Beranda Suara Rakyat Opini Kawal Aspirasi Rakyat (Reses DPRD Tidak Berkualitas)

Kawal Aspirasi Rakyat (Reses DPRD Tidak Berkualitas)

458
0
BERBAGI
sumber: www.malangtimes.com
sumber: www.malangtimes.com

Latar Belakang

Pelaksanaan agenda reses yang diwujudkan dengan aktivitas pertemuan bersama konstituen di daerah pemilihan merupakan kewajiban anggota DPRD yang termuat dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rumusan pasal terkait masa reses yang akan dilakukan oleh DPRD selanjutnya diatur pula dalam peraturan tata tertib DPRD.

Reses merupakan sarana komunikasi politik antara anggota dewan dengan para pemilih (konstituen) di daerah pemilihan. Dalam forum Reses komunikasi politik tidak saja terwujud dalam bentuk penyerapan aspirasi, penyampaian pengaduan dan gagasan-gagasan yang berkembang di daerah, melainkan juga penyampaian pertanggungjawaban anggota dewan terhadap konstituennya. Dalam forum tersebutlah, anggota dewan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana follow-up dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan kedepan.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan sulitnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembengunan daerah merupakan kondisi yang ironis. Pastisipasi masyarakat didalam reses merupakan unsur penting untuk menentukan arah pembangunan daerah. Dalam hal ini tingkat partispasi masyarakat Kota Malang masih sangat lemah sehingga arah pembangunan di Kota Malang masih belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sebagai lembaga watch dog yang berkomitmen untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah, Malang Corruption Watch (MCW) berupaya melakukan analisa dan penilaian terkait agenda reses yang setiap tiga kali masa penganggaran dalam setahun dilakukan oleh DPRD. Analisa dan penilaian yang dilakukan di lingkup Kota Malang ini diharapkan dapat menggambarkan potensi representatif masyarakat dalam mengkritisi dan memberikan masukan kepada wakil terpilih mereka melalui agenda reses. Lebih lanjut, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi DPRD Kota Malang dalam melaksanakan agenda reses yang lebih efektif dan partisipatif.

Rumusan Maslah

Di antara tiga fungsinya, penganggaran adalah fungsi yang hingga kini belum dijalankan secara baik oleh DPRD. Hal tersebut tercermin dari kualitas pelaksanaan agenda reses yang mereka lakukan setiap tiga kali dalam setahun masa penganggaran. Kegiatan Reses seharusnya menjadi media komunikasi strategis untuk menjaring aspirasi rakyat, yang kelak akan diperjuangkan DPRD dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada kebutuhan rakyat. Kenyataannya, agenda rutinan tersebut hanya dijadikan sebagai ajang “pulang kampung” dan silaturahmi dengan para pengurus partai politik di daerah. Jika dibentuk forum terbuka bersama konstituen, maka pelaksanaannya lebih mirip dengan upaya konsolidasi internal untuk menyusun agenda politik belaka. Sehingga patut dipertanyakan bagaimana kondisi reses yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Malang periode 2009-2014 dan kontribusinya terhadap DPRD Kota Malang 2014-2018?

Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan analisa terhadap proses keterlibatan masyarakat dalam agenda reses ini adalah memberikan mengetahui kondisi reses yang telah dilakukan oleh DPRD periode 2009-2014 serta memberikan masukan pada DPRD Kota Malang Periode 2014-2018.

Metode

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mendiskripsikan atau menggabarkan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Jenis teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dengan teknik multiple stratified random sampling . Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2014 di lima Kecamata (Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru, dan Sukun) Kota Malang. Populasi dan sampel penelitian diambil berdasarkan representasi wilayah yang ada di Kota Malang dan mewakili seluruh populasi yang ada pada setiap kecamatan di Kota Malang. Jumlah total sampel yang diambil 300 warga

DATA DAN ANALISIS

Lemahnya Partisipasi

Masa reses adalah salah satu tanggung jawab moral DPRD dalam mengunjungi konstituen (dapil). Reses adalah salah satu alat dalam menetukan arah pembangunan daerah yang berbasis pada kebutuha-kebutuhan masyarakat maka, partispasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Gambaran tingkat pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam reses dapat dilihat pada table 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1: Pengetahuan Masyarakat Tentang Reses

taher pertama

Dari Tabel 2.1.Dari 300 Responden yang diambil secara acak dari lima kecamatan di Kota Malang yang mengetahui tentang reses atau serap aspirasi yang dilakukan oleh DPRD 18%, sedangkan 82% mengatakan tidak mengetahui.

Artinya partisipasi publik sangat lemah didalam kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD. Dan hal ini menunjukan bahwa DPRD tidak maksimal didalam menjalakan kegiatan reses padahal kegiatan tesebut adalah cara bagaimana DPRD dapat menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya dijadikan sebagai bahan atau rekomendasi didalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.2: Ketelibatan Masyarakat Dalam Reses

taher kedua

Dari Tabel 2.2. Dari 300 responden yang yang diambil secara acak dari lima kecamatan Kota Malang yang pernah trlibat dalam proses reses 9% sedangkan 91% tidak pernah telibat dalam proses reses.

Hasil tersebut semakin menguatkan dugaan publik bahwa reses yang dilakukan oleh DPRD setiap tahunnya ternyata belum menyasar pada publik secara luas, dan hal ini sangat berpotensi adanya indikasi manipulasi laporan reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang.

