Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Kasus Lambat Ditindak, Kades Mulai Bergerak

Kasus Lambat Ditindak, Kades Mulai Bergerak

23
0
BERBAGI
Sumber gambar: Suara.com

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa salah satu tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk menyelidiki dan melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi, baik yang tergolong temuan maupun yang dilaporkan oleh masyarakat. Sayangnya, apa yang diharapkan dari Jaksa selaku penegak hukum tidak tercermin pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Lamban dan Tidak Proaktif Tangani Kasus

Dalam kondisi pandemi saat ini, MCW menemukan banyak potensi korupsi di berbagai sektor. Salah satunya dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terjadi di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kasus ini telah dilaporkan MCW bersama warga Desa Selorejo ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sejak sejak sekitar bulan Mei 2021 lalu. Laporan tersebut baru ditindaklanjuti oleh Kejari pada bulan Juli dengan melakukan pemeriksaan terhadap warga. Pasca pemeriksaan pertama, kasus ini sempat vakum, dan baru ditindaklanjuti tanggal 24 Juni pasca MCW merilis dugaan korupsi Selorejo pada 22 Juli 2021. Beberapa hari setelahnya, Kejaksaan kembali melakukan pengambilan keterangan warga selama dua kali dan didampingi oleh MCW.

Tak terasa, kurang lebih 4 bulan telah berlalu. Beberapa hari yang lalu MCW sempat menanyakan progres penyelidikan ke penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Sungguh mengecewakan, kasus BPNT yang MCW laporkan bersama warga desa Selorejo masih di tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Padahal dalam kasus ini MCW bersama warga berusaha kooperatif dalam memberikan dukungan berupa keterangan sebagai saksi, penyetoran alat bukti permulaan, Summary (rangkuman kronologi kasus) hingga analisa hukum awal. Dukungan yang sangat memanjakan dan mempermudah kinerja Kejaksaan Kabupaten Malang ini seharusnya dapat mempercepat penanganan kasus dan bisa sampai ke tahap P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap). 

Dugaan Intimidasi oleh Kepala Desa Terhadap Salah Satu Warga Desa Selorejo

Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 9 September 2021 MCW dihubungi oleh salah seorang warga Desa Selorejo. Warga tersebut memberitahukan kepada MCW bahwa Kepala Desa diduga mempersulit pengurusan berkas temannya yang juga warga Desa Selorejo. Temannya tersebut hendak mengurus syarat administrasi untuk pernikahan saudaranya. Namun, oleh Kepala Desa dipersulit dan diminta untuk menandatangani sebuah surat pernyataan. Dalam Surat pernyataan dijelaskan bahwa yang bertanda tangan menyatakan BPNT yang ia terima tidak pernah dipotong. Padahal, yang bersangkutan termasuk salah satu warga yang dipotong BPNT-nya. Beruntung, MCW dan beberapa warga Desa Selorejo langsung mendatangi rumah Kepala Desa tersebut. Ini jelas merupakan upaya untuk memalsukan alat bukti dan berpotensi terjadi intimidasi terhadap saksi.

Selain itu, berdasarkan pengakuan sejumlah warga Desa Selorejo, Kepala Desa seringkali tidak berada di Kantor Desa manakala warga hendak mengurus keperluan administrasi yang membutuhkan tanda tangan Kepala Desa. Kebanyakan urusan administrasi pun seringkali dipersulit oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Padahal, seorang Kepala Desa dan para Perangkat Desa lainnya wajib ada di Kantor Desa selama jam kerja dan wajib memberikan pelayanan maksimal kepada setiap warganya tanpa terkecuali.

Bila terus dibiarkan berlarut-larut, MCW khawatir akan terjadi konflik yang lebih serius di Desa ini. Kejaksaan Kabupaten Malang harus mempercepat geraknya agar kasus ini  segera naik ke tingkat penyidikan. Ini penting agar terduga pelaku tidak melakukan perbuatan yang lebih serius seperti upaya penghilangan alat bukti hingga mengintimidasi warga dengan cara yang lebih agresif.

Berdasarkan penjelasan di atas, MCW menilai dan mendesak:

  1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terkesan lamban dan tidak proaktif dalam menangani kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat;
  2. Diduga telah terjadi upaya untuk mengintimidasi saksi oleh Kepala Desa Selorejo;
  3. Mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk segera mempercepat penanganan kasus BPNT yang dilaporkan MCW bersama warga Desa Selorejo sejak Mei 2021 lalu.

Raymond Tobing (Kepala Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.