Beranda Informasi Kebijakan Pengadaan Wifi di Kota Malang Tidak Boleh Serampangan

Kebijakan Pengadaan Wifi di Kota Malang Tidak Boleh Serampangan

56
0
BERBAGI
sumber : radarmalang.jawapos.com

Dalam beberapa hari yang lalu, pada saat rapat Perubahan APBD, Pemerintah Kota Malang merencanakan akan memberikan fasilitas Wifi gratis guna memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran daring. Pengadaan Wifi tersebut rencananya akan tersebar di 551 titik masing-masing RW di Kota Malang. Program yang memakan dana APBD senilai Rp 1, 2 M ini turut mendukung konsep Smart City Kota Malang dengan fokus pemerataan akses internet di setiap wilayah. Di saat yang bersamaan Pemerintah Pusat melalui juga menganggarkan dana dari APBN (PMK Nomor 394/KMK.02/2020) untuk bantuan kuota internet selama 4 bulan (dari bulan September hingga Desember). Anggaran senilai 7, 2 Triliun tersebut akan menyasar siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Artinya selama 4 bulan berturut-turut proses pembelajaran jarak jauh antar siswa dan guru akan terbantu dengan bantuan kuota internet gratis ini. Selain itu, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Kemendikbud berencana memberikan kuota internet gratis kepada siswa sebesar 35 GB per bulan dan guru 42 GB per bulan. Oleh karena itu MCW menilai bahwa :

Pertama, Dalam menyusun kebijakan publik, ada beberapa tahapan dalam pembuatan sebuah kebijakan publik, mulai dari mengumpulkan dan memproses berbagai pendapat dari proses pembuatan kebijakan, memilih pilihan yang ada, menentukan aksi, persetujuan adanya sanksi, di impelementasikan, penghentian dan evaluasi. Dalam konteks rencana pemasangan Wifi ini, Pemerintah Kota Malang juga harus memiliki konsep yang jelas, mulai dari rencana, pelaksanaan dan implementasinya. Sehingga rencana pengadaan Wifi di masing-masing RW dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua. Kebijakan pemberian fasilitas Wifi tersebut berpotensi kurang berjalan secara efektif karena adanya tumpang tindih kebijakan. Disatu sisi Pemerintah Kota Malang berupaya memasang Wifi untuk pembelajaran daring dan di saat yang bersamaan Pemerintah Pusat sudah menanggung pembelajaran daring siswa melalui pemberian kuota internet selama 4 bulan. Sangat mungkin siswa lebih memilih untuk memaksimalkan kuota paket data dari Pemerintah Pusat tersebut dibanding harus belajar ke Balai RW. Terdapat potensi bahwa fasilitas Wifi tersebut justru tidak hanya digunakan untuk keperluan pembelajaran siswa sekolah, namun juga bebas diakses masyarakat luas, sehingga malah memicu orang untuk berkerumun.

Ketiga. Pemasangan Wifi tersebut harus melalui uji verifikasi kriteria terlebih dahulu. Pemasangan Wifi tersebut tidak cukup hanya dilakukan di Balai RW saja. Namun harus mengutamakan ruang publik yang cukup luas seperti masjid, mushola, taman, balai warga, atau tempat luas lainnya yang bisa menampung siswa sesuai dengan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mengingat saat ini tidak semua balai RW bisa menampung orang dengan jumlah yang banyak.

Keempat. Pemerintah Kota Malang harus menjamin kebijakan Wifi gratis ini tepat sasaran. Hal ini seperti meliputi tingkat kepadatan wilayah. Dimana apabila hanya dipasang di Balai RW akan berpotensi memunculkan kecemburuan sosial untuk siswa yang rumahnya jauh dari Balai RW. Pemerintah Kota Malang juga harus mencegah adanya potensi penyalahgunaan akses internet dengan memfilter akses terutama situs-situs tertentu yang dilarang, game, sosial media, dll. Sehingga perumusan kebijakan tidak hanya mengacu pada asumsi-asumsi saja tetapi mengedepankan konsep perencanaan kebijakan publik yang benar.

Kelima.Pemerintah Kota Malang perlu mengkoordinasikan kebijakan ini dengan stakeholder terkait seperti dengan pihak RT atau RW. Perlu adanya keterlibatan dari masyarakat yang ikut mengawal pembelajaran siswa yang dilakukan di masing-masing titik yang dipasang Wifi tersebut. Harus ada pihak yang memastikan siswa sesuai protocol kesehatan seperti memakai masker, hand sanitizer, jarak antar siswa minimal 1 meter, dll.

Keenam. Selain upaya pemberian akses internet untuk siswa melalui paket data dan Wifi, pemerintah juga harus memikirkan kapasitas guru dalam membimbing siswa melakukan pembelajaran daring, serta menjamin adanya kurikulum untuk proses belajar selama masa pandemic ini. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada suplay akses internet saja, namun juga memikirkan kemampuan guru, konsep pembelajaran siswa yang jelas, sehingga tidak memberikan beban berat kepada wali murid saat anaknya melakukan pembelajaran dari rumah.

CP : Ahmad Adi, BP MW, Unit Pendidikan Publik (0858-3143-7530)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.