Lokasi Reses Tidak Efektif

Gambaran lokasi reses yang dilakukan oleh DPRD pada tahun 2014 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.3: Lokasi Reses 1 Tahun 2014 DPRD Kota Malang

taher 1

Dari Tabel 2.3. Pelaksanaan agenda reses tidak mencerminkan niatan anggota dewan untuk turun ke masyarakat. Dalam reses 1 tahun 2014 yang dilaksanakan pada bulan april, sebagian besar (55 %) agenda reses dilaksanakan di tempat-temapt mewah yang jauh dari jangkauan masyarakat, seperti Hotel, Cafe, dan Rumah Makan. Lebih dari itu, pelaksanaan reses hanya berlangsung maksimal 2 jam, sehingga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tidak dapat dimaksimalkan. Dengan fakta rendahnya tingkat serapan asspirasi masyarakat, dan pelaksanaan reses yang dilakukan di tempat-tempat mewah ini, alih-alih digunakan sebagai agenda serap aspirasi.Sementara itu, reses yang dilakukan di ruang-ruang publik yang dekat dengan warga seperti gedung rt,rw, atau gedung pertemuan lainnya hanya mencapai 45 %.

Logikanya, saat mencalonkan saja seolah mereka mau turun di gang-gang warga. Namun, kenapa saat sudah menjabat kanal komunikasi dengan konstituennya sangat terbatas. Sehingga, bisa dikatakan reses yang dilakukan dewan hanya seremonial belaka. Tanpa diikuti dengan iktikad baik untuk menggali kebutuhan konstitennya.

Prioritas Persoalan Masyarakat

Masa reses yang dilakukan DPRD tiga kali dalam satu tahun belum menjawab persoalan-persaoalan yang ada pada masyarakat Kota Malang, hal ini dapat dilihat pada survey yang dilakukan oleh MCW bersama Puskapol UI pada tahun 2014 berikut ini:

taher

Dari hasil survey diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa DPRD selama ini masi belum maksimal didalam mejalankan serap aspirasi, pada hal serap aspirasi adalah instrument penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat, akan tetapi hal tersebut belum juga terlihat, sehingga saat ini publik masi menganggab bahwa masa reses hanya dijadikan alat konsolidasi politik bagi DPRD untuk masa politik berikutnya.

Anggaran Reses

Melihata dari beberapa persoalan diatas ketika di kitakaitkan dengan anggaran yang digunakan pada masa reses, terkesan reses hanya sebagai “hura-hura” dewan dengan orang-orang dekatnya. Hal ini bisa kita lihat pada APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2012-2014. Pada 2012 anggaran reses sebesar Rp. 1.597250.000,00. Dan anggaran reses 2013 mencapai Rp. 1.718.175.000, 00. Sedangkan Tahun 2014 mencapai Rp.2.105.956.000. Dengan anggaran sebesar ini, sudah selayaknya reses dapat menjadi ruang aspirasi bagi masyarakat melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen. Namun, kenyataanya belum.

Berdasarkan data BPS Kota Malang Tahun 2014, jumlah penduduk Kota Malang mencapai 865.700 jiwa dengan sebaran 191.735 jiwa tinggal di Kecamatan Blimbing, 174.477 jiwa tinggal di Kecamatan Kedungkandang, 135.297 jiwa tinggal di Kecamatan Klojen, 180.735 jiwa di Kecamatan Lowokwaru, dan 183.456 jiwa Kecamatan Sukun. Dengan anggaran mencapa 2,1 milyar reses seharusnya dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat secara kolektif. Namun, pada kenyataannya reses hanya menjadi agenda eksklusif yang tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam 1 kali pelaksanaan reses, tiap anggota DPRD maksimal hanya melibatkan 250 perwakilan masyarakat dari tiap dapil. Angka ini tentu saja terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan total anggaran reses.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan di atas, maka reses yag dilakukan DPRD untuk membangun komunikasi politik dapat disimpulkan sebagai berikut;

  1. DPRD tidak punya niatan baik untuk menggalang aspirasi dan kebutuhan konstituennya melalui mekanisme reses
  2. Reses selama ini masih sebatas seremonial DPRD dengan elit warga pendukungnya. Belum bisa dikatakan warga berpartisipasi di dalamnya.
  3. DPRD gagal memaknai reses sebagai cara diluar masa sidang untuk memperbaiki kualitas konstituensinya.
  4. DPRD sesat dalam memaknai reses. Sehingga, dianggap reses hanya sebatas forum seremonial di tempat-tempat eksklusif.
  5. Reses yang dilakukan DPRD gagal menjadi sarana serap aspirasi dan kebutuhan warga.

Dari kesimpulan diatas maka ada beberapa rekomendasi yang nantinya dapat di jalankan oleh DPRD periode 2014-2019 sehingga tidak terjadi seperti reses yang telah dilakukan oleh DPRD Periode 2009-2014.

  1. Adanya sosialisasi jadwal kepda konstiuen (dapil) yang dilakukan oleh DPRD ketika melakukan reses.
  2. DPRD harus merubah pemaknaannya terhadap reses. Sehingga, reses tidak hanya sebatas forum formal seremonial yang eksklusif. Namun, DPRD benar-benar masuk ke kantong-kantong warga
  3. DPRD harus terbuka terkait dokumen-dokumen reses
  4. Memberikan ruang sebesar-besar mungkin kepada publik agara dapat proaktif pada masa reses. Dengan cara mendatangi kantong-kantong warga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.