Beranda Profil Keahlian

Keahlian

287
0
BERBAGI

Keahlian/Fokus Kerja

Advokasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aktivitas setiap warga negara yang dilakukan setiap hari, dan diawali sejak kelahiran hingga kematian. Sehingga pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali yang didapapatkan secara merata dan adil. Pelayanan publik dasar yang selalu melekat pada diri setiap orang diantaranya ialah: pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Namun, kondisi masyarakat yang lemah terkadang justru mendapatkan pelayanan publik yang tidak sesuai dari pemberi layanan.

Sesuai dengan UU Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009 setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik secara adil. Tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat banyak yang tidak mengetahui haknya dalam menerima pelayanan publik. Sehingga sering ditemukannya diskriminasi pelayanan publik kepada penerima layanan.

Malang Corruption Watch (MCW) seperti halnya organisasi masyarakat sipil lainnya yang juga melakukan advokasi pelayanan publik dasar, seperti: pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pelayanan administrasi dan kependudukan. Pada proses advokasi pelayanan publik MCW tidak berjalan sendiri, melainkan bersama dengan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) dan Form Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK). Fokus utama advokasi pelayanan publik yang dilakukan meliputi:

  1. Monitoring kebijakan pelayanan publik (mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan)
  2. Pendampingan kasus pada pelayanan publik untuk kelompok rentan
  3. Mendorong pelayanan yang berkeadilan tanpa diskrminasi

Undang-undang pelayanan publik yang menjadi pedoman utama dalam megakses pelayanan masih belum diketahui oleh warga secara umum. Sehingga keberadaan FMPP dan FMPK sebagai kelompok warga yang dibina oleh MCW adalah menumbuhkan serta mentransformasi pengetahuan terkait hak warga negara dalam memperoleh pelayanan publik.

Skema advokasi yang dilakukan oleh MCW dalam mendorong peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik di Malang Raya, dimulai dari monitoring dan berbagai pengaduan permasalah pelayanan publik.

Pendidikan Publik

Malang Corruption Watch (MCW) hadir ditengah masyarakat berawal dari mandat sosial dari warga Malang Raya, yang menanamkan semangat bersama mendorong tatanan masyarakat madani yang memiliki pengetahuan luas. Sehingga MCW berperan hanya sebagai trigger di tengah hiruk pikuk masyarakat untuk terus menanamkan prinsip anti korupsi  dan kejujuran.

Pendidikan publik dan pengorganisasian merupakan salah satu alat untuk menggerakkan masyarakat. Nafas utama dalam gerakan sosial melalui pengorganisasian. Melalui proses pengorganisasian tersebut, fondasi setiap individu dibangun untuk memahami hak dan kewajiban warga negara. Dalam proses pengorganisasian MCW melakukan proses secara langsung dengan warga, berinteraksi, dan mentransformasikan pengetahuan tentang nilai anti korupsi.

Beberapa program pendidikan publik dikembangkan oleh MCW melalui forum warga dan pengembangan kelompok warga. Forum warga merupakan salah satu alat untuk memberikan transformasi kepada masyarakat secara langsung, sehingga nantinya warga berani melakukan tanggung gugat dengan pemegang kekuasaan. Tercatat hingga akhir tahun 2017 MCW telah memiliki 14 forum warga yang terus dilakukan pendampingan untuk penguatan pengetahuan. Selain melalui forum warga, MCW juga memiliki program pendidikan “Sekolah Rakyat” yang diperuntukkan masyarakat Malang Raya secara luas.

Selain dilakukan oleh Malang Corruption Watch, Pendidikan Publik juga dilaksanakan oleh aktor warga yang tersebar di 3 wilayah yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Advokasi Kebijakan Publik dan Korupsi Politik

Advokasi kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan tatanan birokrasi yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme. Berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentu saja harus berpihak kepada masyarakat dan warga, Malang Corruption Watch mengambil peran bersama masyarakat untuk mengawal kebijakan publik di Malang Raya.

Bentuk advokasi dan monitoring korupsi politik di Malang Raya, antara lain mengadakan hearing dan membuat analisis kebijakan publik. Selain itu, melaksanakan riset mengenai kebijakan publik di Malang Raya. Hasil riset dan catatan mengenai kebijakan publik seperti anggaran publik juga dilakukan oleh MCW untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait alokasi anggaran yang ada di daerah.

Advokasi dan Monitoring Kasus Korupsi

MCW juga menerima pengaduan publik terkait kasus korupsi yang ada di Malang Raya. Kemudian, MCW bersama pengadu melakukan advokasi dan monitoring bersama terkait kasus korupsi yang ada di Malang Raya.

Selain dari pengaduan publik, MCW juga melakukan riset dan investigasi terkait kasus korupsi yang ada di Malang Raya. Sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang bergerak di anti korupsi, MCW mengadakan hearing kasus korupsi kepada Aparat Penegak Hukum di masyarakat.

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Mahasiswa

Sebagai wadah belajar, Malang Corruption Watch melakukan pendidikan anti korupsi kepada pemuda dan mahasiswa melalui Sekolah Anti Korupsi Malang Corruption Watch. Selain itu, Malang Corruption Watch menerima tawaran menjadi narasumber diskusi, seminar, dan acara mahasiswa lainnya sebagai bentuk pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa Malang Raya.

BERBAGI
Artikel berikutnyaVisi Misi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.