Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Kasus Kayutangan: Pengembalian Kerugian Negara Tidak Menghapus Pidana

Kasus Kayutangan: Pengembalian Kerugian Negara Tidak Menghapus Pidana

145
0
BERBAGI

Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime, berimplikasi terhadap kewajiban bagi Aparat Penegak Hukum Untuk aktif mendalami kasus tindak pidana korupsi. Pada bulan Mei 2020. Kejaksaan Kota Malang sedang mengusut dugaan kasus korupsi pengerjaan proyek Kayutangan Heritage yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara. Perlu kita ketahui bersama, pengerjaan penataan lingkungan Kayutangan Heritage ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 dengan pagu APBD sebesar 1.932.950.000,00.

Dalam perkembangannya, ada kabar bahwa Kejaksaan Kota Malang bakal menghentikan dugaan kasus pembangunan Kawasan Heritage ini dengan alasan kerugian negara tersebut akan dikembalikan pihak kontraktor.

MCW menilai, wacana Kejaksaan Kota Malang yang bakal menghentikan dugaan kasus korupsi pembangunan kawasan kayutangan bertentangan dengan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yakni Pasal 4 berbunyi “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Artinya dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasalnya, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan faktor yang meringankan/mengurangi hukuman pidana, bukan mengurangi sifat melawan hukumnya.

Pengembalian hasil tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukakan sebelum penyidikan dimulai. Sering diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. MCW menilai, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan tetap merupakan tindakan melawan hukum. Misalkan Seorang pencuri. Lalu mengambilan barang curian sebelum orang lain tahu, ia tetap tindak pidana pencurian.

Narahubung : Ibnu Syamsu, Badan Pekerja MCW, 082228682201

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.