
Oleh karena itulah kami merekomendasikan beberapa hal;
Pertama, kami mendukung penuh ketegasan Wali Kota Malang yang tengah serius mengusahakan pendidikan dasar yang berkualitas tanpa memungut biaya dari wali murid.
Kedua, kami meminta DPRD Kota Malang, utamanya Komisi D untuk tidak melegalisasi pungutan melalui peraturan daerah pelayanan pendidikan.
Ketiga, jika ada pihak-pihak yang mencoba mengintervensi kebijakan pro-rakyat mengenai pendidikan, maka kami akan sangat terbuka untuk mendebatnya.
Keempat, jika Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan tetap memaksa melegalkan pungutan maupun sumbangan, maka kami beserta puluhan wali murid yang terorganisir akan melakukan aksi penolakan.

Fathur Rahaman (Anggota Divisi Monitoring Korupsi Pelayanan Publik & Pengaduan MCW)
Syuefendi (Koordinator Forum Masyarakat Peduli Pendidikan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.