Keabsurdan MK Terhadap Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja

BERBAGI
Sumber gambar: suaraislam.id

Konstitusi pada dasarnya merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah negara. Konstitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Aristoteles mengklasifikasikan konstitusi menjadi dua kelas, yaitu konstitusi yang baik dan konstitusi yang buruk, atau konstitusi yang benar dan konstitusi yang salah. Menurut K. C. Wheare dalam wacana dunia politik, kata ‘kostitusi’ pada dasarnya digunakan untuk dua pengertian. Pertama, kata ini digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan yang terdapat dalam suatu negara. Yang kedua, merupakan kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan jalannya suatu pemerintahan negara tersebut. Konstitusi merupakan sebuah hukum yang menjadi dasar dalam suatu negara.

Secara garis besar, terdapat dua sifat dari konstitusi, konstitusi dapat bersifat rigid dan fleksibel. Konstitusi bersifat kaku atau rigid berarti dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi diperlukan prosedur yang istimewa dan rumit. Konstitusi yang bersifat rigid juga bisa diartikan bahwa sebuah konstitusi sulit untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Konstitusi yang bersifat fleksibel dapat diartikan bahwa dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi tidak memerlukan prosedur khusus atau rumit. Konstitusi yang bersifat fleksibel juga dapat diartikan bahwa konstitusi tersebut dapat dengan mudah menyesuaikan perkembangan zaman dan dinamika dalam kehidupan masyarakat. Fungsi konstitusi adalah sebagai instrumen yang digunakan untuk mengontrol pemerintahan. Pembentukan konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sehingga dapat meminimalisir kesewenang-wenangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu tujuan dibentuknya sebuah konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menajamin tindakan hak-hak warga negara, dan untuk merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

Ketetapan Hukum

Uji materi atau judicial review sebuah undang-undang secara konstitusionalitas, menguji sejauh mana undang-undang tersebut bersangkutan, bersesuaian, atau bertentangan dengan konstitusi (tegengesteld). Manakala ditemukan dalam persidangan uji materi dalam Mahkamah Konstitusi suatu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun legal standing atau kedudukan hukum yang mendasari pembenaran subyektum pencari keadilan, dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang berkedudukan sebagai orang yang mengajukan perkara harus dapat memberikan legal standing yang mendasari pengajuan permohonannya. Legal standing atau kedudukan hukum merupakan sebuah entitle atau hak yang membenarkan seseorang mengajukan permohonannya dalam pengujian undang-undang. Adapun legal standing dari pemohon uji materi terhadap undang-undang adalah Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang menentukan bahwasanya pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Mahkamah Konstitusi berwenang dalam memutuskan sebuah perkara pengujian undang-undang, dalam hal suatu undang-undang tersebut di dalamnya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat dinyatakan dan diputuskan bahwa undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Dan apabila dalam sebuah undang-undang tersebut terdapat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang lain dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Ketidakjelasan Sebuah Amar

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, UU ini merupakan sebuah UU yang di-order langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada parlemen. Aturan baru ini dibentuk untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan izin usaha dan pembebasan lahan. Saat diundangkannya, UU ini mendapatkan banyak penolakan, khususnya dari golongan buruh. Golongan buruh berpendapat bahwa hal UU ini menghapus dan melanggar hak-hak mereka. Contohnya, buruh menjadi rentan mendapatkan PHK, yaitu ketika mengalami kecelakaan kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 81 angka 42 UU CK yang menyisipkan di dalamnya Pasal 154 A tentang alasan PHK.

Aliansi buruh pun sudah melakukan permohonan uji materi terkait UU Cipta Kerja ini. Mereka membawa beberapa poin tuntutan, salah satunya dalam pembuatan Undang-Undang tersebut sangat cepat dan tidak melibatkan masyarakat dalam merumuskannya. Akan tetapi, dari 9 hakim MK, terdapat 5 hakim yang mengabulkan permohonan uji materi sedang 4 hakim lainnya menyatakan dissenting opinion. Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan bahwa dalam pembentukan UU ini memang tidak memegang asas keterbukaan pada publik meskipun sudah dilakukan dengan beberapa pihak dan draf dari UU ini dinilai sulit untuk diakses oleh publik. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi berdasarkan hal di atas memutuskan bahwa UU ini inkonstitusional bersyarat selama tidak adanya perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan. Selain itu, MK juga memutuskan bahwa seluruh isi UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

Melihat Pasal 57 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ketika putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembenukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika suatu UU dianggap tidak mengikat, berarti secara sederhana ketentuan dalam UU tersebut tidak dapat berlaku lagi atau ‘dicabut’. Maka dari itu ketika sebuah undang-undang yang pembentukannya maupun materi di dalamnya sudah tidak sesuai dengan konstitusi seharusnya tidak berlaku, dan kembali ke ketentuan hukum yang lama.

Penulis: Ilham Fitrah Ulumuddin (Relawan Sekolah Anti Korupsi ke-14)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.