Beranda Suara Rakyat Rilis Pers “Kasus TKD Ampeldento Selesai”: Komitmen Pemberantasan Korupsi Kejari Kab. Malang Patut Dipertanyakan!

“Kasus TKD Ampeldento Selesai”: Komitmen Pemberantasan Korupsi Kejari Kab. Malang Patut Dipertanyakan!

32
0
BERBAGI
Sumber gambar: Facebook Kejari Kabupaten Malang

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang per 26 agustus 2021, melalui keterangan persnya di media menyatakan bahwa dugaan kasus korupsi TKD sebagaimana dilaporkan oleh warga Desa Ampeldento pada tahun 2020 lalu tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan dianggap selesai. Menurut kejaksaan, surat izin sewa telah dimiliki pihak ketiga. Berdasarkan keterangan ini, MCW berpendapat bahwa:

Pertama, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang diduga belum mempelajari dan memahami secara penuh konsep pengelolaan TKD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan aset desa. Secara khusus berkaitan dengan prosedur dan mekanisme pemanfaatan TKD. Sebab, menurut kami, rumusan sederhana untuk melihat suatu tindakan dapat disebut perbuatan melawan hukum adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua. Bahwa dugaan tindak pidana korupsi paling tidak dapat dipelajari melalui dua pendekatan, yakni pendekatan formil dan materil. Dalam kasus ini, pendekatan formil mesti merujuk aturan yang mengatur tentang tata cara, prosedur, dan syarat-syarat formil dalam pengelolaan Tanah Khas Desa, yakni Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Perbup Malang Nomor 24 Tahun 2018. Sementara secara materil berarti setiap dampak yang ditimbulkan dan dapat diduga sebagai akibat dari atas suatu perbuatan/tindakan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari argumentasi ini, MCW merasa perlu untuk memberikan tanggapan atas pernyataan yang disampaikan oleh pihak kejaksaan, diantaranya:

  1. Tidak adanya perbuatan melawan Hukum. Menurut MCW, dugaan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini dapat dilihat dari beberapa hal:
  • Bahwa berdasarkan keterangan warga dan kepala BPD, proses pengelolaan TKD yang terjadi di Desa Ampeldento dilakukan secara sepihak antara pemerintah Desa dengan Pihak ketiga tanpa melibatkan BPD. Bahkan, ketika BPD bersama warga melakukan upaya konfirmasi dengan pihak desa melalui sebuah forum musyawarah, Kepala Desa dan Sekdes tidak menghadiri pertemuan tersebut tanpa alasan. Dengan demikian, patut diduga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 permendagri nomor 1 Tahun 2016 Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
  • Bahwa seharusnya, dalam pengelolaan aset desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa. (Pasal 6 Permendagri 1 Tahun 2016). Bahwa aset desa (tanah) dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. Dan kemudian perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 11 tahun dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPdes) dan ditetapkan dalam APBdes setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Berdasarkan keterangan warga dan BPD, pemerintah Desa belum melakukan upaya inventarisasi, sertifikasi serta belum direncanakan dalam RPJMDes dan program APBDes. Hal ini berpotensi melahirkan penguasaan TKD secara monopolistik oleh beberapa pihak.
  • Pasal 33 (3) Perbup Malang nomor 24 Tahun 2018 berbunyi “Penyetoran Pendapatan Desa dari pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian pemanfaatan aset Desa”. Yang terjadi, sewa TKD ini dilaksanakan pada tahun 2019 yakni, persisnya pada 19 desember 2019, sementara pendapatan sewa baru disetor ke kas desa pada Desember 2020. Satu tahun setelah perjanjian. itupun karena didesak dulu oleh warga. dengan demikian, perbuatan tersebut bertentangan dengan mekanisme pembayaran sewa sebagaimana diatur dalam pasal 33 Perbup ini
  • Bahwa dari pengakuan warga, yang melakukan penyetoran hasil pengelolaan tanah kas desa ini adalah sekretaris desa. Padahal sekretaris adalah pemerintah desa, bukan pihak yang menyewa. Seharusnya penyewa yang melakukan transfer kas pemerintah desa. Dengan demikian, pembayaran sewa yang dilakukan melalui rekening pribadi beberapa perangkat Desa dan bukan disetorkan langsung melalui rekening Khas Desa merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 33 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan aset desa.
  1. Bahwa dengan menyetorkan hasil sewa ke pribadi perangkat desa, dan adanya dugaan Fee yang diterima beberapa orang dengan perkiraan senilai Rp 24 juta per orang,  sehingga patut diduga menyebabkan kerugian ekonomi Negara. Hal ini bertentangan dengan pasal 2 atau 3 UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”.
  2. Dengan mengacu pada beberapa alasan di atas, maka dapat di mengerti bahwa, proses pemanfaatan TKD di Desa Ampeldento berpotensi melanggar hukum, dalam hal ini, bertentangan dengan permendagri nomor 1 Tahun 2016 dan Perbup Malang Nomor 24 Tahun 2018 tentang pengelolaan aset Desa. Sehingga, secara formil, dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dan oleh karena itu, keterlambatan penyetoran hasil sewa, penyetoran sewa tidak melalui rekening khas Desa melainkan melalui rekening pribadi beberapa perangkat, serta adanya indikasi aliran dana ke beberapa perangkat Desa merupakan serangkaian tindakan yang dapat diduga sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya potensi kerugian keuangan Negara/Desa.
  3. MCW bersama warga Ampeldento terus berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Dan mendesak kepada kejaksaan kabupaten malang untuk mempelajari kembali konsep TKD sebagaimana diatur dalam permendagri maupun Perbup Malang dan Laporan yang kami ajukan dengan memegang teguh pada prinsip keadilan, transparansi, independen objektif, dan akuntabel.

Raymond Tobing (Divisi Advokasi MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.