Beranda Suara Rakyat Opini Karena Oligarki, Pemberantasan Korupsi Mati

Karena Oligarki, Pemberantasan Korupsi Mati

55
0
BERBAGI
Ilustrasi dari MCW

Tahun lalu, 23-24 September 2019, tulisan bernada sarkas “Cukup cintaku yang kandas, KPK Jangan” bertebaran dipinggir jalan, dimana jalanan menjadi gelanggang utama perjuangan rakyat memprotes kebijakan penguasa. Tercatat 52.560 mahasiswa di berbagai daerah melakukan aksi dengan menyuarakan tuntutan yang sama, yakni presiden harus segera menerbitkan Perppu KPK pasca diketuknya Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan menuntut agar DPR dan Presiden untuk menunda pengesahan sejumlah rancangan UU yang bermasalah.

Akademisi dari berbagai kampus juga ikut menolak adanya pengesahan Revisi UU KPK, sejumlah akademisi misalkan, menyatakan bahwa pasca revisi UU KPK berhasil disahkan Oleh DPR RI, maka dengan sendirinya pemberantasan tindak pidana korupsi mati. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa substansi pasal-pasal di UU KPK hasil revisi memperlemah kewenangan KPK, mendudukkan KPK sebagai rumpun eksekutif yang bertentangan dengan konsep lembaga Negara independen, munculnya dewan pengawas yang berpotensi menjadi matahari kembar di tubuh KPK, penyadapan yang harus seijin Dewan Pengawas, KPK tidak bisa membuka kantor perwakilan, kaum muda yang tidak dapat menjadi pimpinan KPK dan menggerus kewenangan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

Di masa pemerintahan Jokowi, upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang semakin mati seakan terbukti. Rangkaian kasus suap komisioner KPU yang tidak berhasil diungkap menyeluruh, Harun Masiku yang hilang, Gagalnya KPK melakukan pengeledahan Kntor PDIP karena alasan belum mendapat ijin penggeledahan dari dewan pengawas, pengungkapan kasus penyiraman Air keras Novel Baswedan yang setengah hati, polemik keterlibatan paket lengkap aparat penegak hukum, (Kepolisian, Kejaksaan, Advokad, dan Mahkamah Agung) yang melakukan permufakatan jahat atas kasus korupsi Joko Candra.

Tajam ke Rakyat Lemah, Tumpul ke Oligarki

Filsuf Plato menuliskan tujuan dalam mendirikan negara adalah bukan untuk kebahagiaan yang tidak merata dari kelompok masyarakat manapun, melainkan untuk kebahagiaan yang paling besar dari seluruh lapisan masyarakat. Ia berpikir bahwa di dalam negara yang diatur dengan pandangan untuk kebaikan seluruh anak negeri, sangat mungkin ditemukan keadilan yang sesuai dengan proporsinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Plato mendambakan sebuah Negara yang dikelola dengan adil, salah satunya adalah keadilan dalam proses penegakan hukum.

Pemikiran Plato diatas seakan sama sekali tidak terjadi di Indonesia. Semboyan keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum hanya akan menjadi perbincangan ketika debat Pilres saja. Setiap pasangan calon berjanji akan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat, akan menciptakan supremasi hukum. Justru didalam realitas bernegara, rakyat Indonesia dipertontonkan permufakatan jahat oleh aparat penegak keadilan.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi “Dalam skema rezim demokrasi, korupsi tak mungkin dipisahkan dari perilaku oligarki yang menyelamatkan sumber daya materiil dan perlindungan harta serta kekuasaannya. korupsi kadang didasari pada kerakusan yang berlebihan terhadap sumberdaya materiil“. Dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Soegiarto Chandra yang telah merugikan keuangan Negara senilai 940 Milyar ini misalkan, rakyat dipertontonkan drama penegakan hukum yang sangat buruk oleh aparat penegak hukum.

