Beranda Suara Rakyat Opini Jelang Pilkada Kabupaten Malang, Pengadaan Barang/Jasa (Rawan) Bocor

Jelang Pilkada Kabupaten Malang, Pengadaan Barang/Jasa (Rawan) Bocor

68
0
BERBAGI

Latar Belakang

Belanja pengadaan barang dan jasa merupakan elemen vital dalam pembangunan daerah, di mana hal ini merupakan langkah awal dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan investasi produktif seperti belanja infrastruktur ekonomi dan sosial, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka tak heran bahwa belanja pengadaan barang dan jasa menyerap dana yang tak sedikit dari alokasi belanja APBD.

Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus menetapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun di sisi lain, jumlah belanja dengan nilai yang besar ini menjadi lahan basah korupsi bagi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, monitoring terhadap pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Apalagi, menjelang pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 ini, eksploitasi uang rakyat menjadi hal yang umum dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses pada kekuasaan.

Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah

Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pemeritah, serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres nomor 172 nomor 2014 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 54 tahun 2010. Adapun prosedur tersebut adalah sebagai berikut:
web

Temuan MCW mengenai Indikasi Kecurangan

Salah satu modus kecurangan yang paling sering dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa ketika proses penenderan yang selalu di menangkan oleh beberapa pihak tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, MCW menemukan adanya indikasi kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari jumlah proyek dan jumlah kontrak yang dimenangkan oleh beberapa rekanan dalam kurun tiga tahun terakhir.

Hasil analisa MCW menemukan ada beberapa rekanan yang mendapatkan jumlah kontrak terbesar dalam tiga tahun terakhir, yakni Cv SIKA, Panji Makmur, dan PT TIRTA PERKASA ABADI. Cv SIKA mendapat kontrak senilai Rp 6.759.335.000 pada tahun 2012 dan kontrak senilai Rp. 8.251.289.000 pada tahun 2014. Sementara itu, Panji Makmur mendapatkan kontrak senilai Rp. 5.424.576.500 pada tahun 2013 dan senilai Rp. 11.764.124.000 pada tahun 2014. PT TIRTA PERKASA ABADI mendapatkan kontrak senilai Rp. 4.319.971.000 pada tahun 2013 dan Rp. 9.837.289.000 pada tahun 2014.

web 2

Sementara itu, di sisi lain terdapat beberapa rekanan yang selalu mendapatkan jumlah proyek terbanyak, adapun rekanan-rekanan tersebuat yakni Cv karya bersaudara yang memenangkan 5 proyek pada tahun 2012 dan 3 proyek pada tahun 2013, Cv Wiji Lestari memenangkan 4 proyek dan 3 proyek masing-masing pada tahun 2012 dan 2013, Cv KARYA MANDIRI memenangkan 4 proyek dan 3 proyek masing-masing pada tahun 2012 dan 2013, Panji Makmur memenangkan 3 proyek pada tahun 2013 dan 5 proyek pada tahun 2014, Cv Delta Sarana Teknik memenangkan 3 dan 4 proyek masing-masing pada tahun 2013 dan 2014, Cv CITRA CAMAR UTAMA memenangkan 3 proyek pada tahun 2013 dan 6 proyek pada tahun 2014, serta TRIA KUSUMO memenangkan 4 proyek pada tahun 2012 dan 6 proyek ada tahun 2014.

Selain itu ada beberapa pola yang mengindikasikan adanya sekenario dibalik pemenangan tender beberapa rekanan, salah satunya yakni Cv SIKA dalam beberapa pengadaan selalu berdampingan dengan Cv makroth, balaputra dewa, panji makmur, Cv pamarta. Ke enam Cv ini sering sekali muncul dalam sebuah pengadaan baik itu yang di menangi oleh Cv sika maupun yang lain. Selain itu, Semua proyek yang dimenangi oleh Cv tria kusumo tahun 2014 hanya berdampingan dengan musuh tender Cv alfa beta. Modus-modus Kecurangan Dugaan MCW terkait dengan modus didalam pengadaan barang dan jasa di Kab. Malang sangat dinamis, MCW menemukan ada lima sub besar didalamnya terdapat sub-sub kecil untuk mengkelabuhi proses pengadaan barang dan jasa hal tersebut dapat di lihat pada table di bawa ini:

Sumber: beberapa informan dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan
Sumber: beberapa informan dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan

Rekomendasi :
1. PA/KPA harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel di dalam proses pengadaan barang dan jasa.
2. BPK harus melakukan audit investigative untuk mengambarkan persoalan anggaran didalam pengadaan barang dan jasa. 3. Kejaksaan segara mengusut proses pengadaan barang dan jasa di Kab. Malang karena diduga ada praktek korupsi yang tedapat didalam pengadaan barang dan jasa di Kab. Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.