Beranda Suara Rakyat KEBIJAKAN: DARI RAKYAT, BUKAN ASUMSI PEMEGANG KEBIJAKAN

KEBIJAKAN: DARI RAKYAT, BUKAN ASUMSI PEMEGANG KEBIJAKAN

269
0
BERBAGI
Sumber: www.forbes.com
Sumber: www.forbes.com

Oleh: Akmal Adi Cahya (Kepala Divisi Monitoring Hukum & Peradilan MCW)

Pro kontra atas kebijakan dalam rangka pembangunan daerah Pemerintah Kota Malang nampaknya kian tak terselesaikan dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah kebijakan dalam bidang pendidikan Pemerintah Kota Malang yaitu Bus Halokes. Kebijakan Bus Halokes ini nampaknya mengalami penentangan dari beberapa kelompok masyarakat. Para sopir angkutan umum utamanya karena ketakutan akan kehilangan mata pencahariannya menjadi pihak terdepan dalam upaya penolakan kebijakan tersebut. Di lain pihak, terdapat kelompok ibu-ibu komite sekolah yang mendukung dioperasikannya Bus Halokes. Bagi mereka, Bus Halokes jauh lebih layak dan aman bagi para anaknya untuk berangkat dan pulang ke rumah, daripada angkutan umum.

Dapat kita amati bersama kedua belah pihak menyampaikan aspirasinya melalui berbagai cara. Baik melalui audiensi, maupun aksi demonstrasi. Praktik-praktik ini tentu sah-sah saja dilakukan dalam konteks berpartisipasi sebagai warga negara yang baik. Tidak ada larangan bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam mengawal kebijakan pemerintah. Justru, berpartisipasi semacam inilah yang harus dilakukan oleh setiap warga Negara.

Akan tetapi, terdapat kejanggalan yang terlihat sebelum polemik ini muncul yaitu partisipasi kedua belah pihak (sopir dan ibu-ibu komite sekolah). Dua kelompok ini merupakan kelompok masyarakat yang paling memiliki kepentingan atas kebijakan ini karena kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap mereka. Oleh karena itu pihak eksekutif Kota Malang sebagai pemegang kebijakan atas Bus Halokes seharusnya meminta partisipasi dan pertimbangan terhadap dua stakeholder utama tersebut. Kebijakan Bus Halokes seharusnya mendapatkan “restu”dari dua kelompok masyarakat ini sebelum dioperasikan.

Pada point inilah penting untuk mempertanyakan proses Musrenbang, forum reses, serta forum-forum serap aspirasi lainnya yang dilakukan sebelum memunculkan kebijakan Bus Halokes. Sehingga nantinya dapat ditarik suatu pemahaman “Apakah memang benar bus halokes merupakan kebutuhan masyarakat Kota Malang?” Kalau iya, darimana usulan tersebut muncul? Apakah dalam forum reses atau forum musrenbang atau forum-forum pertemuan dan serap aspirasi lainnya?. Bila usulan ini adalah murni inovasi pemerintah setelah menyaksikan kondisi Kota Malang, pertanyaan selanjutnya adalah, “sudahkah ide ini dikomunikasikan dengan para pihak berkepentingan?”. Bila melihat pro-kontra yang muncul di masyarakat dan media, nampaknya tidak terdapat komunikasi sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan.

Soerjono soekanto, seorang pakar sosiologi hukum pernah menyampaikan bahwa hukum adalah alat perubahan sosial (tools of social engineering). Hukum disepakati sebagai salah satu cara untuk menuntun masyarakat menuju kondisi sosial yang jauh lebih baik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa penyusunan hukum dapat dilakukan sewenang-wenang. Setidaknya terdapat 8 syarat yang diajukan soerjono soekanto agar hukum dipatuhi oleh masyarakat.

Tiga diantaranya secara khusus memberikan titik tekan terhadap keberadaan masyarakat selaku subyek hukum dalam proses penyusunan hukum. Pertama, hukum yang disusun harus jelas dan ditaati oleh warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya diatur oleh hukum tersebut. Kedua, hukum tersebut harus dimengerti oleh umum. Ketiga, pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan warga masyarakat untuk mentaati hukum tersebut.

Melihat pro-kontra yang terjadi saat ini, sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa para pihak berkepentingan –dalam hal ini supir angkutan umum dan kelompok ibu komite sekolah- tidak mengerti ataupun tahu-menahu bahkan tidak memahami kebijakan bus sekolah. Hal ini terlihat dari tidak sejalannya pandangan dua kelompok tersebut dalam menanggapi kebijakan ini. Bila para pihak berkepentingan saja tidak memahami, maka sangat sulit untuk tidak menduga bahwa masyarakat umum tidak memahami kebijakan ini. Dengan demikian sudah tidak terpenuhi dua syarat pertama dan syarat kedua yang telah diajukan Soerjono Soekanto. Terkait syarat ketiga, karena kebijakan ini akan mempengaruhi matapencaharian dari kelompok masyarakat supir angkutan umum, maka tentu dapat dipastikan akan sangat sulit bagi beberapa kelompok masyarakat untuk mematuhi kebijakan ini.

Tulisan ini tidak bertujuan untuk memihak pada golongan tertentu. Penulis hanya ingin mengingatkan bahwa bukan saatnya lagi pemerintah bertindak sebagai pengarah (to steer) masyarakat. Tidak lagi saatnya bagi pemerintah untuk menempatkan diri sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan masyarakat. Karena yang paling memahami kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Tugas pemerintah adalah melayani (to serve) masyarakat, bukan mendikte masyarakat.

Bukan masanya lagi publik dipandang sekedar sebagai klien, pelanggan, atau sebatas konstituen. Akan tetapi publik harus dipandang dan diperlakukan sebagai warga Negara (citizen). Materi kebijakan lahir dari apa yang menjadi kebutuhan publik, sedangkan bentuk dan pelaksanaan kebijakan layanan merupakan kesepakatan antar stakeholder. Konsep inilah yang kini dikenal sebagai new public service.

Kebijakan bus halokes hanyalah satu contoh dari sekian kebijakan pemerintah malang raya yang menimbulkan gejolak akibat tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Jika Bus Halokes beroperasi, maka ancaman hilangnya matapencaharian kelompok supir agkot kian mendekati kenyataan. Ketika matapencaharian mereka hilang, sangat mungkin akan berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan di Kota Malang. Jila Bus Halokes tidak beroperasi, maka sangat mungkin bus-bus tersebut akan mangkrak dan tidak berguna. Sia-sialah anggaran yang dikucurkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Malang. Artinya pemerintah telah merugi akibat mengeluarkan dana pembelian bus yang pada akhirnya tidak dapat digunakan secara efektif. Sayangnya tulisan ini bukanlah tempat yang tepat untuk menawarkan solusi bagi permasalahan ini. Hanya saja, polemik ini harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kedepan. Demi menghindari hal serupa terjadi lagi, para pemegang amanah dan jabatan publik harus ingat bahwa kebijakan yang mereka susun harus benar-benar berdasarkan pada kebutuhan publik, bukan kebutuhan publik yang muncul dari asumsi pemegang kebijakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.