  • Anita Kolopaking

Pengacara Joko Candra, yang mengatur beberapa dokumen adminitrasi kependudukan Joko Chandra, ikut mengurus proses kepulangan Joko Cadra dari dari Malaysia guna mengurus proses Peninjauan kembali Joko Candra menggunakan surat palsu dan meminta prasetijo Utomo mengeluarkan surat jalan dan bebas Covid untuk Joko Candra, selain itu, Anita Kolopaking juga melobi Prasetijo Utomo untuk mengurus persoalan Gedung Wisma Mulia OJK yang bermasalah, dan Anita mendapat imbalan uang sebesar US$ 50 ribu dari Joko Candra.

  • Pinangki Sirna Mayasari

Sebelumnya, Pinangki merupakan kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Berkapasitas sebagai Jaksa, ia beberapa kali bertemu dengan Joko Chandra di Kuala Lumpur, diduga ia diperintah oleh atasannya untuk bertemu dengan Joko, Kemudian Pinangki ini mengajukan proposal untuk pengurusan fatwa senilai US$ 100 juta, tetapi hanya US$ 10 juta yang disetujui oleh Joko. Pasca kesepakatan itu, Pinangki diduga melakukan Video Call dengan atasannya. Pinangki telah menerima uang US$ 500 ribu sebagai uang muka.

  • Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo

Pada saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Ia duduga menerbitkan surat jalan dan bebas Covid untuk Joko dengan tertulis status palsu konsultan Barestrim, selain itu, Prasetijo menerima Anita Kolopaking di ruangan kerjanya untuk membahas kasus sewa gedung wisma mulia. Guna memperlancar persengkongkolan jahat ini, prasetijo diduga mempertemukan inspektur Jenderal Napoleon Bonaperte dengan Pengusaha Tommy Sumardi. Dengan rangkaian aktivitas tersebut, Prasetijo diduga mendapatkan sejumlah uang dari Joko Candra.

  • Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte

Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional, Napoleon diduga bertemu dengan pengusaha yang dekat dengan Joko, Tommy Sumardi untuk menghapus red Notice Joko Candra. Akibat dari perbuatan menghapus Joko dari  red Notice tersebut, Napoleon mendapatkan uang lebih dari 5 Milyar.

  • Pengusaha Tommy Sumardi

Orang kepercayaan Joko Candra, pengusaha ini melakukan pertemuan dengan prasetijo dan Napoleon dengan tujuan untuk menghapus joko candra dari daftar red notice, selain itu Tommy diduga memberikan uang kepada prasetijo dan Napoleon.

Dari runtutan peristiwa hukum diatas, Proses suap yang dilakukan oleh Joko Candra kepada penegak hukum diberikan bukan untuk kepentingan publik, tetapi untuk mendapatkan layanan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan, dalam hal ini Joko Candra dapat masuk di Indonesia dan dapat mengurus permasalahan hukumnya.

Dapat dilihat pula, Proses suap Joko Candra ini menunjukkan bahwa Negara tidak serius dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) tidak melekat dalam jiwa penegak hukum, kasus korupsi di indonesia seakan dimatikan secara berlahan, mulai dari melemahkan dulu lembaganya, karena uang Aparat penegak hukum otak-atik kasusnya. Artinya sarkasme public tentang “Hukum yang tumpul ke atas, Tajam ke bawah” benar-benar tersaji didalam kasus Joko Candra.

Penegakan hukum yang lemah ini sudah dikemukakan sejak awal oleh Jefrey Winters, ia menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ditegakkan ketika yang dihadapi rakyat lemah. Namun ketika yang dihadapi kaum oligarki, penegakan hukum seolah tidak berfungsi. 

Jefrey Winters menambahkan, untuk membuat hukum berjalan dengan baik, harus ada desakan yang berasal dari masyarakat yang normal bisa diwakili oleh DPR. Akan tetapi dengan kondisi DPR di Indonesia, maka gerakan harus dilakukan oleh rakyat secara langsung, sehingga masih relevan masyarakat sipil menggunakan tagline “Bersama rakyat Berantas korupsi” .

Badan Pekerja MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.