Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Keberhasilan Warga Mendorong Standar Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Malang

Keberhasilan Warga Mendorong Standar Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Malang

187
0
BERBAGI
Dok. MCW
Dok. MCW

Pengawalan  penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Malang bisa dikatakan sudah melewati rute panjang dan berkesinambungan. Pengawalan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik menjadi bagian dari upaya untuk mendorong perbaikan kualitas demokrasi lokal—dimana indikator kualitas demokrasi salah satunya dapat diukur melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Kota Malang secara administratif pada dua tahun terakhir ini sudah dipimpin oleh kepala daerah baru (Moh. Anton dan Sutiaji) dengan ekspektasi publik yang cukup tinggi. Namun dalam eksekutorial roda pemerintahan baru tersebut masih belum memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Malang. Kondisi tersebut dijabarkan dari penilaian objektif Malang Corruption Watch (MCW) melalui survei yang mengukur tingkat pengetahuan, sikap dan praktik (knowledge, attitude, practice) masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik[1].

Kota Malang dalam kendali kepemimpinan politik walikota baru belum juga memberikan warna baru dalam kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik. Perlu dipahami bahwa—pelayanan publik Kota Malang dalam kurun waktu dua tahun terakhir—masih memunculkan banyak keluhan masyarakat. Terutama pada tiga sektor dasar [(Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan (adminduk)] yang menjadi fokus pengawalan MCW. Monitoring yang dilakukan MCW menilai—dalam kepemimpinan Walikota baru belum banyak terobosan-terobosan kebijakan yang populis dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Malang. Argumentasi tersebut berangkat dari kondisi Kota Malang yang sampai saat ini (tahun 2015) belum banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki dokumen Standart Pelayanan (SP) dan dokumen Maklumat Pelayanan (MP).

Standart Pelayanan (SP) adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat—dalam rangka memebrikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur[2]. Sedangkan, Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan (SP)[3]. Dengan kata lain, penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Malang belum dibangun diatas komitmen formal melalui dokumen SP dan MP. Kondisi ini tentu akan berimplikasi terhadap pemberian layanan setengah oleh penyelenggara—dikarenakan belum ada acuan formal yang legitimad. Selain itu, partisipasi masyarakat[4] dalam melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan pelayanan publik tidak sepenuhnya dapat terakomodir.

Secara keseluruhan, semua daerah di seluruh Indonesia—harus mengacu pada maklumat undang-undang  pelayanan publik untuk menyusun dokumen SP. Di Sulawesi Selatan hapir semua Kota/Kabupaten sudah mulai menyusun dokumen SP. Kondisi ini tentu akan berdapak pada perubahan terhadap wajah pelayanan pulik secara nasional. Dorongan untuk menyusun dokumen SP menjadi wujud kongkrit gerakan perbaikan layanan publik. Hal ini mengacu pada target nasional pemerintah untuk mencapai “pelayanan prima” pada tahun 2015.  Sedangkan sampai pada tahun 2025 target nasional pemerintah—pelayanan “bertaraf  internasional”. Berangkat dari kondisi tersebut, Kota Malang perlu didorong untuk menyusun dokumen SP dan MP—sehingga memliki acuan formal dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Serta mendukung target reformasi birokrasi pemerintah dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyusunan Standar Pelayanan (SP) didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SP)—dimanan dalam konteks  saat ini regulasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyesuaian tersebut kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB)  No 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis (Juknis) penyusunan Standar Pelayanan (SP).

Praktik penyusunan SP di Kota Malang sudah pernah didorong oleh Malang Curruption Watch (MCW) melalui kegiatan Lokalatih “Menyusun Standar Pelayanan (SP)”. Kegiatan lokalatih “Menyusun Standar Pelayanan” dilakukan melalui intervensi program ”Menumbuhkan Budaya Akuntabilitas Penyelenggaraa Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Ruang Partisipasi Masyarakat”. Dimana kegiatan tersebut diadakan per Februari 2014 yang lalu. Kegiatan tersebut sebagai upaya MCW mendorong satuan kerja sektor pelayanan publik (dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dispenduk capil) untuk menyusun SP.  Namun sampai awal tahun 2015—satuan kerja (satker) yang baru memberi konfirmasi perkembangan penyusunan SP, baru Dispenduk Capil Kota Malang. Sesuai amanat UU, partisipasi masyarakat sudah mulai diakomodir dalam proses penyusunan dokumen SP. Artinya ini merupakan satu bentuk sinergi positif antar penyelenggara dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan bersama. Pada perkembangannya, Focus Grouf Disscussion (FGD) yang diprakarsai Dispenduk Capil dan kelompok warga Kota Malang tersebut—mengahasilkan bebrapa poin kesepakatan, diantaranya;

Pokok-pokok hasil pembahasan;

  1. Lama waktu untuk pengurusan diserahkan kepada Dispenduk Capil untuk menentukan sesuai dengan kebutuhan waktu yang diperlukan dalam proses penyelesaian dokumen, dengan alasan yang jelas dan akuntabel.
  2. Membuat alur pelayanan yang jelas dimasing-masing tempat pelayanan.
  3. Standart pelayanan agar ditinjau ulang setiap tahunnya.
  4. Memperjelas jam pelayanan.
  5. Perlu adanya penambahan nomor layanan yang dapat dihubungi oleh masyarakat sewaktu-waktu ada masalah.
  6. Dispenduk melakukan evaluasi 6 bulanan dengan melibatkan berbagai unsure kelompok masyarakat.

Berangkat dari itikad baik tersebut—perlu kiranya ditindaklanjuti untuk melihat perkembangan penyusunan SP ditiap-tiap Unit Layanan  di Kota Malang (selain Dispenduk Capil). Dokumen SP sebagai salah satu acuan dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik—dokumen SP menjadi dokumen penting dari satuan kerja (satker) lembaga publik yang meyelenggarakan pelayanan publik. Dokumen SP juga sebagai wujud komitmen teknis penyelenggara (Pemerintah) daerah dalam merespon kebijakan reformasi birokrasi pada skala nasional. Keberadaan SP pada tiap-tiap Unit Pelayanan, memberi jaminan hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan tidak diskriminasi. Keberadaan SP yang dibarengi dengan pengesahan maklumat pelayanan (MP), juga membuka ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah. Secara teknis, melalui dokmen SP—publik memiliki acuan dalam mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

berita acara penyusunan SPP dengan Dispenduk Capil Kota Malang

Pointer standar pelayanan yang menjadi perhatian Dispenduk Capil Kota Malang

[1] Dokumen hasil analisis laporan survei knowledge, attitude, practice (KAP) Malang Corruption Watch (MCW) tahun 2014.

[2] Ketentuan umum undang-Undang (UU) No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik—pasal 1 ayat (7).

[3] Ketentuan umum undang-Undang (UU) No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik—pasal 1 ayat (8).

[4] Pasal 39 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik—peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.